BERITAALTERNATIF.COM – Menjelang peringatan ke-80 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, muncul fenomena tak biasa di sejumlah daerah di Indonesia: bendera bergambar karakter One Piece dikibarkan oleh sekelompok warga. Tindakan ini memicu beragam reaksi dari publik hingga elite politik.
Akademisi Universitas Mulawarman Samarinda Saiful Bahtiar menilai fenomena ini sebagai simbol dari akumulasi kekecewaan mendalam rakyat terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang semakin memburuk pasca-Pemilu 2024.
Menurut Saiful, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, rakyat selalu diajak merayakan Hari Kemerdekaan setiap tahun. Namun pada tahun 2025 ini, peringatan tersebut tidak hanya diwarnai oleh euforia nasional, tetapi juga oleh perasaan frustrasi, keterasingan, dan kehilangan harapan dari sebagian masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat yang mereka pilih sendiri.
Kata dia, janji-janji politik dari Pilpres, Pileg, hingga Pilkada 2024 masih segar dalam ingatan publik. Tapi yang terjadi setelah mereka duduk di kursi kekuasaan justru jauh dari ekspektasi. “Bukan kesejahteraan yang datang, tapi beban yang bertambah,” jelasnya, Jumat (1/8/2025).
Ia membeberkan bahwa berbagai janji kampanye dari calon presiden, anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD), hingga kepala daerah kini justru menjadi sumber kekecewaan. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan penuh harapan kini merasa dikhianati oleh sistem yang hanya mengakomodasi elite dan kepentingan politik sempit.
Saiful menyoroti bahwa tidak ada satu pun janji yang benar-benar terasa dampaknya bagi rakyat kecil, terutama dalam hal kesejahteraan ekonomi, jaminan kerja, harga kebutuhan pokok, dan akses terhadap layanan publik.
Pajak terus naik. Jenisnya juga bertambah. Ada kebijakan yang mengatur bahkan soal tanah milik sendiri jika tidak digunakan, bisa diambil negara. “Wacana pemblokiran rekening, pemajakan tabungan, dan sebagainya membuat rakyat merasa dicekik,” jelasnya.
Dia juga menyoroti melemahnya fungsi pengawasan legislatif. Baik DPR maupun DPRD kini tidak lagi menjadi corong rakyat, melainkan perpanjangan tangan kekuasaan.
Ia menyebut mayoritas mereka berasal dari partai koalisi pemerintah. Otomatis fungsi pengawasan terhadap eksekutif melemah. Ketika rakyat mengadu, legislatif tidak berfungsi sebagai perwakilan. “Aspirasi rakyat dianggap angin lalu,” tegasnya.
Semangat demokrasi, sambungnya, telah tergantikan oleh praktik oligarki, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elite yang saling menopang, dan mengabaikan jeritan rakyat kecil.
Lebih jauh, Saiful mengungkapkan ketimpangan mencolok antara kehidupan elite dan rakyat jelata. Di satu sisi rakyat disuruh hidup hemat, berempati, dan berkorban demi bangsa. Namun di sisi lain, para pejabat menikmati kursi empuk, fasilitas mewah, dan anggaran jumbo.
Dia menyoroti kritik terhadap struktur kabinet yang dianggap gemuk, di mana banyak posisi strategis diisi oleh para tim sukses atau relasi politik pasca-Pemilu. Hal ini memicu sentimen ketidakadilan dan menyulut kemarahan rakyat.
“Ada yang menikmati kekuasaan, ada yang menangis karena kehilangan pekerjaan. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga rasa keadilan yang hancur,” ujarnya.
Dalam konteks penegakan hukum, ia menilai bahwa kasus korupsi besar yang menyeruak akhir-akhir ini hanya menyentuh aktor-aktor kelas menengah, sementara elite yang diduga menikmati hasil kebijakan sebelumnya masih bebas tanpa tersentuh hukum.
Publik mengetahui siapa yang diuntungkan dari proyek-proyek besar masa lalu. Tetapi yang dijerat hanya kaki tangan, bukan otaknya. “Ini melukai rasa keadilan,” katanya.
Fenomena pengibaran bendera One Piece menurut Saiful harus dipahami sebagai sinyal sosial, bukan ancaman terhadap negara. Karakter-karakter dalam One Piece—yang melawan kekuasaan absolut demi membela kebenaran—menjadi simbol perjuangan rakyat kecil di tengah sistem politik yang mereka anggap sudah tidak berpihak.
“Masyarakat menggunakan simbol ini karena tak ada lagi saluran formal yang bisa mereka percayai. Mereka frustrasi, dan ini ekspresi yang damai tapi penuh makna,” jelasnya.
Dia memperingatkan pemerintah dan DPR untuk tidak menstigmatisasi gerakan ini sebagai bentuk makar atau separatisme.
Ia menyarankan para pemimpin dan elite politik agar berjiwa besar dan kesatria, terutama dalam merespons kritik rakyat. Jika tidak mampu memenuhi janji kampanye, maka langkah terhormat adalah mundur, bukan mencari kambing hitam.
“Kalau kekuasaan hanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk menyejahterakan rakyat, maka rakyat punya hak untuk kecewa,” tegasnya.
Saiful menegaskan bahwa cinta terhadap NKRI tidak bisa diukur dari bentuk protes rakyat, karena sejatinya kritik merupakan wujud kecintaan terhadap negara.
Dia juga menekankan bahwa bendera Merah Putih tetap harus dikibarkan dalam semangat kemerdekaan, namun harus dibarengi dengan koreksi serius terhadap isi kemerdekaan itu sendiri.
Fenomena ini menjadi peringatan bahwa demokrasi Indonesia sedang berada di ujung tanduk. Ketimpangan, ketidakadilan, lemahnya pengawasan, dan janji-janji politik yang tak ditepati adalah bom waktu yang harus segera diurai.
Jika suara rakyat diabaikan, lanjut Saiful, demokrasi berubah menjadi ilusi. Bila kritik selalu dibalas represi, maka rakyat akan terus mencari cara lain untuk menyuarakan kebenaran. “Hari ini, mungkin dengan bendera One Piece. Besok, bisa dengan bentuk lain yang lebih keras,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
