BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk membuka 74 dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Namun, hingga kini baru 10 dapur yang beroperasi di seluruh wilayah Kukar. Padahal, Prabowo telah menargetkan dalam satu tahun kepemimpinannya dapat mewujudkan target pembukaan puluhan dapur yang dibutuhkan untuk melayani para pelajar di Kukar.
Kali ini, kami mewawancarai secara khusus Sekretaris Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kukar, Ramadhan, untuk merespons berbagai problem dalam pelaksanaan program MBG di Kukar.
Berikut pernyataan lengkap dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu (25/10/2025) sore tersebut.
Apakah HIPMI Kukar dilibatkan dalam pelaksanaan program ini?
Secara kelembagaan, atau misalnya melalui instruksi langsung, sampai hari ini belum ada keterlibatan secara institusional BPC HIPMI Kukar dalam kegiatan MBG di Kukar. Walaupun secara nasional disebutkan bahwa HIPMI mengambil peran dalam proses tersebut, namun di Kukar hingga saat ini belum ada koordinasi dengan pihak pelaksana MBG.
Apakah keterlibatan HIPMI diperlukan dalam program ini?
Sebenarnya, secara nasional HIPMI memang terlibat dalam program MBG, baik dalam proses supervisi maupun pelibatan para pelaku usaha di lingkungan HIPMI. Namun, di Kukar saat ini belum ada keterlibatan secara langsung.
Meskipun demikian, beberapa kader HIPMI secara pribadi ada yang ikut terlibat dalam program tersebut, tapi sifatnya individu (by person), bukan atas instruksi atau arahan resmi dari organisasi.
Pemerintah pusat menargetkan ada 74 dapur MBG di Kukar, sementara saat ini baru 10 yang terealisasi. Target ini masih jauh dari harapan Presiden Prabowo yang menargetkan seluruh dapur dapat beroperasi pada tahun pertama masa kepemimpinannya. Apa tanggapan Anda?
Harapan kami, program MBG di Kukar dapat segera berjalan optimal. Namun, tentu ada banyak kendala di lapangan, khususnya terkait kesiapan infrastruktur dapur. Selain itu, ada juga persoalan terkait perencanaan yang disusun oleh Badan Gizi Nasional, karena kami di daerah tidak terlibat langsung dalam penyusunannya. Akibatnya, kami tidak bisa mengetahui secara detail sejauh mana progres pelaksanaan MBG saat ini.
Yang pasti, harapan kami pemerintah segera melakukan pemetaan wilayah. Sebab, sekolah-sekolah tersebar di berbagai kecamatan dengan jumlah peserta didik yang diperkirakan mencapai 200 hingga 300 ribu orang. Jadi, perlu kejelasan terkait lokasi pembangunan dapur MBG.
Selain itu, juga penting untuk memastikan ketersediaan suplai bahan pangan, terutama dari produk-produk lokal. Ini menjadi masukan utama dari kami agar pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha pangan lokal.
Menurut Anda, apakah program ini sudah memberikan kemudahan bagi pengusaha lokal untuk terlibat?
Saya kira dari sisi mekanisme, program ini cukup memudahkan. Hanya saja dalam pelaksanaannya tentu akan ada persaingan, karena banyak pelaku usaha yang menyampaikan penawaran ke pihak pelaksana, terutama di tingkat nasional.
Namun, jika dilihat dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan, sebenarnya cukup membantu. Kendala utama justru ada pada aspek permodalan. Banyak pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan dalam akses modal, padahal membangun satu dapur MBG saja membutuhkan biaya yang cukup besar.
Jadi, persoalan permodalan inilah yang sering menjadi hambatan utama bagi para pengusaha lokal untuk berpartisipasi secara penuh dalam program ini.
Apa saja yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dalam program MBG di Kukar?
Kalau dari kami, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah soal database. Karena kita ingin mengukur berapa jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab pelaksana program. Jadi, harus benar-benar ada satu data antara Dinas Pendidikan dan pihak BGN (Badan Gizi Nasional), untuk memastikan jumlah peserta didik yang menjadi sasaran program.
