BERITAALTERNATIF – Pekan lalu Jepang diguncang pernyataan kontroversial yang kemungkinan besar akan dikenang di masa depan sebagai titik balik hubungan Asia Timur. Sanae Takaichi, perdana menteri baru Jepang yang ambisius, menyatakan di hadapan parlemen bahwa setiap serangan China terhadap Taiwan bisa menjadi “ancaman bagi keberlangsungan Jepang.” Ini adalah pertama kalinya seorang pemimpin Jepang yang sedang menjabat mengeluarkan pernyataan sekeras itu, dan kalimat tersebut langsung meledakkan respons Beijing seperti percikan api di gudang mesiu.
Di seberang Selat Taiwan, reaksi China bukan hanya keras, tetapi juga tidak biasa dan tanpa tedeng aling-aling: pemanggilan mendadak duta besar Jepang, pernyataan bernada marah dari militer, hingga unggahan kontroversial konsul China di Osaka—yang kemudian dihapus—dengan ancaman, “leher kotor yang ikut campur harus diputus.”
Ledakan politik ini terjadi hanya satu bulan setelah pertemuan ramah dan penuh senyum Takaichi dengan Xi Jinping di sela-sela KTT APEC, sebuah pertemuan yang semestinya mencairkan ketegangan tetapi kini justru menunjukkan bahwa hubungan Jepang–China tidak bisa diperbaiki hanya dengan senyuman formal.
Tokyo–Beijing di jalur eskalasi; apakah Takaichi akan menyeret Jepang ke perang?
Ketegangan yang terjadi saat ini adalah hasil dari lapisan-lapisan panjang ketidakpercayaan historis, persaingan geopolitik, dan pertimbangan keamanan yang semakin rumit.
Akar Historis Ketegangan China–Jepang
Ketegangan antara Jepang dan China tidak bisa dipahami tanpa memerhatikan sejarah kelam kedua negara. Perang Dunia II dan ingatan traumatis tentang kekejaman tentara Kekaisaran Jepang masih membayangi hubungan mereka. Pembantaian Nanjing, di mana lebih dari 200.000 warga sipil China dibunuh dan puluhan ribu perempuan mengalami pemerkosaan dan penyiksaan, merupakan salah satu kejahatan perang paling terkenal di abad ke-20.
Luka-luka sejarah ini belum pernah benar-benar sembuh. Di abad ke-21, sejumlah politikus sayap kanan Jepang kerap meremehkan atau bahkan menyangkal kejahatan perang Jepang pada masa pendudukan China. Pemerintah China dan negara-negara Asia lainnya seperti Korea Selatan secara rutin mengkritik buku pelajaran sejarah Jepang yang dianggap mengaburkan fakta-fakta gelap masa lalu tersebut.
Namun di luar memori sejarah, sengketa kepemilikan atas Kepulauan Senkaku (yang disebut Diaoyu oleh China) menjadi titik panas yang paling nyata. Gugusan lima pulau tak berpenghuni dan tiga batu karang ini dianeksasi Jepang pada 1895. China dan Taiwan sama-sama mengklaimnya sebagai wilayah sah milik mereka, dan penemuan potensi cadangan minyak bawah laut pada 1968 membuat sengketa ini semakin sengit.
Tokyo–Beijing di jalur eskalasi; apakah Takaichi akan menyeret Jepang ke perang?
Pada 2012, keputusan pemerintah Jepang membeli tiga pulau dari pemilik pribadinya memicu protes besar di China dan Taiwan. Sejak saat itu, kapal-kapal penjaga pantai China rutin memasuki perairan sekitar Senkaku, dan pada 2013 China menetapkan zona identifikasi pertahanan udara yang mencakup wilayah tersebut.
Eskalasi Ketegangan di Masa Kepemimpinan Singkat Takaichi
Sanae Takaichi—perdana menteri perempuan pertama Jepang—mendorong batas-batas baru dalam kebijakan luar negeri Jepang ketika pada 7 November ia menyatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan bisa memicu penerapan hak pertahanan kolektif Jepang.
