BERITAALTERNATIF – Upaya besar Amerika Serikat dan rezim Israel untuk melucuti senjata Hizbullah telah berujung pada kebuntuan yang semakin jelas. Kebuntuan ini tidak hanya muncul dari keteguhan perlawanan Lebanon, tetapi juga dari keraguan lembaga-lembaga Lebanon dalam menerapkan Resolusi 1701 serta tekanan politik dan finansial Barat. Pemerintahan Trump yang berkoordinasi penuh dengan Tel Aviv menggunakan sanksi, ancaman militer, dan tekanan diplomatik untuk memaksa Lebanon menyerah. Namun sejauh ini, strategi tersebut hanya memperparah krisis internal Lebanon dan justru memperkuat posisi perlawanan, serta secara signifikan meningkatkan risiko meledaknya kembali perang di kawasan.
Di saat yang sama, pembatalan kunjungan panglima Angkatan Bersenjata Lebanon ke Washington bertepatan dengan kunjungan Mohammed bin Salman ke Amerika Serikat—hal yang memperlihatkan puncak ketegangan antara pemerintah Lebanon dan aktor Barat dalam agenda pelucutan senjata perlawanan, serta semakin mendorong Lebanon menuju ancaman perang saudara. Bagian berikut berupaya menjawab pertanyaan: mengapa proyek “pelucutan senjata Hizbullah” kini menghadapi situasi “jalan buntu”?
Alasan Pembatalan Kunjungan Heikal ke Washington
Sumber-sumber terpercaya di Lebanon mengungkap dimensi tersembunyi dari pembatalan kunjungan Jenderal Rodolf Heikal ke Washington. Peristiwa ini, bertentangan dengan anggapan awal, tidak hanya berkaitan dengan pernyataan terbaru Heikal terkait pelanggaran kedaulatan Lebanon oleh Israel, tetapi juga merupakan bagian dari ketegangan yang jauh lebih dalam antara Heikal dan tim politik–keamanan Amerika.
Menurut sumber-sumber ini, akar ketegangan bermula dari memburuknya hubungan antara panglima angkatan darat dan Morgan Ortagus, utusan baru Washington untuk Beirut. Ketegangan ini diperparah setelah Ortagus melakukan manuver politik di belakang layar, mempengaruhi sejumlah politisi Lebanon agar memandang Heikal sebagai pihak yang “tidak menjalankan tuntutan Amerika terkait pengendalian Hizbullah”.
Ketidakpuasan Amerika semakin meningkat setelah Heikal dalam rapat kabinet menyampaikan laporan rinci yang menyoroti “penghinaan keamanan dan politik yang terus-menerus terhadap angkatan bersenjata”, serta memperingatkan bahwa pasukan Lebanon di selatan “berada di bawah tekanan langsung agresi Israel”. Heikal bahkan mengusulkan kemungkinan penghentian penuh aktivitas militer Lebanon di selatan Sungai Litani akibat “gangguan sistematis Israel”. Pernyataan ini cepat sampai ke telinga pejabat Amerika melalui jaringan internal pemerintah Lebanon dan memicu gelombang kemarahan baru.
Di Washington, ketidakpuasan bukan hanya karena pernyataan Heikal, tetapi karena sikapnya yang menolak memenuhi tuntutan langsung Amerika dan Israel—yang menginginkan pasukan Lebanon masuk ke rumah-rumah warga di selatan untuk mencari dan menyita senjata Hizbullah. Heikal menilai tuntutan tersebut “berbahaya, merusak stabilitas internal, dan tidak memiliki manfaat nyata”. Ia juga memperingatkan bahwa “memenuhi permintaan tersebut hanya akan membuka jalan bagi tuntutan baru Israel yang tak ada habisnya”. Karena itu, pembatalan kunjungan ini dipandang sebagai pesan politik: Washington menginginkan posisi jauh lebih agresif dari panglima angkatan darat, namun Heikal bersikeras menjaga batas peran militer dan stabilitas internal.
Apakah Putaran Kedua Perang Lebanon Ketiga Semakin Dekat?
Ancaman Israel untuk memperluas perang menjadi dimensi keempat dari kebuntuan berbahaya ini. Para pejabat Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yisrael Katz, berulang kali menyatakan bahwa jika Hizbullah tidak dilucuti, Israel akan melancarkan operasi besar terhadap pimpinan kelompok itu, gudang senjata, dan infrastruktur perlawanan di seluruh Lebanon.
Dengan kekurangan sekitar 12.000 tentara aktif, Israel tampaknya tidak mengincar invasi darat besar-besaran. Sebaliknya, mereka fokus pada serangan udara intensif dan pembunuhan target spesifik. Pada saat yang sama, lobi Israel di Washington terus menekan pemerintahan Amerika untuk memberikan dukungan penuh bagi opsi militer baru ini. Namun ancaman tersebut justru semakin memperkuat solidaritas masyarakat Lebanon terhadap perlawanan.
