BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menanggapi usulan penutupan alur Sungai Mahakam setelah insiden kapal yang menabrak jembatan tersebut.
Reza menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.
Dia menyebut keputusan apa pun yang menyangkut Sungai Mahakam harus memperhatikan dua aspek krusial: keselamatan dan perekonomian.
“Setiap rekomendasi, apalagi yang menyangkut penutupan Sungai Mahakam, harus dikaji secara matang. Jangan sampai menimbulkan kerugian besar bagi berbagai pihak dan memicu keresahan di masyarakat,” tegasnya dalam rilisnya yang diterima media ini, Rabu (29/4/2025).
Kewenangan dalam penutupan darat maupun sungai, lanjutnya, berada di tangan pemerintah pusat.
“Sisi darat merupakan kewenangan Kementerian PUPR, sementara sisi perairan berada di bawah Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Sebagai lembaga legislatif daerah, sambungnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan. Dalam konteks ini, DPRD hanya bisa memberi usulan dan mengawal rekomendasi kepada pemerintah pusat, bukan mengambil keputusan mutlak.
Reza juga menegaskan bahwa keputusan hukum terhadap pelaku insiden merupakan wewenang aparat penegak hukum.
Penutupan Mahakam, kata dia, memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya terhadap perekonomian lokal, tetapi juga terhadap kepentingan nasional.
Jika alur sungai ditutup, potensi kerugiannya bisa meliputi: pertama, rantai pasok batu bara yang terganggu, yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan kebakaran pada jetty dan ponton.
Kedua, kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selama ini menjadi andalan pendapatan negara dari sektor energi.
Ketiga, penghidupan ribuan warga terganggu, khususnya mereka yang bergantung pada industri batu bara, pelayaran, dan bongkar muat.
Keempat, kerusakan citra Indonesia di mata internasional karena dianggap tidak mampu menjamin stabilitas dan keamanan jalur pelayaran strategis.
Sebagai kader Partai Gerindra, Reza menegaskan bahwa pihaknya mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang berusaha menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan keselamatan masyarakat.
Namun demikian, dia menilai fokus utama saat ini semestinya bukan pada penutupan sungai, melainkan pada penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Ia meminta pelaku penabrakan Jembatan Mahakam diadili secara hukum serta pencabutan izin usaha pemilik kapal, anak buah kapal, dan pemilik perusahaan.
“Sita kapalnya. Dengan begitu, hanya pelaku yang bertanggung jawab yang dikenai sanksi, bukan masyarakat luas yang tidak terlibat,” pungkasnya. (adv)
Editor: Ufqil Mubin
