BERITAALTERNATIF.COM – Tantangan besar tengah dihadapi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam sektor layanan kesehatan, terutama menyangkut jumlah dan penyebaran tenaga dokter di Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Andi Satya Adi Saputra menilai bahwa ketimpangan distribusi dan tenaga medis harus segera diatasi.
Mengacu pada rasio ideal versi World Health Organization yang merekomendasikan satu dokter untuk seribu penduduk, dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta orang, Kaltim harusnya memiliki setidaknya 4.000 dokter.
Namun kenyataannya, kata Andi, tenaga dokter yang aktif saat ini hanya sekitar 2.000 orang atau separuh dari jumlah yang dibutuhkan.
Menurut Politisi Golkar itu, bukan hanya jumlah yang menjadi masalah utama di Kaltim, tetapi juga ketimpangan penyebaran dokter.
Ia menyebut dokter-dokter di Kaltim terkonsentrasi di tiga kota besar: Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.
“Daerah terpencil dan kota kecil lainnya kesulitan mendapat akses layanan medis memadai,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim pada Senin (19/5/2025).
Andi juga mengungkapkan bahwa keinginan dokter untuk bertugas di daerah pelosok berkaitan erat dengan fasilitas penunjang dan dukungan finansial yang rendah.
Kesejahteraan, lanjut dia, tak hanya soal gaji, tetapi juga infrastruktur jalan, fasilitas rumah sakit yang lengkap, dan insentif yang memadai.
“Sayangnya, beberapa daerah bahkan terlambat membayar insentif hingga 2-3 bulan. Ini tentu memengaruhi motivasi tenaga medis,” tegasnya.
Pada aspek pendidikan tenaga kesehatan, Andi menyebut keberadaan dua institusi pendidikan kedokteran di Kaltim seperti Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) belum mampu mencukupi kebutuhan dokter.
Menurut dia, Unmul hanya mampu meluluskan sekitar 100 dokter setiap tahun, sedangkan UMKT belum menghasilkan lulusan pertama.
“Dengan defisit 2.000 dokter, butuh 20 tahun untuk menutup kekurangan ini jika hanya mengandalkan Unmul,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, ia mendorong pemerintah membuka jalan bagi dokter dari luar untuk berkarier di Kaltim, sekaligus menguatkan kualitas serta kapasitas institusi pendidikan di daerah.
Andi juga mengusulkan agar para lulusan kedokteran menjalani masa pengabdian di daerah asal mereka sebelum memilih berpraktik di pusat kota.
“Misalnya, lulusan dari Kutai Barat sebaiknya kembali ke sana. Setidaknya untuk beberapa tahun. Ini bisa mendorong distribusi yang lebih merata,” sarannya.
Dia menekankan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi persoalan ini, termasuk sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan para profesional di bidang kesehatan.
“Tanpa kolaborasi, ketimpangan layanan kesehatan akan terus melebar. Masyarakat di daerah terpencil berhak mendapat akses yang sama,” pungkasnya. (adv/ai)
Editor: Ufqil Mubin
