BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara menyarankan tenaga kesehatan (nakes) yang mengalami keterlambatan pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada DPRD Kukar. Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, mengatakan nakes dapat mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kukar apabila persoalan pembayaran belum mendapat kejelasan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menanggapi laporan mengenai tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah desa, termasuk wilayah Tenggarong Seberang, yang mengaku belum menerima gaji atau insentif selama empat bulan. Aulia menjelaskan, terdapat beberapa mekanisme pengangkatan dan pembiayaan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Kabupaten Kukar. Menurutnya, tenaga kesehatan dapat diangkat melalui Pegawai […]
BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memastikan program pemerintah kabupaten yang dilaksanakan hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) tetap berjalan dan mendapatkan dukungan pembiayaan hingga akhir tahun. Aulia mengatakan Pemkab Kukar menerapkan prinsip money follow program, yakni pelaksanaan program menjadi prioritas utama, sedangkan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. […]
BERITAALTERNATIF.COM – Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat sambutan positif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar). Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan pada kebutuhan lain, terutama sarana-prasarana dan peningkatan tata kelola […]
BERITAALTERNATIF.COM – Komponen pendapatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) secara resmi diatur melalui Peraturan Bupati Kukar Nomor 77 Tahun 2017. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kukar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap unsur pimpinan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Ahmad Zulfiansyah menyoroti permintaan kenaikan tunjangan insentif bagi kepala sekolah di Kukar. Beberapa waktu lalu sejumlah anggota Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Kukar mendatangi Komisi IV DPRD untuk melaksanakan RDP. Dalam RDP tersebut, kata Zulfiansyah, AKSI Kukar meminta perhatian dari pemerintah atas tunjangan yang mereka terima. “Mereka meminta […]
