BERITAALTERNATIF.COM – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menyampaikan pandangan kritis dan rinci terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, serta bagaimana dampaknya terhadap Indonesia dan dunia.
Menurut Hikmahanto, kebijakan tarif Trump bukanlah sekadar langkah ekonomi biasa, tetapi bagian dari strategi politik untuk membuka lapangan kerja di dalam negeri dan menjaga supremasi ekonomi Amerika.
Dia mengatakan bahwa masalah ini berakar dari masa jabatan pertama Trump sebagai Presiden AS sebelum Joe Biden. Saat itu, Trump menilai bahwa AS kehilangan banyak lapangan pekerjaan karena dua hal utama:
Pertama, masuknya imigran ilegal dari Meksiko, yang dianggap mengambil alih pekerjaan warga Amerika.
Kedua, perusahaan-perusahaan AS yang memindahkan produksi ke China untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah.
Untuk menanggulangi hal ini, Trump menerapkan dua kebijakan besar:
Pertama, membangun tembok tinggi di perbatasan dengan Meksiko guna membatasi imigran ilegal.
Kedua, mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang dari China, dengan harapan perusahaan-perusahaan AS kembali berproduksi di dalam negeri.
“Tarif tinggi itu memaksa banyak perusahaan Amerika berpikir ulang. Mereka merasa harus cari tempat produksi lain yang lebih murah, salah satunya Indonesia,” ujar Hikmahanto sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Metro TV pada Sabtu (12/7/2025).
Namun, menurutnya, Indonesia gagal menangkap peluang ini karena berbagai hambatan internal.
“Banyak investor yang ingin masuk ke Indonesia mundur karena dianggap ribet, banyak pungli, dan regulasi tumpang tindih. Padahal waktu itu Pak Jokowi sudah mendorong lewat Undang-Undang Cipta Kerja, tapi tidak jalan-jalan karena tersangkut di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Investor kemudian beralih ke Vietnam, yang dianggap lebih ramah investasi. Kegagalan ini menjadi momentum yang hilang bagi Indonesia.
Hikmahanto menyatakan bahwa pada masa jabatan kedua Trump, kebijakan tarif tidak lagi hanya menyasar China, melainkan juga negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
“Trump ingin semua negara yang defisitkan perdagangan dengan AS akan dikenai tarif. Tujuannya jelas: agar perusahaan-perusahaan Amerika balik ke negaranya, lapangan kerja tercipta kembali,” ujarnya.
Ia mencontohkan industri sepatu, seperti Nike, yang produksinya dilakukan di Indonesia oleh mitra lokal, namun dijual dengan harga mahal di AS. Ini menurut Trump merupakan bentuk ‘kerugian’ bagi AS.
Trump menggunakan tarif sebagai alat tekanan diplomatik dan negosiasi. Negara-negara yang merasa dirugikan diminta datang langsung ke Trump untuk bernegosiasi.
“Trump itu ngasih tarif biar negara-negara datang ke dia. ‘Bangsa pasar kamu bagus, kita negosiasi yuk’, itu idenya. Dan berhasil. Banyak negara termasuk Indonesia datang minta-minta jangan dikenakan tarif,” katanya.
Namun ia menambahkan, menurut ekonom AS Jeffrey Sachs, pada akhirnya yang membayar tarif tinggi adalah rakyat Amerika sendiri. Inilah yang membuat Trump sempat menunda penerapan tarif selama 90 hari, setelah mendapat tekanan dari pasar dan publik.
Sekarang, Trump mengubah strategi. Tidak lagi menerapkan tarif secara global, tapi mengirim surat kepada 14 negara secara individu, agar terkesan sebagai kebijakan bilateral, bukan global atau multilateral.
“Itu kan biar bukan dunia lawan Amerika, tapi satu-satu. Suratnya pun pakai template, hanya ganti nama negara dan angka tarifnya,” ujarnya.
Yang membuat masalah semakin rumit, surat itu tak hanya disampaikan secara resmi ke Presiden, namun juga langsung diumumkan di media sosial Trump.
Menurut Hikmahanto, ini bisa dibaca sebagai ancaman diplomatik untuk memancing negosiasi.
Dia menyatakan bahwa negosiasi dengan Trump saat ini tidak akan berguna, karena ia sudah menyatakan secara terbuka bahwa ia akan menerapkan tarif tersebut mulai 1 Agustus 2025.
“Kalau dia sudah bilang firm, ya buat apa kita ketemu USDR atau Secretary of Commerce? Kalau ide tarif itu dari mereka, oke. Tapi ini ide dari Trump sendiri,” katanya.
Bahkan, menurutnya, surat Trump tidak memberi ruang negosiasi bagi negara, hanya untuk perusahaan-perusahaan asing yang mau investasi di AS.
“Suratnya bilang, kalau perusahaan kamu mau datang, saya akan fasilitasi. Artinya, bukan soal negosiasi tarif, tapi soal bagaimana perusahaan asing itu pindah ke AS,” jelasnya.
Hikmahanto menyatakan keheranan atas inkonsistensi pemerintah Indonesia, terutama jika Menteri Koordinator Perekonomian pergi ke AS hanya untuk meminta kelonggaran tarif.
“Kalau Presiden kita sudah tegas soal kedaulatan, kok menterinya datang kayak mengemis? Ketemu USDR, bukan Presiden Trump. Ini bukan soal diplomasi, ini soal martabat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sikap Indonesia yang dianggap terlalu tunduk pada tekanan AS dalam berbagai isu, seperti: kekayaan intelektual (pembajakan software), hilirisasi industri, sertifikasi halal (yang dianggap AS sebagai hambatan masuk barang), dan digitalisasi sistem pembayaran QRIS, yang dinilai merugikan penyedia kartu kredit asing.
“Ini negara kita. Masa sertifikasi halal enggak boleh? Di Malaysia dan Singapura saja dipisah piringnya,” katanya.
Trump juga mengancam akan menambah 10% tarif untuk negara-negara yang bergabung dengan aliansi BRICS, termasuk Indonesia jika terlibat. Dalam forum BRICS, Presiden Lula da Silva pun menyatakan dunia harus menolak didikte oleh negara tertentu, yang dimaknai sebagai AS.
“Kalau Presiden Prabowo sudah menyatakan ‘jangan ganggu kedaulatan kami’, masa bawahannya ke sana minta-minta? Ini aneh,” tegasnya.
Hikmahanto menegaskan, inti kebijakan Trump bukan tarif atau negosiasi, tapi soal menciptakan lapangan kerja di AS.
“Ultimate goal-nya itu make America great again. Dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di AS. Bukan sekadar pungut tarif,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
