BERITAALTERNATIF.COM – Baru beberapa minggu beroperasi, pengelolaan foodcourt di lingkungan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menuai sorotan dan kritik dari sejumlah mahasiswa.
Kebijakan dalam pengelolaan bangunan senilai Rp 1 miliar yang didirikan dari CSR PT MGRM ini dikeluhkan mahasiswa.
Gugatan tersebut menyangkut sistem tata kelola, pelayanan, serta pengenaan tarif yang dinilai kurang berpihak kepada mereka.
Persoalan-persoalan ini bahkan turut dimasukkan dalam daftar tuntutan mahasiswa saat mengadakan aksi unjuk rasa di Unikarta.
Terdapat dua poin utama yang dikritik mahasiswa terkait pengelolaan foodcourt. Pertama, pungutan senilai seribu rupiah dalam setiap nota pembelian yang dianggap sebagai bentuk pajak tersembunyi.
Tarif ini dianggap cukup membebani mahasiswa, terutama mahasiswa berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah yang harus mengandalkan kantin sebagai sumber konsumsi harian sebelum atau sesudah perkuliahan.
Kedua, sistem pemesanan dan pembayaran yang dinilai tidak efisien. Dalam praktiknya, mahasiswa harus memesan makanan di satu titik, kemudian menuju kasir yang terpisah untuk melakukan pembayaran.
Setelah itu, mereka kembali lagi ke tempat semula untuk menyerahkan nota agar pesanan dapat diproses.
Mekanisme ini dianggap merepotkan karena mengharuskan mahasiswa bolak-balik, menguras waktu, dan menurunkan kenyamanan saat membeli makanan dan minuman di lingkungan kampus.
“Bisa dikatakan ribet dan kita perlu pertanyakan juga, foodcourt ini dibangun untuk siapa? Kalau memang untuk mahasiswa, ya disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa Unikarta,” ucap koordinator aksi Nunuk pada Senin (3/6/2025).
Menanggapi kritik tersebut, pengelola Unikarta melalui Kepala BPT Unikarta Ahmad Syadulani bersama tim manajemen foodcourt memberikan klarifikasi dan bantahan dalam rapat dengar pendapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Rektorat.
Dia menjelaskan bahwa kebijakan pengenaan tarif seribu rupiah per nota pembelian diberlakukan setelah melalui pertimbangan matang.
Foodcourt memerlukan sejumlah sumber pembiayaan seperti biaya sewa lapak dan pengenaan tarif seribu rupiah pada setiap nota pembelian. Biaya tersebut dikenakan untuk menutup sejumlah beban operasional yang ditimbulkan dari pengoperasian bangunan tersebut.
Beban biaya itu meliputi gaji kasir dan cleaning service, perawatan fasilitas, pembayaran token listrik, pembelian hingga pengadaan logistik kebersihan yang dibeli setiap 3 bulan.
Ia menyebut beban operasional foodcourt cukup tinggi, terlebih setelah daya listrik dinaikkan menjadi 7700 watt demi memenuhi kebutuhan seluruh aktivitas di dalam foodcourt.
Setiap pekan pengelola foodcourt harus membayar listrik Rp 500 ribu. “Listrik itu menghabiskan per bulan Rp 2,3 juta,” ungkapnya.
Kenaikan tersebut menyebabkan biaya token listrik meningkat secara signifikan dan wajib dibayar setiap minggu.
Pengenaan tarif Rp 1.000 per nota pembelian, kata dia, merupakan langkah realistis yang dilakukan oleh pengelola foodcourt untuk mengurangi pembiayaan yang cukup besar di dalam foodcourt.
Di sisi lain, ia menegaskan, gaji dua orang kasir dan petugas kebersihan serta logistiknya untuk sementara ditanggung dari pungutan tersebut.
Sebab, jelas Ahmad, biaya sewa lapak yang dibayarkan pedagang belum mampu menutup seluruh kebutuhan operasional foodcourt. Bahkan, seluruh sumber pembiayaan belum cukup untuk memberi gaji yang layak bagi karyawan foodcourt
Dia mencontohkan gaji petugas kebersihan hanya Rp 350 ribu per bulan. Sementara kasir digaji Rp 1,5 juta per bulan.
Terkait sistem pemesanan makanan dan minuman, Ahmad mengakui bahwa sistem tersebut perlu dibenahi dan disempurnakan.
Pihaknya berkomitmen untuk mengevaluasi dan menyederhanakan alur pembelian agar lebih efisien sehingga tak merepotkan mahasiswa. Sistem pembayaran terpusat merupakan usulan dari para pemilik lapak.
Hal ini dilandasi kekhawatiran adanya potensi pembeli yang tidak menyelesaikan pembayaran setelah melakukan pemesanan di salah satu gerai foodcourt.
Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi dari sejumlah keluhan yang dilontarkan para pemilik kantin yang merasa dirugikan akibat fenomena tersebut.
Meski demikian, pihak pengelola mengakui bahwa sistem ini masih memiliki kekurangan. Ahmad pun berjanji akan menata ulang sistem pembayaran dan pemesanan demi kenyamanan semua pihak.
“Mengenai sistem bolak-baliknya teman-teman, insyaallah dalam minggu-minggu ini tidak terjadi lagi,” ucapnya.
Selain dua persoalan utama tersebut, pengelolaan foodcourt dinilai masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, salah satunya kursi yang masih minim.
Ia menyatakan bahwa penambahan fasilitas ini akan menjadi perhatian pengelola foodcourt. “Masukan dari teman-teman sebenarnya sudah kami tampung,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