Situasi setelah “Perang Lebanon Ketiga” mengalihkan medan pertarungan dari perang langsung menjadi konflik jangka panjang yang bersifat ekonomi dan pemerintahan, menempatkan Lebanon di pusat sebuah permainan politik dengan hasil “zero-sum”. Dalam strategi baru ini, Amerika dan Israel tidak lagi fokus pada kemampuan militer Hizbullah semata, tetapi menargetkan keseluruhan struktur negara dan ekonomi Lebanon guna menimbulkan tekanan tidak langsung pada kelompok perlawanan.
Tekanan finansial Amerika melalui penargetan lembaga keuangan seperti “Lembaga Pinjaman Hasanah”, dan ancaman militer–ekonomi Israel terhadap infrastruktur vital seperti Bandara Beirut, adalah dua sisi dari strategi yang sama: meningkatkan biaya politik dan ekonomi keberadaan Hizbullah bagi seluruh negara. Logika strategi ini adalah menempatkan pemerintah Lebanon pada dilema: membatasi arus logistik dan finansial Hizbullah dengan risiko konflik internal, atau membiarkan tekanan Israel–Amerika yang dapat menyebabkan kolaps ekonomi serta isolasi total Lebanon. Dengan demikian, kedaulatan dan ekonomi Lebanon berubah menjadi arena pertarungan dan alat untuk menekan Hizbullah.
Upaya Paralel Menghentikan Arus Keuangan Hizbullah
Keinginan untuk memutus arus keuangan Hizbullah memicu meningkatnya operasi intelijen terhadap jaringan yang terkait kelompok itu, baik di dalam maupun luar Lebanon. Misalnya, pusat riset “Alma” yang terkait dinas intelijen Shin Bet dalam laporan berjudul “Jaringan Penukaran Uang Terkait Hizbullah di Beirut” menyebutkan bahwa sejak Januari 2025, Pasukan Quds Iran berhasil mentransfer sekitar 1 miliar dolar untuk rekonstruksi pascaperang melalui perusahaan penukaran uang.
Hal ini ditegaskan oleh Departemen Keuangan Amerika dalam pengumuman sanksi terhadap individu Lebanon “yang pada 2025 memindahkan puluhan juta dolar dari Iran ke Hizbullah dengan memanfaatkan celah dalam sistem keuangan berbasis uang tunai Lebanon”—diumumkan oleh OFAC. Pada Juli 2025 diterbitkan laporan khusus yang merinci bagaimana Hizbullah memanfaatkan perusahaan penukaran uang untuk pencucian dana yang dialirkan ke infrastruktur perlawanan, senjata, dan aktivitas lainnya.
Sebagai contoh, pada 24 Juni 2025, Haitham Abdullah Bakri—direktur perusahaan penukaran uang “Al-Sadiq”—tewas dalam serangan udara terarah Israel. Bakri adalah figur kunci dalam jaringan keuangan Hizbullah. Kantor “Al-Sadiq” termasuk dalam enam perusahaan penukaran uang yang menjalankan sistem finansial penting bagi Hizbullah: “Makattaf”, “Yara”, “Al-Insaf”, “Malihah”, dan “Hassan Ayyash”. Melalui jaringan ini, dana dari Iran, donasi global, dan aktivitas kriminal internasional dialirkan ke Hizbullah. Semua aktivitas tersebut tampak legal karena memanfaatkan izin resmi di Lebanon dan lemahnya penegakan hukum.
Baru-baru ini lembaga Amerika “Foundation for Defense of Democracies” juga menuduh Hizbullah mendanai sebagian operasinya melalui kejahatan terorganisir. Mereka mengeklaim bahwa keterlibatan Hizbullah dalam perdagangan narkoba telah berlangsung sejak 1970–1980-an di Lembah Bekaa, dan memanfaatkan jaringan perbatasan Lebanon–Israel untuk pertukaran narkoba, informasi, serta senjata. Mereka menyebut contoh seperti penculikan Elhanan Tannenbaum dan kasus spionase Omar Heib untuk menunjukkan bahwa Hizbullah mengaburkan batas antara aktivitas keamanan dan jaringan kriminal sebagai alat strategis.
Kesimpulan
Bertentangan dengan narasi media seputar pelucutan senjata perlawanan di Lebanon, tampaknya Hizbullah di bawah kepemimpinan Sheikh Naim Qassem memilih strategi “rekonstruksi” dibanding “pemulihan deterrence jangka pendek”. Strategi ini bertujuan memperbaiki unit tempur, menutup celah kelemahan yang muncul dalam perang terakhir, dan menyiapkan fondasi untuk menghadapi ancaman Israel di masa panjang.
Karena itu, hingga saat ini tuntutan Amerika dan Israel mengenai pelucutan senjata Hizbullah menghadapi masa depan yang tidak pasti. Ada kemungkinan Netanyahu, demi menghindari kegagalan baru di front Lebanon, memilih opsi perang besar. Konflik mendatang akan menunjukkan sejauh mana Hizbullah memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk menghadapi agresi Israel serta mendorong mundur pasukan pendudukan dari wilayah Lebanon. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