Kedua, pemetaan wilayah juga sangat penting untuk menjaga kelancaran distribusi pangan. Jangan sampai wilayah hulu misalnya, tidak mendapatkan pasokan bahan pangan karena distribusi hanya berhenti di wilayah tengah.
Jika tidak ada pemetaan yang jelas, maka hal seperti ini harus segera diintervensi oleh pemerintah agar pelaksanaan program MBG juga bisa menjangkau wilayah hulu dan pesisir.
Saat ini, jalur distribusi kita cenderung hanya sampai wilayah tengah. Syukur-syukur kalau masih ada sisa bahan pangan yang sampai ke wilayah hulu. Padahal, kalau program MBG ini berjalan penuh, kebutuhan pangannya akan sangat besar sesuai target pemerintah. Karena itu, pemetaan menjadi hal yang sangat penting.
Selanjutnya, perlu diperhatikan juga teknis pelaksanaan di dapur MBG. Kami berharap seluruh pihak yang menjadi kontraktor atau pengelola dapur benar-benar menjaga standar kebersihan dan higienitas. Jangan sampai nanti muncul kasus yang mencoreng nama Kukar, misalnya isu keracunan makanan. Hal itu tentu akan berdampak buruk terhadap citra program MBG yang sebenarnya sangat baik dari pemerintah pusat.
Jadi, aspek kebersihan dan keamanan pangan harus dijaga dengan ketat. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengolahan di dapur hingga makanan disajikan ke siswa. Saya kira itu juga menjadi bagian dari fungsi SPPG maupun BGN agar pelaksanaannya bisa berjalan secara terintegrasi sampai ke tingkat bawah.
Kalau secara institusi, bagaimana pandangan Anda soal kemungkinan HIPMI dilibatkan dalam pengelolaan program MBG ke depan?
Secara kelembagaan, baik di BPC, BPD, maupun tingkat nasional, sebenarnya tidak ada masalah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, HIPMI memang diberi ruang untuk ikut berperan dalam mengawal program ini. Namun, bukan berarti pelaksanaan dapur MBG harus dilakukan oleh HIPMI. Perannya lebih pada dukungan dan keterlibatan pengusaha muda secara nasional.
Terkait apakah HIPMI bisa mengambil kontrak pengelolaan dapur, itu sifatnya normatif saja. Kalau HIPMI ingin terlibat, baik secara personal maupun kelembagaan, tetap harus mengikuti standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh BGN. Tidak bisa serta-merta HIPMI langsung melaksanakan, karena program ini juga bertujuan memberdayakan para pelaku usaha lokal.
Kalau soal kesiapan, HIPMI tentu siap jika ada peluang itu. Sebab untuk menjadi pengelola dapur, minimal harus melalui yayasan atau organisasi yang memiliki badan hukum. Jadi, kalau persyaratan itu terpenuhi, tentu HIPMI sangat terbuka untuk berkontribusi.
Apakah pengusaha lokal sebaiknya diprioritaskan dalam program ini ke depan?
Kami sangat menyarankan agar pelaku usaha lokal benar-benar diprioritaskan. Dalam konteks ini, kita harus melihatnya secara menyeluruh—mulai dari pengelola dapur hingga penyedia bahan baku seperti telur, beras, bumbu dapur, dan sebagainya.
Harapan kami, program MBG ini bisa benar-benar memberdayakan pelaku usaha dan sumber pangan lokal, selama memenuhi standar yang ditetapkan oleh BGN. Jangan sampai karena ingin mengejar keuntungan besar, justru bahan pangan didatangkan dari luar daerah dan mengabaikan produk lokal.
Tujuan utama dari program MBG ini salah satunya adalah membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Jika pelaku usaha lokal seperti petani dan pedagang kecil diberdayakan, maka dampaknya juga akan terasa pada penyerapan tenaga kerja. Ini sejalan dengan program pemerintah untuk menciptakan hingga 19 juta lapangan kerja baru.
Selain itu, pemberdayaan pelaku usaha lokal juga penting untuk mencegah monopoli perdagangan, yang bisa merugikan masyarakat. Jadi, pada intinya, keterlibatan pelaku usaha lokal harus benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam program MBG ini. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin
