BERITAALTERNATIF.COM – Akademisi hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, tidak bisa dipandang sebagai produk sempurna. Jimly mengingatkan bahwa sejak awal, konstitusi lahir dari kompromi politik yang penuh keterbatasan ruang dan waktu, sehingga wajar jika banyak kelemahan yang baru terlihat setelah dijalankan dalam praktik. Kata dia, UUD adalah buatan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Menjelang peringatan ke-80 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, muncul fenomena tak biasa di sejumlah daerah di Indonesia: bendera bergambar karakter One Piece dikibarkan oleh sekelompok warga. Tindakan ini memicu beragam reaksi dari publik hingga elite politik. Akademisi Universitas Mulawarman Samarinda Saiful Bahtiar menilai fenomena ini sebagai simbol dari akumulasi kekecewaan mendalam rakyat terhadap kondisi […]
BERITAALTERNATIF.COM – Partai politik serta calon presiden-wakil presiden harus mengedepankan budaya politik yang bermartabat dengan komunikasi yang sehat satu sama lain dan juga kepada masyarakat di Pemilu dan Pilpres 2024. Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Tertuang dalam Pasal 24 huruf f sebagai berikut, “Menjalin komunikasi […]
BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPD DKI Jakarta sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie melempar wacana pembubaran DPD. Ia mengusulkan untuk memasukkan perwakilan daerah yang kini ada di DPD ke dalam DPR sebagai perwakilan daerah. “Bisa enggak dia bubar sajalah? Karena adanya sama dengan tiadanya. Dibubarin saja gitu loh. Masukkan dia di struktur DPR supaya wakil daerah,” kata […]
BERITAALTERNATIF.COM – Lembaga survei Indikator Politik mencatat tren kepercayaan publik terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum pulih sejak mulai anjlok pada tahun 2020 lalu hingga saat ini. Dalam rilisnya, survei Indikator Politik memperlihatkan tren kepercayaan publik terhadap KPK mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 lalu yang hanya 73,5 persen. Padahal, tren tingkat kepercayaan pada KPK […]
Jakarta, beritaalternatif.com – Ketua Majelis Pertimbangan Presiden RI Wiranto mempertanyakan dasar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, serta penambahan jabatan presiden menjadi tiga periode. “Mungkinkah jabatan tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan pemilu dapat dilaksanakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945?” tanya Wiranto sebagaimana dikutip dari video yang disiarkan kompas.com, Sabtu (9/4/2022). Tiga […]