BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) mencapai kesepakatan dengan DPRD Kukar usai menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kukar, Kamis (23/7/2026).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai komitmen bersama untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Koordinator aksi HMI Cabang Kukar, Ridho Arka, mengatakan aksi tersebut membawa sedikitnya sepuluh tuntutan yang berkaitan dengan kondisi fiskal daerah, tata kelola pemerintahan, hingga pengawasan terhadap program pembangunan.
Di antaranya, HMI meminta Pemerintah Kabupaten Kukar membuka secara transparan strategi menghadapi krisis fiskal daerah, memastikan penyesuaian anggaran tidak mengorbankan pelayanan publik, serta melakukan evaluasi target RPJMD secara terbuka.
Selain itu, HMI meminta transparansi pengadaan videotron di sejumlah desa, membuka hasil temuan BPK, meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai kasus di Kukar, serta meminta DPRD memanggil BUMD untuk membuka data perencanaan, realisasi kerja, dan pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen.
Tuntutan lainnya meliputi percepatan peremajaan bak sampah, penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal, transparansi bantuan sarana dan prasarana perikanan, hingga keterbukaan rencana pengelolaan ekonomi karbon yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
“Kami berharap seluruh poin tuntutan ini tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan DPRD,” kata Ridho.
Sebelumnya, massa HMI terlebih dahulu menggelar aksi di Kantor Bupati Kukar. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengaku tidak ditemui oleh kepala daerah.
HMI juga mengaku mengalami dugaan tindakan represif dari aparat keamanan yang berjaga hingga mengakibatkan baju Sekretaris Umum HMI Kukar robek pada bagian dada dan terdapat bekas cakaran.
Usai aksi di Kantor Bupati Kukar, massa bergerak menuju DPRD Kukar untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan dewan.
Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, menilai kondisi fiskal daerah harus menjadi perhatian serius semua pihak.
Menurutnya, sebagai daerah penghasil sumber daya alam, Kukar seharusnya mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dia juga menyoroti pengelolaan APBD yang dinilai belum optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami hanya menyampaikan aspirasi yang didasari kondisi masyarakat dan kondisi perekonomian kita. Yang kami dapat justru tindakan represif dari aparat. Apakah hal seperti ini menjadi solusi? Kami rasa tidak,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai perlambatan realisasi anggaran berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
“Dari anggaran daerah sekitar Rp 14 triliun, menurut kami belum mampu dikelola secara maksimal. Terjadi stagnasi anggaran, banyak kegiatan tidak berjalan dan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid menyampaikan apresiasi kepada HMI karena telah mengingatkan pemerintah dan DPRD mengenai kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, persoalan fiskal daerah harus menjadi perhatian bersama agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tidak kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari program pemerintah.
“Kondisi ini harus kita pikirkan bersama bagaimana solusinya agar ekonomi daerah tetap berjalan,” katanya.
Rasyid juga menegaskan akan mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam APBD 2026 sehingga dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
“Minimal kegiatan itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” tutupnya.
Usai dialog, HMI Cabang Kukar dan DPRD Kukar menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengawal dan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dalam aksi tersebut. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
