BERITAALTERNATIF.COM – Program pangan nasional bertajuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas oleh Yayasan Berkah Peduli Nusantara Abadi (BPNA) di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar).
Pengurus Yayasan BPNA Muhammad Yusuf mengungkapkan bahwa saat ini fokus pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, telah bergeser dari sekadar penganggaran ke arah realisasi program pangan secara konkret, salah satunya melalui proyek MBG.
“Dulu fokusnya masih banyak ke perjalanan dinas atau keperluan kursi dan lain-lain. Sekarang lebih ke arah realisasi. Salah satunya MBG ini,” ujar Yusuf saat diwawancarai di salah satu dapur MBG di Jalan Enggang, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong pada Senin (21/7/2025).
Menurut dia, program MBG menjadi solusi nyata dalam mendorong minat bertani masyarakat serta memperkuat rantai distribusi pangan dari hulu ke hilir—mulai dari petani, distributor, hingga sekolah-sekolah penerima manfaat.
“Bayangkan satu dapur bisa melayani 3.500 porsi. Berapa kebutuhan bahan pangannya per hari? Ini menggerakkan banyak sektor,” jelasnya.
Saat ini, total ada lima dapur aktif di wilayah Tenggarong dan sekitarnya. Namun ia menekankan, jumlah ini masih jauh dari target ideal 68 titik dapur untuk Kukar yang ditargetkan BGN.
“Sekarang baru jalan sekitar 4 titik saja. Masih kurang sekitar 64 dapur,” ujarnya.
Yusuf juga menjelaskan adanya perubahan sistem pembiayaan program. Jika sebelumnya mitra harus menalangi dana terlebih dahulu, kini dana dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke yayasan sebelum kegiatan dimulai.
“Jadi lebih enak sekarang. Dua minggu sebelumnya dana sudah masuk. Baru kemudian belanja dan operasional. Tidak ada lagi yang harus talang-menalang dulu,” tegasnya.
Setiap yayasan, lanjut dia, memiliki batasan maksimal 10 dapur di dalam satu provinsi dan 5 dapur di luar provinsi, sesuai dengan SOP BGN. Di Kukar, ini adalah kali pertama yayasan membuka dapur dalam skala lebih luas melalui program ini.
Setiap porsi makanan dianggarkan sebesar Rp 15.000, yang dibagi menjadi: Rp 10.000 untuk bahan baku, Rp 3.000 untuk biaya personalia, dan Rp 2.000 untuk sewa dan peralatan dapur.
Mitra atau pihak catering menyiapkan tempat dan perlengkapan dapur termasuk dua unit mobil box. Mereka juga terikat kontrak kerja sama selama lima tahun dengan evaluasi tahunan.
Yusuf menekankan bahwa program ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga swasta, dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, bahkan pondok pesantren. Harapannya, cakupan ini benar-benar merata dan menyentuh wilayah-wilayah pelosok.
“Jangan hanya di kota saja. Anak-anak di desa juga butuh. Tapi sayangnya kendalanya di situ. Di desa-desa jumlah siswanya kadang belum sampai 3.500, padahal itu syarat buka dapur,” paparnya.
Ia juga menyinggung peraturan jarak maksimal distribusi makanan, yakni 6 kilometer dari titik dapur. Yusuf berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel agar desa-desa juga bisa dijangkau.
Makanan yang disediakan dalam program MBG tidak hanya mengenyangkan, tapi juga memenuhi standar gizi. Semua komponen—karbohidrat, protein, dan lemak—ditakar dengan akurat.
Dari sudut pandang bisnis, Yusuf juga menilai program ini efisien dan menguntungkan. Dengan asumsi 3.500 porsi per dapur dan kontribusi sewa Rp 2.000 per porsi, satu mitra bisa mencapai omzet hingga Rp 158 juta per bulan. Dengan modal awal Rp 800 juta, pengembalian modal bisa tercapai dalam waktu kurang dari satu tahun.
Dia berharap program ini dapat diperpanjang lebih dari lima tahun karena manfaatnya yang nyata dan menyentuh langsung kebutuhan siswa tanpa perantara birokrasi yang kompleks. Harapannya, program ini bisa menjadi tonggak perubahan pola konsumsi dan kesehatan anak bangsa—dan bukan hanya menjadi proyek jangka pendek. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
