BERITAALTERNATIF.COM – Dari tanggal 13 hingga 24 Juni 2025, rezim Israel melancarkan serangkaian serangan militer yang tidak diprovokasi (tanpa alasan yang dibenarkan) terhadap Iran. Sasaran serangan ini adalah infrastruktur sipil, fasilitas nuklir yang diawasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA—International Atomic Energy Agency), dan juga daerah-daerah tempat tinggal penduduk. Akibatnya, terjadi korban jiwa yang signifikan, baik di kalangan warga sipil maupun militer, serta kehancuran yang meluas.
Sebagai respons terhadap serangan-serangan tersebut, Iran menggunakan hak pertahanan diri yang melekat, yang diabadikan dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter). Namun Iran menekankan bahwa aksi militer hanyalah upaya terakhir, dan bahwa tujuan utamanya tetap melindungi kedaulatannya dan warga negaranya.
Setelah penghentian permusuhan, Iran memulai kampanye diplomatik dan hukum secara menyeluruh untuk menanggapi agresi tersebut dan menuntut keadilan.
Iran mengirim surat resmi kepada PBB. Setelah perang selesai, Menteri Luar Negeri Iran Sayyid Abbas Araghchi mengirim surat formal kepada Sekretaris-Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan. Surat-surat ini mengecam serangan Israel dan Amerika Serikat (AS), menyoroti pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.
Iran menyerukan agar para pelaku bertanggung jawab dan mendesak komunitas internasional untuk menegakkan prinsip kedaulatan dan larangan agresi.
Perwakilan Iran menyampaikan pernyataan di berbagai forum internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OIC—Organization of Islamic Cooperation), dengan mengecam agresi tersebut dan menyerukan tindakan kolektif untuk menegakkan hukum internasional.
Iran berinteraksi dengan IAEA untuk membahas kekhawatiran mengenai serangan terhadap fasilitas nuklirnya. Iran menekankan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut berada di bawah pengawasan IAEA dan bahwa serangan itu merupakan pelanggaran hukum nuklir internasional.
Setelah tercapai gencatan senjata sementara, Iran mengadakan pembicaraan nuklir dengan kekuatan Eropa, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, di Jenewa. Diskusi ini berfokus pada pengurangan ketegangan dan memulai kembali dialog diplomatik. Iran menegaskan sikapnya bahwa pembicaraan dengan AS tidak akan dilanjutkan selama kekhawatiran keamanan tetap ada, tetapi menyatakan keterbukaan untuk membahas isu nuklir dengan pejabat-pejabat Eropa.
Sepanjang krisis, Iran tetap mempertahankan komitmennya terhadap penggunaan nuklir yang damai. Teheran terus menyatakan bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai dan sesuai dengan kewajiban internasional. Pejabat-pejabat Iran juga menegaskan bahwa negara itu terbuka untuk negosiasi guna menyelesaikan persoalan yang belum selesai secara diplomatik.
Kepatuhan Iran terhadap Traktat Non-Proliferasi Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT) dan keterlibatannya dengan IAEA menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pengembangan energi nuklir secara damai.
Pada 9 September 2025, Araghchi dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menandatangani perjanjian di Kairo untuk melanjutkan kerja sama nuklir dalam kerangka baru. Perjanjian terbaru dengan IAEA ini menandai langkah penting dalam mengembalikan kepercayaan dan melanjutkan kerja sama di sektor nuklir.
Perjanjian ini diteken dalam pertemuan selama tiga jam antara Araghchi dan Grossi di Kairo. Sebelumnya, Iran dan IAEA telah melakukan tiga putaran negosiasi di Wina dan Teheran dalam upaya mencari cara praktis ke depan.
Kepala badan nuklir PBB itu menggambarkan perjanjian baru sebagai “langkah penting ke arah yang benar”, tetapi berkata bahwa isi lengkapnya tidak akan dipublikasikan dalam waktu dekat.
IAEA menyatakan bahwa perjanjian baru ini memberi para inspektur akses ke semua fasilitas nuklir Iran, termasuk fasilitas yang dibom oleh Israel dan AS selama agresi militer Juni terhadap Republik Islam Iran.
Meskipun Iran memiliki keunggulan militer yang jelas setelah perang 12 hari yang dipaksakan tersebut, Iran memilih menerima proposal gencatan senjata yang ditawarkan oleh AS. Keputusan ini mencerminkan kebijakan jangka panjang Iran yang mengutamakan diplomasi daripada eskalasi konflik.
Respons Iran atas agresi Israel dan AS ditandai oleh sikap menahan diri, kepatuhan terhadap hukum internasional, dan komitmen pada penyelesaian konflik secara damai. Teheran secara terus‐menerus menyerukan solidaritas global dalam menegakkan prinsip‐prinsip Piagam PBB dan memastikan bahwa tindakan agresi semacam itu tidak dibiarkan tanpa hukuman.
Keseluruhan pendekatan ini menggarisbawahi keyakinan Iran terhadap kekuatan diplomasi dan kerja sama internasional dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian global. Ketika komunitas internasional terus menjelajahi kompleksitas kawasan Asia Barat, komitmen Iran terhadap diplomasi menjadi contoh untuk penyelesaian damai konflik dan usaha pencarian keadilan.
Iran tetap menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada serangan militer dan konflik, pilihan pertama dan utama tetap diplomasi, hukum internasional, dan perlindungan atas kedaulatan serta warga negaranya. Komitmen ini bukan sekadar retorika, tetapi sebuah jalur nyata menuju ketahanan, perdamaian, dan keadilan yang bisa dipegang dan dipertanggungjawabkan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