Pernyataan ini merupakan penyimpangan radikal dari tradisi panjang “ambigu strategis” Jepang terhadap Taiwan. Meski mendiang Shinzo Abe, mentor politik Takaichi, pernah menyampaikan pandangan serupa setelah tidak lagi menjabat, belum pernah ada perdana menteri aktif yang menyatakan posisi setegas itu dalam konteks spesifik seperti ini.
Reaksi Beijing datang seketika dan sangat keras. Surat kabar militer China, PLA Daily, menempatkan respons tajamnya di halaman pertama. People’s Daily, corong resmi Partai Komunis China, menuding Takaichi “membuang sikap hati-hati” dan memperingatkan bahwa tidak seorang pun boleh berharap melanggar garis merah China soal Taiwan tanpa membayar harganya.
China juga mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya di Jepang, menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan agresif tentang Taiwan telah memperburuk iklim keamanan bagi warga China di Jepang.
Meski menghadapi tekanan keras, Takaichi menolak menarik kembali ucapannya—sebuah posisi yang mengindikasikan kesiapan untuk intervensi militer jika terjadi konflik di Selat Taiwan. Sikapnya bahkan menuai kritik di dalam negeri. Beberapa politisi Jepang, seperti mantan Perdana Menteri Yukio Hatoyama dan Shigeru Ishiba, meminta Takaichi mempertimbangkan kembali kata-katanya.
Dampak Ketegangan terhadap Hubungan Bilateral, Regional, dan Global
Ketegangan ini memiliki konsekuensi besar terhadap hubungan ekonomi. Pada 2024, perdagangan bilateral China–Jepang mencapai 292,6 miliar dolar AS. China telah menjadi mitra dagang terbesar Jepang sejak 2005. Ketegangan saat ini mengancam hubungan ekonomi besar yang telah dibangun selama dua dekade.
Tokyo–Beijing di jalur eskalasi; apakah Takaichi akan menyeret Jepang ke perang?
China kini memperingatkan warganya untuk tidak bepergian atau belajar di Jepang. Dengan lebih dari 100.000 mahasiswa China di Jepang, dampaknya signifikan. Enam maskapai China telah mengumumkan bahwa tiket penerbangan ke Jepang dapat dibatalkan atau diubah tanpa biaya hingga akhir Desember.
Pariwisata Jepang juga terpukul. Sekitar 25 persen wisatawan Jepang berasal dari China. Peringatan China menyebabkan saham perusahaan wisata dan ritel Jepang jatuh. Analis ekonomi memperingatkan bahwa pengulangan penurunan 25 persen seperti pada 2012 dapat memukul ekonomi Jepang secara serius.
Jika ketegangan meningkat menjadi perang dagang, risiko terbesar bagi Jepang adalah kemungkinan pembatasan ekspor mineral langka dari China atau pembatasan impor Jepang oleh Beijing. Hal ini sangat berbahaya bagi industri otomotif Jepang yang saat ini sedang terdesak oleh persaingan mobil listrik China.
Pasar saham Asia juga ikut terpukul. Pada Senin, bursa saham Asia melemah, sementara indeks berjangka AS sedikit menguat. Indeks Nikkei Jepang jatuh setelah laporan tentang penurunan 1,8 persen ekonomi Jepang pada kuartal ketiga, diperparah kekhawatiran terhadap ketegangan Jepang–China.
Pasar China turut melemah; indeks Hang Seng Hong Kong turun 0,7 persen menjadi 26.384 poin, sementara Shanghai Composite turun 0,5 persen menjadi 3.972 poin.
Di bidang militer, situasi semakin panas. Penjaga pantai China pada Minggu menyatakan telah melakukan patroli di sekitar Senkaku. Langkah itu terjadi tepat saat ketegangan meningkat akibat komentar Takaichi tentang Taiwan.
Krisis ini tidak berhenti di hubungan bilateral. Di Taiwan, para politisi dan pengamat memandang pernyataan Takaichi sebagai tindakan yang gegabah dan berbahaya bagi stabilitas Selat Taiwan. Ma Ying-jeou, mantan ketua Partai Kuomintang, menyebut sikap Takaichi mengingatkan pada kebangkitan militerisme sayap kanan Jepang.
Peran Amerika Serikat dan Dinamika Kekuatan di Asia Timur
Pernyataan Takaichi tidak dapat dilepaskan dari perjanjian keamanan Jepang–Amerika Serikat dan strategi regional Washington. Sekutu-sekutu AS berencana memperluas cakupan pertahanan kolektif ke ranah luar angkasa seperti perlindungan satelit—komponen penting sistem pertahanan modern.
Dalam kerangka Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama dan Keamanan Bersama Jepang–AS, Amerika Serikat boleh menggunakan pangkalan di Jepang untuk “menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Jauh.” Selama 60 tahun, Jepang telah mendukung pertahanan Taiwan melalui mekanisme tidak langsung ini.
Tokyo–Beijing di jalur eskalasi; apakah Takaichi akan menyeret Jepang ke perang?
Amerika Serikat membutuhkan dukungan sekutunya untuk mencegah serangan China ke Taiwan, karena kekuatan militernya tersebar di seluruh dunia. Hanya 15 persen rakyat Jepang mendukung ikut berperang bersama AS untuk mempertahankan Taiwan. Namun tingginya sentimen anti-China—yang mencapai 80 hingga 90 persen—membuat Jepang tetap berkepentingan menahan ekspansi Beijing.
Pemerintahan Trump kini mengutamakan strategi “penolakan,” yakni membangun pertahanan sedemikian rupa agar serangan China ke Taiwan dipastikan gagal. Elbridge Colby, pejabat Pentagon, mengatakan bahwa jatuhnya Taiwan akan menjadi bencana bagi kepentingan AS. Berbeda dengan strategi berbasis sanksi atau hukuman, strategi “penolakan” bertujuan meyakinkan penyerang bahwa kemenangan mustahil dicapai.
Para analis menilai bahwa tanpa pangkalan di Jepang, AS tidak mungkin bisa mengerahkan kekuatan udara taktis dalam konflik yang memanas. Ini menjelaskan mengapa posisi Jepang sangat krusial bagi AS dan mengapa Washington mungkin mendukung garis keras Tokyo secara tersirat.
Meski demikian, risiko besar tetap ada. Skenario terburuk bagi aliansi Jepang–AS adalah krisis serentak di Semenanjung Korea dan Taiwan. Selain itu, meningkatnya ketegangan bisa menyeret AS ke konflik langsung dengan China—sesuatu yang akan mengguncang stabilitas global.
Tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi Jepang dalam menghadapi dunia multipolar. Jepang berupaya menyeimbangkan ketegangan AS–China, diversifikasi ekonomi, dan keamanan regional. Jika hubungan AS–China benar-benar runtuh, dampaknya sangat besar bagi Jepang karena kedua negara adalah pasar vital bagi industri otomotif dan elektronik Jepang.
Penutup
Krisis Jepang–China yang tengah memanas memang dipicu oleh ucapan keras Takaichi, tetapi akar persoalannya jauh lebih dalam: sejarah pahit, persaingan geopolitik, dan perubahan keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Pendekatan keras Takaichi memperlebar jurang ketidakpercayaan dan mengancam hasil kerja sama ekonomi dan diplomatik selama puluhan tahun. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Jepang dan pesaing strategis China, kini menjadi faktor yang dapat mempercepat atau meredam krisis.
Pada akhirnya, masa depan hubungan Jepang–China—dan stabilitas kawasan Asia Timur—bergantung pada kemampuan kedua negara untuk mengelola krisis ini. Mengabaikan jalur diplomasi bisa membawa kawasan menuju konflik besar yang dampaknya melampaui batas Jepang, China, bahkan Amerika Serikat. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
