BERITAALTERNATIF.COM – Penguatan peran generasi muda dalam pengawasan kebijakan publik kembali ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra.
Penegasan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Demokrasi ke-5 yang berlangsung di Gedung Kaltimtara Prioritas pada Sabtu (24/5/2025).
Dia mendorong keterlibatan mahasiswa dan pemuda dalam mengawal transparansi dan implementasi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting, terutama dalam tiga hal: pelaksanaan, pengawasan, dan keterbukaan informasi.
“Kehadiran mahasiswa dan pemuda hari ini adalah sinyal positif bahwa kontrol sosial terhadap jalannya kebijakan mulai tumbuh,” ujarnya.
Isu infrastruktur turut menjadi sorotan utama dalam sesi diskusi, terutama terkait kondisi jalan menuju wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Andi Satya mengungkapkan bahwa kondisi jalan di wilayah tersebut sangat buruk.
“Kalau kita bicara soal jalan ke Kubar dan Mahulu, kondisinya memang jelek, bukan lagi sekadar tidak bagus. Ini menjadi perhatian kita semua,” jelasnya.
Namun, ia juga menyebut keterbatasan kewenangan menjadi salah satu penghambat perbaikan jalan. Banyak jalan di wilayah tersebut berstatus jalan nasional, yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat.
Karena itu, ia menjelaskan, penganggaran dan perbaikan jalan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
“Pemerintah provinsi tidak bisa serta-merta menggunakan APBD untuk memperbaikinya,” terang politisi muda tersebut.
Andi Satya menyebut koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dapat menyelesaikan masalah kerusakan jalan di Kaltim.
Ia menegaskan bahwa persoalan infrastruktur jalan berdampak luas terhadap akses layanan dasar.
“Kalau akses jalannya rusak, harga bahan pokok akan naik, akses layanan kesehatan dan pendidikan juga akan terganggu. Jadi, memang ini persoalan yang harus segera diselesaikan bersama,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ali
Editor: Ufqil Mubin
