Search

Anggota DPD RI Desak Aparat Hentikan Kriminalisasi dalam Konflik Agraria antara Warga dan PT BDA

Anggota DPD RI Yulianus Henock Sumual mengenakan baju batik berwarna hitam dan memakai kopiah berwarna merah. (Berita Alternatif/Rifa'i)

BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Timur Yulianus Henock Sumual menyampaikan sikap tegasnya usai menghadiri audiensi masyarakat dengan Kapolda Kaltim dan Forkopimda Kukar terkait konflik agraria antara warga dan PT Budi Duta Agromakmur (BDA) yang berlangsung di Kantor Kapolres Kukar, Senin (25/8/2025).

Yulianus menegaskan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat.

“Saya hanyalah mewakili rakyat Kaltim yang menyuarakan suara rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, yang harus kami dengar dan sampaikan kepada negara,” katanya.

Dia menyampaikan harapan agar investasi yang masuk ke daerah memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Ia mengakui memang diperlukan investasi di negara ini, tapi investasi harus menguntungkan rakyat. Investasi mesti membuat rakyat sejahtera, begitupun perusahaan dan negara.

Yulianus tak ingin investasi hanya untuk memperkaya oknum tertentu atau konglomerat. “Kami berharap kebijakan yang diambil benar-benar pro-rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, di tengah krisis ekonomi global, rakyat membutuhkan kehadiran dan keberpihakan negara. “Rakyat sangat membutuhkan belas kasihan negara,”tuturnya.

Dia juga menanggapi dugaan kriminalisasi warga yang memperjuangkan haknya. Ia pun meminta aparat penegak hukum bersikap adil.

Proses hukumnya, menurut Yulianus, harus ditinjau ulang. Apabila hal tersebut memang termasuk ranah hukum, maka diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Namun, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Ketika rakyat melapor, dengarkan laporannya. Jangan hanya laporan perusahaan yang diproses dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ia berharap penyelesaian konflik agraria ini dapat dilakukan secara bijak, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dizalimi oleh kepentingan investasi.

“Intinya, semua aspirasi sudah kami sampaikan, tinggal bagaimana negara hadir untuk memberikan keadilan,” tutupnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Ufqil Mubin

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

BACA JUGA

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA