BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara menyarankan tenaga kesehatan (nakes) yang mengalami keterlambatan pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada DPRD Kukar.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, mengatakan nakes dapat mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kukar apabila persoalan pembayaran belum mendapat kejelasan dari pemerintah.
“Saran saya nakes segera mengajukan permohonan rapat dengan pendapat,” sarannya saat diwawancarai awak media Berita Alternatif pada Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan menghimpun tenaga kesehatan yang mengalami persoalan serupa di berbagai wilayah Kukar.
Dia menyebut para nakes dapat menggunakan organisasi atau perkumpulan profesi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kukar.
“Kami rasa nakes-nakes ini juga punya organisasi untuk menghimpun sebanyaknya nakes yang ada di Kukar,” ujarnya.
Ia mendorong organisasi atau perkumpulan nakes di Kukar untuk mengambil peran dalam menyampaikan persoalan tersebut kepada lembaga legislatif.
“Gunakan organisasi tersebut tersebut untuk bermohon kepada DPRD,” sarannya.
Zulhansyah menegaskan, penyampaian aspirasi melalui DPRD penting dilakukan apabila persoalan keterlambatan pembayaran telah berlangsung cukup lama.
Dia meminta nakes tidak hanya menyampaikan keluhan melalui pemberitaan media massa, tetapi juga menggunakan jalur kelembagaan yang tersedia untuk memperoleh kejelasan dari pemerintah.
“Jika memang persoalan ini sudah lama dirasakan, jangan berdiam diri, jangan bersuara di media, tapi sampaikan kepada DPRD,” ujarnya.
Ia menilai DPRD Kukar memiliki ruang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut karena anggota DPRD memiliki keterwakilan berdasarkan daerah pemilihan (dapil). “Setiap dapil itu punya anggota DPRD,” katanya.
Menurutnya, persoalan keterlambatan pembayaran nakes juga semestinya menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melakukan kunjungan kerja dan reses di daerah pemilihan masing-masing.
Zulhansyah menilai penyerapan aspirasi tidak seharusnya hanya berfokus pada persoalan umum, tetapi juga menyentuh kebutuhan nakes dan tenaga pendidik yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Anggota DPRD kemarin sudah reses itu, sudah menyerap aspirasi. Artinya, keserapan aspirasi ini juga harus menyentuh ke tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga pendidik,” jelasnya.
Dia kemudian mempertanyakan sejauh mana persoalan yang dialami masyarakat dapat benar-benar teridentifikasi dalam kegiatan reses dan kunjungan kerja anggota DPRD.
“Artinya anggota DPRD ketika melaksanakan kunjungan kerja di dapil tidak sedalam itu dalam menganalisis masalah di masyarakat,” katanya.
Karena itu, ia mendorong para nakes untuk menggunakan jalur DPRD agar persoalan keterlambatan pembayaran dapat dibahas secara terbuka bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Zulhansyah berpendapat, RDP dapat menjadi ruang untuk meminta penjelasan mengenai penyebab keterlambatan sekaligus mendorong adanya kepastian mengenai pembayaran hak nakes yang telah menjalankan tugas pelayanan di desa.
Dia menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa.
“Masyarakat itu perlu pemerintah yang berperan sebagai negosiator,” ujarnya.
Ia berharap persoalan keterlambatan BKKD nakes tidak kembali berulang dan dapat segera menemukan jalan keluar melalui koordinasi antara pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
