BERITAALTERNATIF.COM – Negara-negara Barat gencar mengumandangkan slogan “pengakuan negara Palestina”, namun prasyarat yang mereka tetapkan untuk merealisasikan janji palsu ini justru menargetkan kepentingan rakyat Palestina.
Di tengah berlangsungnya konferensi yang disebut “solusi dua negara” yang dipimpin Arab Saudi dan Prancis, serta mencuatnya isu “pengakuan negara Palestina” oleh negara-negara Barat, berbagai analisis muncul di media regional dan internasional tentang pendekatan baru Barat ini. Dalam hal ini, Al Jazeera memuat sebuah artikel karya penulis dan analis politik Yordania, Oreib al-Rantawi, yang membahas persoalan ini secara rinci.
Dalam beberapa minggu terakhir, gelombang besar sikap ganda melanda arena konflik Palestina–Israel. Pengakuan, atau lebih tepatnya janji pengakuan negara Palestina, kini ramai dibicarakan baik secara penuh maupun parsial oleh ibu kota Barat dan internasional—kebanyakan dari mereka adalah pendukung setia rezim pendudukan dan proyek Zionis di kawasan.
Langkah ini diambil bersamaan dengan gelombang kecaman dan kutukan global terhadap genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan rezim pendudukan di Jalur Gaza. Ini adalah perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam delapan dekade konflik, dan merupakan perubahan strategis dalam lanskap Palestina, yang hasilnya akan terlihat dalam hari-hari dan pertempuran mendatang.
Namun Barat berbicara soal pengakuan negara Palestina terlalu terlambat, dan sikap mereka sarat dengan ambiguitas. Hal ini membuat banyak pengamat, baik dari kalangan Palestina maupun pendukung mereka, memandangnya dengan curiga—bahkan sebagai jebakan. Manuver baru Barat ini dianggap sebagai konspirasi yang membawa ancaman serius bagi rakyat, cita-cita, hak, dan perjuangan sah Palestina.
Pihak-pihak yang menentang perlawanan, tanpa memandang latar belakang mereka, segera berupaya mengarahkan isu pengakuan negara Palestina agar tidak memberi keuntungan bagi rakyat Palestina, bahkan bisa merugikan dan mengarah pada penghapusan perlawanan di Palestina.
Negara-negara Barat yang berbicara soal pengakuan ini menghindari penyebutan kejahatan brutal rezim Zionis di Gaza, serta genosida dan kelaparan sistematis yang dilakukan, malah mencoba menuding perlawanan sebagai penyebab bencana kemanusiaan di Gaza.
Mereka mengeluarkan pernyataan yang mengutuk perlawanan Palestina tanpa menyinggung kejahatan Israel, seolah-olah perlawananlah yang selama puluhan tahun bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Palestina. Padahal, tanpa keteguhan perlawanan yang mampu mengelola perang—ketika tak satu pun tentara Arab membantu Palestina dan semua kekuatan besar mendukung Israel—tidak akan ada efek “Badai al-Aqsa” yang kini mengubah opini publik dunia dan menyingkap wajah asli Israel.
Negara-negara Arab yang berdiri di pihak Barat dan menuding perlawanan, lupa (atau sengaja melupakan) bahwa mereka memikul tanggung jawab besar atas bencana Gaza—tidak hanya diam terhadap kejahatan Israel, tetapi bahkan bersekongkol dengannya dan tidak memberi sepotong roti atau seteguk air pun untuk Gaza.
Jika negara-negara Arab itu mematuhi minimal standar “Inisiatif Arab” yang disepakati lebih dari satu dekade lalu, dan menggunakan instrumen politik, diplomatik, serta ekonomi mereka untuk mendukung hak Palestina, bencana ini tidak akan berlarut-larut seperti sekarang.
Sikap Otoritas Palestina (OP) yang berkoordinasi penuh dengan musuh juga patut dicatat. OP telah menyerah pada daftar panjang prasyarat untuk pengakuan negara Palestina.
Kita tidak boleh terjebak euforia pengakuan ini. OP, yang sebenarnya hanyalah “pemerintahan tanpa kekuasaan”, berilusi bahwa Barat akan menggelar karpet merah dan menghadiahkan negara merdeka. Padahal, lingkup kekuasaan OP terus menyusut dan bahkan tidak berdaulat penuh di sebagian kecil wilayah Tepi Barat.
Pengakuan internasional terhadap negara Palestina tidak otomatis berarti pendirian negara tersebut atau bahwa pendiriannya sudah dekat. Perjuangan untuk mendirikan negara Palestina sejati bisa memakan waktu bertahun-tahun atau puluhan tahun, dan membutuhkan estafet kepemimpinan lintas generasi.
Kita berhadapan dengan entitas palsu dan brutal bernama Israel, yang melaju cepat melampaui segala batas kebiadaban, dan hingga entitas ini runtuh, rakyat Palestina akan terus melalui masa-masa sulit dan penuh pengorbanan.
Karena itu, wajar jika kita meragukan niat Prancis, Inggris, dan Jerman yang mengaitkan pengakuan Palestina dengan prasyarat seperti: mengakui Israel sebagai “negara Yahudi”, menggelar pemilu Palestina tanpa Hamas, melucuti senjata perlawanan, dan mereformasi OP hingga kehilangan semua ciri nasionalis, memutus rakyat Palestina dari sejarah dan identitasnya.
Kita berhak khawatir terhadap niat buruk di balik syarat-syarat yang merendahkan ini, wajib menolaknya, dan membela hak Palestina. Kita juga berhak mempertanyakan OP yang mau menerima syarat-syarat itu—dengan harga berapa mereka menjual rakyat dan cita-cita Palestina?
Merayakan pengakuan Palestina oleh Barat adalah tindakan naif, karena besar kemungkinan ini adalah jebakan baru—jebakan yang telah berulang kali menjerat rakyat Palestina. Para pendukung Israel ingin rakyat Palestina membayar harga negara mereka bahkan sebelum negara itu berdiri. (*)
Sumber: Mehr News
Editor: Ufqil Mubin
