BERITA ALTERNATIF.COM — Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Kekayaan alamnya menopang sektor-sektor strategis, mulai dari pertambangan batu bara, pengelolaan minyak dan gas di alur Sungai Mahakam, hingga aktivitas ekonomi masyarakat melalui perkebunan kelapa sawit, pertanian pangan, dan perikanan darat di wilayah banjiran dan danau rawa.
Selain itu, kekuatan budaya seperti pagelaran tahunan festival Erau menjadi identitas daerah yang menggerakkan roda pariwisata dan ekonomi lokal.
Namun, di balik sumber daya yang melimpah, Kukar justru menghadapi paradoks. Kemampuan fiskal daerah tahun 2026 tercatat hanya Rp 7,1 triliun.
Angka tersebut dinilai belum mampu menopang kebutuhan pembangunan dengan cakupan pelayanan publik yang terus berkembang.
Pemerhati kebijakan daerah, Hadi Nulhakim, menilai kondisi ini sebagai sinyal peringatan serius bagi pemerintah daerah.
“Ini adalah alarm kebijakan. Kutai Kartanegara tidak kekurangan sumber kehidupan; yang kurang justru desain tata kelola dan keberanian arah kebijakan anggaran,” tegasnya kepada awak media Berita Alternatif pada pada Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, persoalan fiskal Kukar bukan sekadar soal besar kecilnya anggaran, tetapi menyangkut arah kebijakan yang terlalu bergantung pada sektor ekstraktif.
Hadi menilai pemerintah daerah belum melakukan percepatan hilirisasi komoditas maupun diversifikasi ekonomi secara serius.
Pada saat yang sama, lanjutnya, sektor berbasis rakyat seperti UMKM, perikanan darat, dan pertanian pangan belum memperoleh dukungan fiskal yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan.
Dia merumuskan empat fokus kebijakan yang dinilai mendesak untuk dibenahi pemerintah daerah:
Pertama, mendorong Pemkab Kukar membangun skema pengelolaan sumber daya yang lebih adil bagi daerah, sehingga manfaat SDA dapat kembali lebih besar untuk Kukar.
Kedua, mendorong percepatan hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas lokal, terutama sawit dan energi, guna mengakhiri ketergantungan pada penjualan komoditas mentah.
Ketiga, memperkuat sektor berbasis rakyat—UMKM, pertanian, dan perikanan darat—sebagai prioritas anggaran, bukan sekadar pelengkap program pembangunan.
Keempat, menegakkan keberpihakan kebijakan fiskal agar hasil kekayaan daerah dapat dioptimalkan bukan hanya melalui CSR, tetapi melalui desain anggaran strategis dan afirmatif.
“Saatnya Kukar keluar dari jebakan ekonomi komoditas mentah dan memasuki era kemandirian fiskal yang bermartabat, nyata, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Hadi, beberapa persoalan struktural terus menahan laju pembangunan daerah, antara lain tidak adanya skema distribusi penerimaan SDA yang memadai, lambannya hilirisasi komoditas, serta belum diprioritaskannya sektor produktif berbasis masyarakat dalam desain anggaran.
Dia menilai pemerintah daerah cenderung menggaungkan program pembangunan, namun strategi fiskal masih belum menyentuh akar masalah.
“Keadilan pembangunan dimulai dari keadilan anggaran. Dan keberanian kebijakan anggaran adalah ujian kepemimpinan daerah,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
