Oleh: Mahjoob Zweiri*
Dalam wacana politik Iran, konflik besar sering disebut sebagai “perang yang dipaksakan”—yaitu perang yang menurut Iran dipaksakan oleh kekuatan eksternal, bukan dipilih oleh Teheran.
Para pemimpin Iran mengidentifikasi tiga konflik dalam kategori ini: Perang Iran–Irak (1980–1988), Perang Dua Belas Hari yang dilancarkan Israel pada Juni 2025 dan kemudian diikuti Amerika Serikat, perang yang sedang berlangsung yang dimulai pada 28 Februari 2026 ketika Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran.
Jarak 45 tahun antara konflik pertama dan kedua mencerminkan karakter penting dalam pandangan strategis Iran. Meskipun sering menampilkan retorika keras dan kesiapan militer, kepemimpinan politik dan militer Iran secara historis berusaha menghindari perang langsung karena biaya politik dan ekonominya yang sangat besar.
Pola ini juga mencerminkan kecenderungan yang lebih dalam dalam kepemimpinan Iran: ketidaksukaan terhadap situasi yang mengejutkan atau yang membuat mereka tidak siap.
Misalnya, respons Iran terhadap Arab Spring diwarnai kebingungan karena gelombang pemberontakan itu datang secara tiba-tiba. Rasa terkejut yang serupa juga mempengaruhi reaksi Iran terhadap serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.
Budaya strategis ini membantu menjelaskan respons Iran terhadap perang saat ini: alih-alih mencari kemenangan mutlak, prioritas Teheran adalah memastikan bahwa setiap upaya menggulingkan pemerintahannya akan membawa biaya regional dan global yang sangat besar.
Preferensi Diplomasi daripada Perang
Preferensi Iran untuk menghindari konfrontasi militer langsung juga terlihat dalam hubungannya dengan negara-negara Barat.
Kekhawatiran terhadap program nuklir Iran meningkat pada Agustus 2002 ketika gambar pertama fasilitas nuklir Natanz dipublikasikan. Setelah itu, pejabat Iran terlibat dalam banyak putaran negosiasi: dengan kekuatan Eropa: Inggris, Prancis, dan Jerman; kemudian dengan kelompok P5+1: AS, Rusia, China, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Negosiasi ini mencerminkan preferensi lama Teheran untuk mengelola konflik melalui diplomasi daripada perang langsung.
Situasi berubah drastis ketika Amerika Serikat, di bawah pemerintahan pertama Donald Trump, menarik diri dari Perjanjian Nuklir Iran (JCPOA) pada Mei 2018.
Sejak saat itu, Washington mengadopsi sikap jauh lebih agresif terhadap Iran, sementara Israel sangat mendukung garis keras tersebut dan terus mendorong opsi militer terhadap program nuklir Iran.
Titik Balik: Pembunuhan Qassem Soleimani
Ketegangan meningkat tajam pada Januari 2020 dengan pembunuhan Qassem Soleimani, tokoh yang dianggap sebagai arsitek strategi regional Iran dan hubungan dengan apa yang disebut “poros perlawanan”.
Serangan itu menjadi eskalasi dramatis dalam konfrontasi antara Washington dan Teheran dan menimbulkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas.
Pembunuhan tersebut juga disertai kampanye ekonomi intensif terhadap Iran melalui kebijakan “maximum pressure”. Tekanan ekonomi ini tidak hanya berdampak pada hubungan luar negeri Iran, tetapi juga mengubah lanskap politik dan ekonomi dalam negeri.
Tekanan ekonomi memperdalam ketidakstabilan domestik Iran, memicu protes dan meningkatkan ketegangan antara negara dan masyarakat.
Perkembangan-perkembangan ini memperkuat keyakinan Teheran bahwa AS dan Israel sedang mempersiapkan konfrontasi militer.
Peristiwa 7 Oktober dan Eskalasi Baru
Percepatan opsi militer sebagian besar dapat ditelusuri ke peristiwa 7 Oktober.
Setelah serangan terhadap Israel pada hari itu, para pemimpin Israel berargumen bahwa dukungan Iran terhadap Hamas membuat Iran secara tidak langsung bertanggung jawab. Sejak saat itu Iran semakin sering muncul dalam daftar target strategis utama Israel.
Israel mulai mendorong perluasan konflik agar langsung melibatkan Iran, dimulai dengan melemahkan Hizbullah, sekutu regional paling kuat Iran.
Ketegangan langsung meningkat pada April 2024 setelah pemboman konsulat Iran di Damaskus, yang secara luas dipandang sebagai serangan Israel terhadap personel Iran.
Bentrok-bentrok ini menyerupai operasi persiapan menuju Juni 2025, ketika Israel—dengan dukungan AS—melancarkan perang yang oleh Iran dianggap sebagai perang nyata.
