BERITAALTERNATIF – Pada Sabtu pagi pekan lalu 3 Januari, dunia menyaksikan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan hukum internasional; pasukan Amerika Serikat atas perintah Presiden AS Donald Trump menyerang Caracas dan menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya.
Di tengah situasi tersebut, reaksi sekutu-sekutu Eropa Amerika terhadap agresi ini menarik perhatian publik dunia. Respons mereka bukan berupa kecaman tegas dan bukan pula dukungan terbuka, melainkan pertunjukan keheningan yang diperhitungkan serta bahasa diplomatik yang ambigu, dengan tujuan menjauh dari sikap yang tegas. Antonio Costa, Ursula von der Leyen, dan Kaja Kallas sebagai tokoh kunci Uni Eropa, dalam pernyataan mereka menggunakan istilah-istilah seperti “keprihatinan mendalam”, “pengendalian diri”, dan “penyelesaian damai”, namun tidak satu pun berani menyebut nama Amerika Serikat berdampingan dengan kata-kata seperti “agresi”, “pelanggaran hukum internasional”, atau “intervensi militer ilegal”.
Menurut para pengamat, sikap diam dan bahasa yang kabur ini bukan sekadar cerminan ketidakpedulian, melainkan hasil dari kalkulasi matang atas kepentingan ekonomi dan ketergantungan geopolitik Eropa terhadap Washington, yang kini harus dibayar mahal dengan rusaknya kredibilitas politik dan moral benua tersebut.
Dari Standar Ganda hingga Sikap Pasif Eropa terhadap Pelanggaran Terbuka Hukum Internasional
Perbandingan antara respons Uni Eropa terhadap serangan Amerika ke Venezuela dengan sikapnya dalam krisis-krisis serupa, menggambarkan secara mencolok praktik standar ganda. Ketika Rusia menyerang Ukraina pada Februari 2022, Uni Eropa dalam hitungan jam mengeluarkan pernyataan kecaman, menjatuhkan sanksi luas, dan menyebutnya sebagai “agresi yang tidak dapat dibenarkan terhadap kedaulatan negara merdeka”. Namun dalam kasus Venezuela, Uni Eropa yang mengklaim diri sebagai pemimpin tatanan berbasis aturan bahkan enggan menggunakan istilah “agresi” atau “intervensi militer” untuk menggambarkan tindakan Amerika Serikat.
Keheningan dan Bahasa Samar Eropa; Runtuhnya Kredibilitas Moral Barat dalam Kasus Venezuela
Wajah Eropa yang lemah dan bergantung tampak jelas dalam konferensi pers Uni Eropa di Brussel pada hari Senin. Anita Hipper, juru bicara Komisi Eropa, ketika menghadapi pertanyaan tajam para jurnalis tentang “apakah tindakan ini disebut agresi, intervensi, atau kudeta eksternal?”, menjawab: “Belum ada diskusi mengenai apa sebutan yang tepat.” Pernyataan yang tampak netral ini pada kenyataannya merupakan pengakuan tersirat atas ketidakmampuan atau ketidaksediaan Eropa untuk menyebut realitas apa adanya. Saat jurnalis Deutsche Welle mendesak dengan pertanyaan “apakah tindakan ini sesuai dengan hukum internasional?”, pejabat Eropa itu menjawab: “Masih terlalu dini untuk menilai konsekuensi dan dimensi hukumnya.”
Padahal, penilaian hukum atas serangan militer dan penculikan presiden sebuah negara merdeka tidak memerlukan “waktu tambahan”; Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun. Namun Eropa memilih untuk tidak merujuk pada prinsip mendasar ini dan justru bersembunyi di balik istilah-istilah seperti “kesempatan bagi transisi demokratis”.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menegaskan bahwa London “tidak memiliki peran apa pun” dalam operasi tersebut, namun menolak mengecam tindakan Amerika dan hanya mengatakan: “Kami selalu menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.” Kalimat klise semacam ini, ketika disandingkan dengan keheningan atas pelanggaran nyata prinsip-prinsip tersebut, lebih mencerminkan kehinaan politik.
Emmanuel Macron pun, yang awalnya menyatakan kegembiraannya atas apa yang ia sebut sebagai “pembebasan rakyat Venezuela dari pemerintahan diktator”, setelah menuai kritik domestik terpaksa menyatakan bahwa “metode yang digunakan Amerika tidak didukung dan tidak disetujui Paris”, namun tetap menghindari kecaman tegas.
Sikap ganda ini menyampaikan pesan yang jelas kepada dunia bahwa bagi Eropa, hukum internasional hanya penting ketika kepentingan strategis Barat tidak terancam. Ketika pihak yang dituduh adalah Rusia, Eropa segera menghakimi; namun ketika pelakunya adalah sekutu strategisnya, Amerika Serikat, Eropa memilih meminta “waktu lebih” untuk evaluasi.
Sejumlah aktor internasional seperti China dan Rusia secara terbuka mempertanyakan pendekatan Barat, khususnya Eropa. Beijing menyatakan bahwa “Barat hanya membela hukum internasional ketika hal itu menguntungkan mereka”, sementara Moskow menegaskan bahwa “tindakan ini menunjukkan bahwa aturan internasional bagi Barat hanyalah alat untuk menekan pihak lain”.
Kepentingan Ekonomi dan Geopolitik; Motif Tersembunyi Para Pemimpin Brussel
Para analis menilai bahwa keheningan Eropa terhadap tindakan Amerika di Venezuela bukan karena ketidaktahuan, melainkan hasil perhitungan kepentingan ekonomi dan ketergantungan geopolitik. Venezuela, dengan cadangan minyak terbesar di dunia, selalu menjadi pusat perhatian kekuatan besar. Eropa yang pasca pemutusan ketergantungan pada energi Rusia tengah mencari sumber alternatif, tidak ingin kehilangan akses ke Venezuela.
Sanksi Amerika terhadap pemerintahan Maduro sebelumnya telah menempatkan Eropa dalam posisi sulit; di satu sisi, negara-negara seperti Spanyol dan Italia ingin mempertahankan hubungan karena ikatan historis dan ekonomi, sementara di sisi lain tekanan Washington memaksa mereka patuh. Kini, dengan Amerika mengambil alih langsung kendali Venezuela, Eropa berharap dukungan implisit dapat menjamin posisinya dalam struktur kekuasaan baru.
Lebih dari sekadar minyak, ketergantungan ekonomi Eropa pada Amerika merupakan faktor penentu. Trump selama masa kepresidenannya berulang kali mengancam Eropa dengan tarif dagang dan menyebut Uni Eropa sebagai “musuh perdagangan”. Dalam kondisi ekonomi yang masih rapuh akibat pandemi, perang Ukraina, dan krisis energi, Eropa tidak berani mengambil risiko konflik ekonomi dengan Washington.
Selain itu, dalam persaingan geopolitik dengan China dan Rusia, Eropa sangat membutuhkan payung keamanan Amerika. NATO sebagai tulang punggung keamanan Eropa tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan Washington. Oleh karena itu, Eropa memilih menutup mata terhadap pelanggaran hukum internasional demi menjaga hubungan strategis tersebut.
Biaya di Masa Depan; Dampak Politik, Keamanan, dan Moral bagi Eropa
Pilihan Eropa untuk diam mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian besar terhadap kredibilitas politik, moral, dan keamanan.
Dampak pertama dan terpenting adalah hilangnya kepercayaan dunia Selatan. Negara-negara Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Timur Tengah kini melihat bukti nyata standar ganda Barat. Partai-partai kiri di Eropa, dari Irlandia hingga Spanyol, menyebut tindakan Amerika sebagai “agresi imperialis” dan mendesak pemerintah mereka bersikap tegas. Kritik ini bergema luas di dunia Selatan dan semakin melemahkan posisi Eropa secara global.
Dampak kedua adalah melemahnya klaim Eropa sebagai pembela hak asasi manusia dan demokrasi. Keheningan terhadap penculikan presiden negara berdaulat mengirimkan pesan bahwa nilai-nilai tersebut hanya berlaku jika sejalan dengan kepentingan Barat.
Dampak ketiga berkaitan dengan masa depan multilateralisme. Jika sebuah kekuatan besar dapat menyerang negara lain dan menculik presidennya tanpa konsekuensi, maka makna Piagam PBB dipertanyakan. Dengan diam, Eropa justru melemahkan institusi yang selama ini diklaimnya sebagai pilar tatanan global.
Dampak keempat menyentuh keamanan Eropa sendiri. Jika prinsip kedaulatan nasional dengan mudah dilanggar hari ini, tidak ada jaminan preseden ini tidak akan berbalik menyerang Eropa di masa depan.
Dan dampak kelima, keheningan hari ini menghapus hak untuk protes di masa depan. Kredibilitas moral tidak runtuh dalam semalam, tetapi bisa hilang selamanya melalui satu keheningan yang diperhitungkan. Eropa yang lemah dan bergantung tak lagi layak mengklaim diri sebagai pemimpin dunia bebas.
Pada akhirnya, Eropa tidak hanya kehilangan kredibilitasnya, tetapi juga membantu mengukuhkan logika kekuatan yang selama ini diklaimnya ingin dilawan. Kejatuhan moral Eropa dalam kasus Venezuela menandai babak baru runtuhnya klaim kepemimpinan berbasis nilai dari benua tersebut. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
