BERITAALTERNATIF.COM – Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar), David Riyanto, melontarkan kritik terhadap dinamika pernyataan di internal DPRD Kukar yang dinilai tidak menyentuh substansi persoalan keuangan daerah, khususnya terkait kondisi defisit APBD 2026.
Menurutnya, perdebatan yang berkembang justru cenderung mengarah pada hal-hal yang bersifat simbolik dan tidak relevan dengan tantangan utama yang sedang dihadapi daerah.
Dia menilai pernyataan Ketua Fraksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terkesan sentimen terhadap Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani tersebut tidak berbasis pada argumentasi yang kuat dan tidak berkorelasi langsung dengan kondisi fiskal daerah.
“Alih-alih membahas kondisi keuangan daerah yang defisit, justru yang muncul adalah upaya menjaga citra lembaga. Ini tidak menjawab persoalan utama,” ujarnya kepada awak media Berita Alternatif baru-baru ini.
David menegaskan bahwa citra lembaga DPRD seharusnya dibangun melalui kinerja yang konkret dan fungsional, bukan melalui respons terhadap diksi atau narasi yang bersifat simbolik.
Ia mencontohkan, fungsi utama DPRD terletak pada pengesahan regulasi yang mendukung pembangunan daerah, penyusunan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“Citra lembaga itu dibangun dari kerja nyata, seperti mengesahkan perda yang mendorong kemajuan daerah, memastikan APBD tepat sasaran, dan mengawal penggunaannya,” tegasnya.
David juga menanggapi polemik terkait penggunaan diksi dalam pernyataan publik yang sempat menjadi perdebatan.
Menurutnya, hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan karena tidak memiliki urgensi terhadap kepentingan masyarakat.
“Kalau soal diksi ‘tidur di masjid’, itu sebenarnya satire yang halus. Bahkan tidak ada masalah, dibandingkan dengan diksi lain yang lebih tidak pantas. Itu bukan substansi yang perlu diperdebatkan,” katanya.
Dia mendorong agar seluruh elemen legislatif dan eksekutif di Kukar dapat lebih fokus pada upaya pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat di tengah tekanan fiskal.
Ia secara tegas meminta agar perjalanan dinas ke luar daerah yang tidak mendesak untuk sementara dihentikan, sebagai bentuk efisiensi anggaran.
“Kami menegaskan kepada DPRD dan seluruh OPD agar menghentikan dulu perjalanan luar kota yang tidak prioritas, mengingat kondisi APBD kita sedang defisit,” ujarnya.
Ia berpendapat, anggaran daerah harus difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi.
“Yang harus menjadi fokus adalah ekonomi kerakyatan, bagaimana masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dan mampu bersaing di tingkat regional Kalimantan Timur,” jelasnya.
Namun demikian, David tidak sepenuhnya menolak perjalanan dinas, selama memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat konkret bagi daerah.
Dia menekankan bahwa kunjungan ke luar daerah harus dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan kualitas daerah tujuan.
“Kalau memang harus keluar kota, maka harus ke daerah yang benar-benar layak dijadikan rujukan,” katanya.
Ia menjelaskan, daerah yang layak dikunjungi adalah daerah yang memiliki tingkat kemajuan ekonomi yang baik, kreativitas sumber daya manusia yang berkembang, lingkungan yang terkelola, serta ekosistem inovasi yang kuat.
“Bukan soal ke mana kita pergi, tapi apa yang kita bawa pulang untuk diterapkan di daerah kita,” tegasnya.
David berharap seluruh pemangku kebijakan di Kukar dapat lebih bijak dalam menentukan prioritas program, terutama di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran.
“Intinya, jangan lagi fokus pada hal-hal yang tidak substansial. Kita butuh kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