Konflik itu berakhir dengan serangan Israel terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran: Fordow, Isfahan, dan Natanz.
Perang yang Kini Dianggap Eksistensial
Meskipun pertempuran berhenti, ketegangan tidak pernah benar-benar mereda. Israel dan AS terus memberi sinyal kemungkinan konfrontasi baru, dan persiapan militer meningkat di kedua pihak.
Tekanan internasional terhadap program nuklir Iran juga meningkat. Ada tuntutan agar: pengayaan uranium dihentikan, uranium yang telah diperkaya dihapus, dan program nuklir Iran dibongkar seperti model Libya tahun 2003.
Ketika perang ketiga yang disebut Iran sebagai “perang yang dipaksakan” dimulai, tujuan Israel dan AS tampak lebih luas dibanding sebelumnya.
Para pemimpin Iran semakin yakin bahwa perang masa depan tidak hanya bertujuan merusak program nuklir, tetapi juga melemahkan atau menggulingkan sistem politik Iran.
Karena itu, kepemimpinan Iran mulai bersiap melalui berbagai langkah militer dan keamanan.
Bagi para pemimpin di Teheran, kelangsungan hidup mereka terkait langsung dengan kelangsungan sistem politik yang berakar pada ideologi Islam Syiah.
Strategi Iran: Menaikkan Biaya Perang
Ketika perang benar-benar dimulai dan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei terbunuh bersama beberapa komandan militer senior, respons Iran menunjukkan pendekatan yang berbeda.
Perilaku Iran dalam perang ini dibentuk oleh keyakinan bahwa konflik tersebut bersifat eksistensial.
Inti strategi Teheran adalah menaikkan biaya perang bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya bagi Iran.
Dengan kata lain, Iran memberi sinyal bahwa jika tujuan konflik adalah menjatuhkan sistem pemerintahan di Teheran, maka stabilitas kawasan—bahkan sistem internasional—juga akan terancam.
Logika ini menjelaskan mengapa Iran menargetkan infrastruktur ekonomi dan energi, termasuk: sumber minyak, pasokan gas, dan Selat Hormuz.
Gangguan di jalur ini telah menyebabkan fluktuasi tajam di pasar global dan berpotensi mendorong harga energi jauh lebih tinggi.
Strategi Lawan: Melemahkan Iran dari Dalam
Doktrin militer menunjukkan bahwa menggulingkan sistem politik biasanya memerlukan pasukan darat, seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan.
Namun skenario tersebut tampaknya kecil kemungkinannya terjadi di Iran.
Sebaliknya, Israel dan AS kemungkinan mencoba mendestabilisasi Iran dari dalam dengan: mendorong fragmentasi politik dan melemahkan institusi keamanan negara.
Tujuannya adalah membuat kepemimpinan Iran kehabisan tenaga secara politik dan militer hingga tidak lagi mampu mempertahankan diri.
Perhatian juga meningkat terhadap kemungkinan mempersenjatai kelompok oposisi, termasuk kelompok Kurdi dan gerakan di wilayah perbatasan timur Iran dekat Pakistan dan Afghanistan.
Teheran merespons dengan memperketat aparat keamanan internal dan menambah kekuatan militer di wilayah tersebut.
Arah Perang saat Ini
Perang Februari 2026 tampaknya bergerak menuju dua kemungkinan: penggulingan sistem politik Iran, atau mendorongnya ke ambang keruntuhan.
Meski AS mungkin tidak selalu sepakat dengan Israel dalam setiap detail taktis, keduanya tampaknya berbagi pandangan bahwa kepemimpinan Iran saat ini tidak boleh bertahan tanpa perubahan besar.
Para pemimpin Iran yang tersisa memahami hal ini dengan jelas. Karena itu mereka mengadopsi strategi menaikkan biaya perang, baik secara ekonomi maupun dalam keamanan regional.
Di sisi lain, Israel khawatir bahwa Donald Trump dapat secara tak terduga menghentikan konflik. Kekhawatiran ini mendorong Israel mempercepat serangan untuk melemahkan kepemimpinan Iran secepat mungkin.
Sebagai respons, Teheran juga meningkatkan serangannya dengan kemampuan militer yang masih dimilikinya.
Akibatnya, muncul siklus eskalasi yang semakin intens, yang berisiko mengubah konfrontasi regional menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi dan strategis global.
Pada akhirnya, strategi Iran bukanlah untuk memenangkan perang secara langsung, melainkan memastikan bahwa biaya perubahan rezim di Iran menjadi terlalu mahal bagi para lawannya. (*Akademisi dan analis politik senior yang berspesialisasi dalam Iran dan politik Timur Tengah)
Sumber: Al Mayadeen
