BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar dapat segera menuntaskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2026 sebelum akhir tahun 2025.
“Mudah-mudahan teman-teman DPRD bisa menyelesaikan itu sebelum akhir tahun, sehingga tahun 2026, RPJMD Kukar Idaman Terbaik bisa berjalan,” ujar Rendi saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025).
Dia menekankan pentingnya memastikan seluruh anggaran daerah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan tumpukan dokumen.
“OPD-OPD teknis banyak membuat dokumen, tapi jangan sampai hanya jadi kertas, tidak jadi beras di rumah warga kita. Artinya, setiap rupiah di Kutai Kartanegara harus memberikan manfaat nyata untuk masyarakat,” tegasnya.
Terkait kinerja Perusahaan Daerah (Perusda), ia menilai seluruh badan usaha milik daerah harus mulai berinisiatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perusda juga harus aware sekarang. Jangan terus-terusan minta penyertaan modal. Sekarang saatnya menunjukkan inisiatif untuk meningkatkan PAD. Kita sedang melakukan efisiensi besar-besaran karena APBD turun drastis. Jadi, semua Perusda harus berkolaborasi dengan satu visi dan misi untuk memastikan PAD Kukar bisa meningkat di tahun yang akan datang,” jelasnya.
Rendi mengungkapkan, target peningkatan PAD Kukar masih terus diupayakan. “Sesuai misi kita 15%, sekarang baru 10,03%. Optimis? Ya, optimis, tapi tentu secara bertahap,” katanya.
Soal penyediaan air bersih di wilayah Desa Bendang Raya, dia mengakui hingga kini jaringan PDAM belum tersambung sepenuhnya.
“Untuk judul programnya saya tidak tahu pasti, tapi peningkatan air bersih di tahun 2026 tetap menjadi prioritas Dinas Perkim. Kami sudah memberikan catatan kepada Perkim agar memastikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih, dituntaskan terlebih dahulu sebelum membangun yang lain. Jadi, air itu yang utama,” tegasnya.
Rendi juga menyoroti dampak menurunnya perputaran uang di Kukar terhadap perekonomian masyarakat.
“Dulu uang yang beredar di Kukar mencapai Rp 12 triliun, sekarang hanya sekitar Rp 6 triliun. Tentu ini berpengaruh, bukan hanya untuk nelayan tapi untuk seluruh warga Kukar. Dampaknya terasa juga terhadap inflasi, yang selama setahun terakhir kami tekan bersama Kementerian Dalam Negeri lewat rapat rutin setiap Rabu,” ungkapnya.
Menurutnya, upaya pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada besarnya APBD, tetapi juga pada kecepatan realisasi anggaran ke masyarakat.
“Masalahnya bukan banyak atau tidaknya uang, tapi cepat atau tidaknya uang itu beredar di masyarakat. Kalau uang cepat beredar, daya beli masyarakat juga cepat pulih,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Rendi menyoroti keterlambatan transfer keuangan dari pemerintah pusat yang kerap memengaruhi keuangan daerah.
“TKD itu memang sering jadi masalah. Tapi kami paham, kementerian juga punya alasan tertentu. Karena itu, kami minta OPD yang terkait, seperti BPAKD, agar lebih intens berkomunikasi langsung dengan kementerian. Kalau hanya menunggu, ya tidak akan selesai. Harus turun langsung,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin
