BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama DPRD Kaltim tengah mempercepat pengesahan anggaran sebesar Rp 185 miliar untuk mendukung program pendidikan tinggi gratis atau Gratispol.
Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengungkapkan bahwa pendanaan ini merupakan langkah awal dari rencana jangka panjang yang ditargetkan mencapai Rp 1,5 triliun pada 2030.
“Proses asistensi ke Kementerian Dalam Negeri sedang berjalan. Pemerintah Provinsi akan mengejar percepatan persetujuan agar anggaran Rp 185 miliar untuk mahasiswa baru Gratispol bisa masuk dalam APBD-P 2025,” terang Ananda kepada awak media di Samarinda baru-baru ini.
Program ini dirancang secara bertahap menggunakan skema pendanaan yang terus meningkat setiap tahun.
Pada 2026, akumulasi dana ditargetkan mencapai Rp 1,3 triliun, naik menjadi Rp 1,4 triliun pada 2027, dan menyentuh angka Rp 1,5 triliun di 2030.
“Dengan beban APBD sebesar ini, kami berharap kemampuan fiskal daerah mampu menopangnya. Butuh andil semua pihak. DPRD mengawal anggaran, perguruan tinggi menjalankan program maksimal, dan peningkatan kapasitas institusi,” tambahnya.
Namun, kata dia, pelaksanaan program ini dihadapkan pada tantangan hukum dan kewenangan. Pasalnya, perguruan tinggi tak berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi.
“Kami hanya mengelola SMA/SMK/SLB/MA. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan penguatan regulasi mutlak agar program berjalan aman,” jelasnya.
Oleh karena, ia menyebut DPRD Kaltim berkomitmen untuk memperkuat dasar hukum dan mekanisme kerja sama, baik negeri maupun swasta.
Mengenai pendanaan, Ananda menjelaskan, APBD Kaltim akan menjadi sumber utama pembiayaan dalam program tersebut. Efisiensi anggaran tahun 2025 juga dipertimbangkan untuk menutupi kebutuhan awal.
“Kita belum bahas opsi pergeseran atau penambahan sumber lain. Prioritas saat ini adalah pengesahan anggaran 2025,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ali
Editor: Ufqil Mubin
