BERITAALTERNATIF.COM – Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran dalam 48 jam jika tidak membuka Selat Hormuz bukan sekadar retorika keras dalam situasi perang. Ia adalah sinyal serius tentang arah strategi AS—dan sekaligus peringatan bahwa dunia sedang berdiri di tepi eskalasi besar.
Selat Selat Hormuz bukan jalur biasa. Ia adalah urat nadi energi global. Sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasinya. Ketika Iran membatasi akses, dampaknya langsung terasa di pasar energi dunia. Maka Washington melihatnya sebagai garis merah. Namun, cara merespons garis merah itulah yang kini patut dipertanyakan.
Ancaman Trump mencerminkan pergeseran dari sekadar “deterrence” (pencegahan) menuju “coercive diplomacy” (pemaksaan kehendak). AS tidak lagi hanya ingin mencegah Iran bertindak, tetapi memaksa Iran tunduk dalam waktu singkat. Ultimatum 48 jam adalah bentuk tekanan ekstrem: cepat, keras, dan berisiko tinggi.
Masalahnya, strategi seperti ini jarang berjalan satu arah. Bagi Iran, ancaman terhadap infrastruktur listrik bukan sekadar tekanan militer—melainkan ancaman eksistensial terhadap stabilitas negara. Dalam logika konflik, tekanan seperti ini hampir pasti memicu respons, bukan kepatuhan.
Menjadikan pembangkit listrik sebagai target adalah pilihan yang tampak “rasional” secara militer. Ia melumpuhkan negara tanpa harus menghancurkan ladang minyak atau melakukan invasi darat. Dalam teori, ini adalah cara untuk menekan tanpa memicu krisis energi global secara langsung.
Namun dalam praktik, ini adalah pedang bermata dua. Serangan terhadap infrastruktur listrik hampir pasti berdampak besar pada warga sipil: rumah sakit, air bersih, komunikasi, hingga kebutuhan dasar masyarakat. Ini membuka pertanyaan serius tentang legitimasi moral dan hukum internasional. Lebih dari itu, serangan semacam ini berpotensi memperkuat solidaritas domestik Iran alih-alih melemahkannya. Alih-alih menjatuhkan musuh dari dalam, strategi ini bisa justru memperkuat narasi perlawanan.
Ultimatum ini juga mengandung satu masalah klasik dalam politik internasional: spiral eskalasi. Ketika satu pihak menaikkan tekanan, pihak lain merespons untuk menjaga kredibilitasnya. Dalam konteks ini, Iran hampir pasti tidak akan diam.
Balasan bisa datang dalam berbagai bentuk: serangan terhadap basis militer AS di kawasan Teluk, gangguan terhadap infrastruktur energi negara-negara sekutu, bahkan penutupan total Selat Hormuz.
Jika itu terjadi, tujuan awal—membuka jalur energi global—justru berbalik menjadi krisis yang lebih dalam. Harga minyak bisa melonjak tajam, distribusi energi terganggu, dan ekonomi global kembali terguncang.
Paradoksnya jelas: untuk menjaga stabilitas, langkah yang diambil justru berpotensi menciptakan instabilitas yang jauh lebih besar.
Tidak bisa diabaikan bahwa pernyataan Trump juga memiliki dimensi politik domestik. Sikap tegas dalam krisis internasional sering kali ditujukan untuk menunjukkan kepemimpinan kuat di dalam negeri. Namun sejarah menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang digerakkan oleh tekanan domestik kerap menghasilkan keputusan yang terburu-buru. Dalam hal ini, garis antara strategi rasional dan perjudian geopolitik menjadi sangat tipis.
Ancaman untuk menghancurkan pembangkit listrik Iran dalam 48 jam adalah langkah ceroboh, juga berbahaya. Ia mungkin dimaksudkan sebagai jalan pintas untuk memaksa Iran membuka Selat Hormuz. Tetapi dalam dinamika konflik yang kompleks, jalan pintas sering kali berujung pada jalan buntu.
Dunia tidak hanya sedang menyaksikan konflik militer, tetapi juga ujian besar terhadap stabilitas global. Jika ultimatum ini benar-benar direalisasikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya infrastruktur Iran—melainkan keseimbangan geopolitik kawasan, bahkan dunia.
Dan seperti banyak krisis sebelumnya, pertanyaan terpentingnya bukanlah siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu menahan diri. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
