Oleh: Dr. Muhsin Labib*
Aceh, dengan seluruh kebesarannya, tidak pernah berada di pinggir perjalanan kebangsaan. Secara geografis ia adalah gerbang, secara sejarah ia simpul, secara kebudayaan ia sumber yang terus mengalir membentuk wajah bersama. Kekayaan alamnya, kekayaan bahasa, seni, tradisi, daya religius, dan khazanah pemikirannya tumbuh dari perjumpaan panjang dengan wilayah-wilayah lain yang juga kaya. Aceh tidak hidup sendiri; ia hidup dalam jalinan kebersamaan yang nyata dan saling menguatkan.
Hubungan itu tidak berhenti sebagai narasi politik. Ia hadir dalam pengalaman sehari-hari. Kuliner Aceh diapresiasi luas di Jakarta, di kota-kota di Jawa, dan di banyak wilayah lain. Tradisi spiritualnya, pemikiran tokoh-tokohnya—seperti Abdul Rauf Sinkkili dan Hamzah Fansuri—menjadi bagian penting dari sejarah intelektual dan keagamaan Nusantara. Semua ini memperlihatkan bahwa Aceh dihormati, bukan karena belas kasihan, tetapi karena kontribusinya yang nyata dan bermartabat.
Ketika musibah datang, hubungan itu tampak tanpa perlu dijelaskan. Tsunami mengubah duka Aceh menjadi duka seluruh bangsa. Orang-orang dari berbagai latar belakang agama, suku, dan daerah berduyun-duyun membantu dengan apa yang mereka miliki. Tidak ada jarak emosional yang menjadikan Aceh sebagai pihak luar. Kini, ketika banjir kembali menyayat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, respons yang sama muncul. Musibah-musibah itu menunjukkan bahwa kita berbagi nasib dan sedang berhadapan dengan persoalan yang serupa.
Bencana-bencana tersebut tidak pernah mewakili watak satu suku atau satu daerah. Ia lebih tepat dibaca sebagai akibat dari kerakusan yang terorganisir—kerusakan lingkungan, tata kelola yang diabaikan, dan keputusan-keputusan yang mengorbankan kehidupan banyak orang demi kepentingan segelintir pihak. Ini bukan cerminan Aceh, bukan Sumatera Utara, bukan Sumatera Barat. Ini adalah tindakan manusia-manusia rakus yang tidak mewakili identitas kolektif mana pun. Menjadikan penderitaan ini sebagai alasan untuk membangun penolakan antardaerah hanya akan mengalihkan perhatian dari sumber persoalan yang sebenarnya.
Penderitaan mesti dibaca sebagai masalah bersama, bukan sebagai alasan untuk menyematkan stigma. Empati yang terus muncul setiap kali Aceh diuji menunjukkan bahwa nalar publik masih berjalan dengan sehat. Banyak orang merasakan luka Aceh bukan karena diminta, melainkan karena sadar bahwa luka semacam itu dapat menimpa siapa saja.
Sepanjang sejarahnya, Aceh telah menghadapi kolonialisme, konflik, dan bencana alam dengan kesabaran yang panjang. Luka-luka itu nyata dan tidak pantas dikecilkan. Upaya pemulihan pun tidak pernah sederhana; selalu berhadapan dengan keterbatasan ekonomi, kompleksitas politik, dan sisa-sisa ketidakpercayaan. Namun luka tersebut juga tidak pernah menjadikan Aceh terpisah secara emosional dari wilayah lain. Justru dalam pengalaman derita itulah kebersamaan diuji dan berulang kali terbukti.
Persoalan Aceh bukan soal kemampuan mengelola kekayaan alam. Banyak di berbagai wilayah meyakini bahwa masyarakat Aceh mampu melakukan itu. Yang dipertaruhkan jauh lebih dalam: kekuatan untuk tetap berdiri dalam kebersamaan yang adil. Jika masyarakat Aceh mencintai Islam, kebersamaan ini tidak mengurangi makna cinta itu, melainkan memperluasnya. Bersama Aceh, Indonesia menjadi rumah bagi komunitas muslim terbesar di dunia, dengan keragaman tradisi dan pemikiran yang saling memperkaya.
Aceh bukan beban, bukan masalah yang harus dijauhkan, melainkan bagian dari kekuatan moral bangsa ini. Ketika Aceh terluka, yang lain ikut merasa. Ketika Aceh berjuang, yang lain ikut berharap. Di sanalah kebersamaan menemukan maknanya yang paling jujur: bukan dalam slogan, tetapi dalam kesediaan saling menopang, sambil bersama-sama mengoreksi ketidakadilan yang belum selesai diperjuangkan. (*Cendekiawan Muslim)
