BERITAALTERNATIF.COM – Di balik gemerlap kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Kalimantan Timur menyimpan kenyataan yang kontras dan menyentuh hati: kemakmuran korporasi besar berjalan berdampingan dengan kemiskinan masyarakat lokal yang masih mencengkeram. Ironi ini tergambar jelas di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di provinsi tersebut.
Izmil Patola, Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Ekonomi dan Publik Kabupaten Kukar, menyebut PT Bayan Resources Tbk (BYAN), salah satu perusahaan tambang batu bara raksasa yang beroperasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, menjadi contoh paling nyata dari kontras tersebut.
Kata Izmil, perusahaan tersebut mengelola sejumlah proyek strategis di wilayah Kukar, termasuk tambang Tabang dan fasilitas pemuatan batu bara di Gunung Sari.
“Tak hanya menguasai area tambang, Bayan juga membangun dan mengendalikan rantai logistik secara menyeluruh—mulai dari terminal, dermaga, kapal pengangkut, hingga pembangunan Coal Hauling Road (CHR) atau Jalan Pengangkutan Batu Bara sepanjang 101 kilometer,” jelasnya dalam rilisnya yang diterima media ini pada Senin (3/10/2025).
Kinerja finansial perusahaan ini, lanjutnya, mencatat pencapaian luar biasa. Pada tahun 2022, Bayan Resources membukukan laba bersih terbesar sepanjang sejarahnya, yakni sebesar USD 2,17 miliar atau setara dengan sekitar Rp 33,73 triliun.
Keuntungan ini disebutnya meningkat hingga 79,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh lonjakan harga batu bara global. Capaian tersebut menempatkan BYAN sebagai salah satu perusahaan dengan kinerja terbaik di sektor pertambangan Indonesia.
Namun, terang Izmil, keberhasilan spektakuler itu berbanding terbalik dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah operasionalnya. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025, Kabupaten Kukar justru masuk dalam lima besar daerah termiskin di Kalimantan Timur.
“Persentase penduduk miskin tercatat mencapai 6,72 persen—angka yang menunjukkan masih banyak warga belum menikmati kesejahteraan yang seharusnya sejalan dengan besarnya potensi ekonomi daerah tersebut,” terangnya.
Ia menyebut Bayan Resources memang tercatat menjalankan sejumlah program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di sekitar wilayah tambang. Program itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan mendorong peningkatan taraf hidup mereka.
Namun, lanjutnya, jika dilihat dari skala dan dampak sosial ekonomi, upaya tersebut tampaknya belum cukup kuat untuk mengimbangi besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam di Kukar.
Kondisi ini, kata dia, menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan ekonomi dan arah pembangunan daerah. Kekayaan alam yang digali dari perut bumi Kukar dan menghasilkan keuntungan triliunan rupiah bagi korporasi, tampak belum mampu “menetes” ke lapisan masyarakat bawah.
“Jurang kesenjangan antara laba korporasi dan tingkat kesejahteraan warga lokal menjadi potret nyata bahwa keberlimpahan sumber daya tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya,” tegas Izmil.
Ia menegaskan, ironi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Mereka dituntut untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang melimpah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
“Pembangunan yang berkeadilan bukan hanya tentang menggali sumber daya, tetapi tentang memastikan hasilnya dirasakan oleh mereka yang tinggal paling dekat dengan sumber kekayaan itu sendiri,” tutupnya. (*)
Editor: Ufqil Mubin
