BERITAALTERNATIF.COM – Rinda Desianti, yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), lahir di Samarinda pada 26 Desember 1969.
Perjalanan hidup dan kariernya yang penuh dedikasi telah membawa Rinda melewati banyak fase, mulai dari masa kecil yang sering berpindah tempat hingga berkiprah di dunia pemerintahan dan politik.
Masa kecilnya banyak dipengaruhi oleh profesi ayahnya yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ayahnya sering dipindahtugaskan ke berbagai daerah, yang membuat Rinda tumbuh dalam beragam pengalaman.
Sejak kecil, dia sudah terbiasa berpindah-pindah tempat, dari satu kecamatan ke kecamatan lain, bahkan dari satu kota ke kota lain.
Kondisi ini pun membuat Rinda menjalani pendidikan dasar hingga menengah di beberapa tempat. Sejak dari TK di Long Iram, Muara Kaman, hingga SD di Anggana dan Muara Kaman. Hal ini membuatnya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di dunia pendidikan.
Sang ayah merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam pembentukan pola pikir serta mentalitas Rinda. Ayahnya, seorang camat yang kemudian menjabat sebagai kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum pensiun pada 1995, turut membentuk karakter adaptif sang anak. Hal ini membuatnya terbiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan karena sering berpindah-pindah sekolah sejak kecil.
Ayahnya juga turut berkontribusi secara signifikan untuk membentuk cara pandang Rinda dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam memandang keberagaman di sekitarnya.
Nilai toleransi dan keberagaman yang dipegang teguhnya dalam menjalankan tugas di Kesbangpol ternyata telah tertanam sejak masa kanak-kanak.
Sebagai anak seorang camat, ia dibesarkan dalam lingkungan yang secara langsung mengajarkannya untuk memahami dan menghargai perbedaan.
Di masa itu, banyak anak dari berbagai suku dan budaya yang harus menempuh pendidikan di ibu kota kecamatan. Mereka tinggal di rumah keluarga Rinda.
Situasi ini menjadi pengalaman nyata baginya dalam melihat keragaman dari dekat, memandang perbedaan sebagai suatu kekayaan, bukan sumber perpecahan.
Setiap akhir pekan, ia menyaksikan sang ayah memberi ruang dan kebebasan kepada para tamu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Sikap terbuka ini mengajarkan Rinda bahwa keberagaman bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, melainkan dipahami dan dihormati.
“Enggak bisa juga kita memaksakan keyakinan kita dengan keyakinan orang lain. Itu yang terjadi. Dan ayah saya selalu melakukan itu,” ucapnya baru-baru ini kepada wartawan Berita Alternatif.
Selepas lulus SD, Rinda melanjutkan pendidikan ke SMP dan SMA di Tenggarong. Ia sempat menempih pendidikan selama satu tahun di Samarinda sebelum lulus dari SMA Negeri 1 Tenggarong.
Meski sering berpindah tempat, semangat belajarnya tak pernah surut. Dia dikenal sebagai anak yang rajin membaca dan suka berdiskusi. Ia juga kritis terhadap kebijakan serta situasi di sekitarnya.
Karena itu, Rinda bisa menempuh pendidikan tinggi pada tahun 1988 di salah satu kampus terbaik di Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Di UGM, yang terkenal sebagai kampus ternama di Indonesia karena melahirkan kaum intelektual, ia memilih Jurusan Antropologi.
Pilihan ini memperlihatkan bahwa sejak muda ia sudah tertarik untuk memahami manusia, kebudayaan, serta persoalan struktural di masyarakat.
Namun, hidup di Yogyakarta bukan sekadar belajar di ruang kelas. Di sanalah ia mulai aktif di berbagai forum intelektual, diskusi antarmahasiswa, dan gerakan sosial.
Dia turut membentuk Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia serta menjadi salah satu inisiator Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta. Pada masa itu, perempuan yang kini berusia 55 tahun ini mulai akrab dengan isu-isu kesetaraan gender.
Refleksi tentang ketimpangan gender ini sudah tertanam dalam pikirannya sejak masa kuliah di UGM pada akhir 1980-an. Pada tahun 1989, ia sudah aktif berdiskusi dan menulis soal ketidaksetaraan gender. Bahkan bersama rekan-rekannya, dia menerbitkan buku kecil tentang penyadaran gender yang menjelaskan tahapan peradaban manusia dari masa berburu hingga era pertanian dan industri.
Dalam buku itu, Rinda menekankan bahwa pada masa berburu, peran laki-laki memang dominan karena faktor fisik. Namun, dalam fase berikutnya, seperti meramu dan bercocok tanam, justru perempuanlah yang menjadi penemu dan pelaku utama.
Keadaan perempuan yang ditinggal lama oleh para lelaki untuk berburu, mengembangkan kemampuan mengelola sisa makanan untuk dilipatgandakan. Eksperimen ini kemudian berhasil. Seiring waktu, peran tersebut diambil alih oleh laki-laki.
Fakta ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam membangun peradaban sangat besar meskipun seringkali diabaikan dalam narasi sejarah.
Perdebatan mengenai keadilan gender dan peranannya dalam kehidupan sosial masyarakat sudah akrab di telinganya bahkan jauh sebelum wacana itu ramai diangkat secara nasional dan internasional.
Kembali ke Tenggarong
Setelah lulus di UGM pada tahun 1995, Rinda memutuskan kembali ke tanah kelahirannya: Tenggarong. Tindak seperti kebanyakan lulusan UGM lainnya yang mencari pekerjaan di kota besar, ia memilih jalan dengan cara mengabdi di daerahnya. Ia mengabdikan diri sebagai dosen Universitas Kutai Kartanegara, sesuai dengan latar belakang keilmuannya yang fokus mengajar di bidang antropologi.
Selain mengajar, dia turut aktif di berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Kukar, terlibat dalam kelompok-kelompok keagamaan serta sempat merintis organisasi perempuan meskipun belum berjalan optimal.
Rinda turut bersama para aktivis perempuan Kukar untuk menyuarakan hak-hak mereka. Dalam refleksinya, ia menyayangkan masih banyak perempuan potensial di Kukar yang kiprahnya berjalan di tempat setelah menikah serta tidak lagi vokal memperjuangkan isu-isu perempuan.
Situasi semacam ini tak membuatnya ragu atau merasa inferior. Fenomena ini menjadikan Rinda semakin lantang menyebarkan wacana yang meninggikan derajat kaumnya. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan masa depan para Kartini masa kini.
Kariernya di bidang pemerintahan dimulai ketika bergabung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar pada tahun 2003. Dari sanalah ia belajar memahami detail teknis dan strategi politik dalam bingkai regulasi.
Keberpihakannya terhadap nasib kaum perempuan dalam penentuan kebijakan sudah mulai ditunjukkannya sejak di KPU. Hal ini dibuktikan dengan usahanya untuk mendorong perempuan terlibat di dunia politik.
“Waktu itu saya sudah menggagas perempuan pilih perempuan. Karena kita melihat bahwa sejarahnya, ketertinggalan perempuan itu kan sangat jauh di dalam politik,” jelasnya.
Ia juga pernah dipercaya menjadi Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebelum lembaga tersebut berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Saat itu, Rinda bertugas sebagai ketua harian karena posisi ketua umum dijabat oleh istri wakil bupati.
Selama masa kepemimpinannya, dia mendapati berbagai persoalan serius yang menimpa perempuan dan anak. Kasus kekerasan, pelecehan seksual, hingga diskriminasi terhadap perempuan menjadi pemandangan yang kerap dilihatnya setiap hari.
Menurutnya, akar dari berbagai ketimpangan tersebut terletak pada sistem patriarki yang mengakar kuat dalam budaya Indonesia.
Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan dan menganggap perempuan sebagai subordinat, sehingga perempuan sering terpinggirkan saat menggagas pembangunan dan menyuarakan pengambilan keputusan.
Pengalaman panjang di bidang perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU periode 2009–2014.
Kondisi ini tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yang belum mencapai angka ideal 30 persen. Padahal, banyak isu perempuan yang membutuhkan suara dan perhatian serius di legislatif.
“Perempuan belum menjadi prioritas. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang pragmatis dan materialistis dalam proses pemilihan. Perempuan kesulitan bersaing karena keterbatasan sumber daya, baik dalam hal popularitas maupun finansial,” ungkapnya.
Pimpin Kesbangpol
Pengabdiannya di KPU kemudian menjadi jembatan yang menghubungkan Rinda ke berbagai posisi strategis di pemerintahan Kukar. Pengalaman ini kemudian membawanya menduduki posisi sebagai kepala Kesbangpol Kukar setelah pimpinan lembaga tersebut mengundurkan diri pada 2014.
Ia ditunjuk sebagai Plt Kepala Kesbangpol Kukar sebelum menjadi pejabat definitif dan terus bertahan hingga saat ini.
Soal konsistensinya mengabdi di Kesbangpol Kukar, ia dengan rendah hati menyarankan agar pertanyaan itu dilayangkan kepada pihak yang berwenang menempatkan seseorang di posisi tersebut.
Baginya, semua ini merupakan bagian dari proses yang harus dinikmati dan dijalani dengan penuh tanggung jawab tanpa harus dipertanyakan hasilnya.
Tugas-tugas yang diembannya di Kesbangpol membawanya bersentuhan langsung dengan dinamika sosial politik dan keberagaman masyarakat Kukar.
Dia memaknai keberagaman sebagai kekuatan yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam pandangannya, empat pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah dasar yang perlu dipedomani secara serius oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pilar-pilar ini menjadi acuan utamanya dalam menjalankan fungsi Kesbangpol, terutama merawat harmoni di tengah perbedaan agama, budaya, bahasa, dan sistem sosial masyarakat.
“Kita harus menghormati perbedaan akidah dia dengan akidah kita itu berbeda. Harus diakui perbedaan itu. Tapi secara makhluk sosial, kita tetap harus berinteraksi. Tetap harus bekerja sama,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
