BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat politik internasional, Amro Allan, berpendapat bahwa kampanye AS–Israel tidak bertujuan menjatuhkan rezim Iran secara langsung, melainkan melemahkannya secara struktural dan “mempersiapkan kondisi” bagi penggulingannya di masa depan. Namun strategi balasan Teheran bertujuan membentuk ulang keseimbangan pencegah (deterrence) dan keluar dari perang dalam posisi lebih kuat, bukan sekadar bertahan.
Empat hari setelah serangan Zionis–Amerika terhadap Republik Islam Iran (sebuah tindakan agresi yang tidak adil dan melanggar hukum), dan dengan performa medan perang serta keterbatasan operasional kedua pihak yang kini semakin terlihat, kini memungkinkan untuk memberikan penilaian yang lebih realistis mengenai logika strategis yang memandu para aktor utama perang ini, dengan mengesampingkan—sejauh mungkin—klaim berlebihan dan retorika yang sering mendominasi pemberitaan media.
Karakter serangan pembuka, yang berpuncak pada penargetan kriminal terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Sayyid Ali Khamenei, bersama sejumlah pejabat senior lainnya, menunjukkan bahwa pihak penyerang memasuki perang dengan strategi yang berorientasi pada salah satu dari dua kemungkinan hasil, tergantung bagaimana fase awal konflik berkembang.
Kemungkinan pertama—yang banyak beredar dalam komentar publik—adalah runtuhnya negara secara cepat dan dramatis akibat penghilangan mendadak para pengambil keputusan Iran, sehingga menciptakan kekosongan politik yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan domestik yang berpihak pada Barat untuk merebut kendali kekuasaan.
Namun apa pun maksud dari serangan awal tersebut, skenario ini tidak terjadi segera setelahnya. Sebaliknya, kesinambungan komando negara, kohesi institusional, dan kemampuan Iran untuk menyerap guncangan terbukti jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan para penyerang.
Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Pola operasi setelah serangan awal, bersama dengan pernyataan-pernyataan dari Washington dan Tel Aviv—jika kita menyingkirkan inkonsistensi dan perubahan tujuan perang—menunjukkan bahwa runtuhnya Iran secara cepat sebenarnya bukan hasil yang paling mungkin menurut perhitungan pihak penyerang, meskipun itu akan menjadi yang paling menguntungkan bagi mereka.
Penilaian realistis terhadap lanskap politik internal Iran juga seharusnya membatasi harapan tersebut. Kelompok-kelompok yang sering disebut media Barat sebagai “oposisi” ternyata memiliki kapasitas organisasi yang terbatas dan sedikit kemampuan untuk mengubah mobilisasi sosial menjadi terobosan struktural dalam negara.
Karena itu, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa perencanaan pihak penyerang tidak terutama bergantung pada perebutan kekuasaan internal secara instan, tetapi pada kampanye tekanan dan pengikisan yang lebih panjang.
Kemungkinan kedua—yang lebih sesuai dengan pola serangan lanjutan—menunjukkan tujuan yang tampaknya lebih realistis: bukan menjatuhkan rezim secara langsung, melainkan “mempersiapkan kondisi” bagi penggulingan Republik Islam Iran dalam jangka menengah atau panjang.
Dalam penafsiran ini, serangan bertujuan menimbulkan kerusakan berkelanjutan terhadap kemampuan militer dan infrastruktur Iran, lalu beralih ke gencatan senjata yang meninggalkan Iran dalam kondisi militer dan ekonomi yang melemah serta secara politik terkekang.
Dengan demikian, Iran tidak mampu mengubah ketahanannya dalam perang menjadi keuntungan strategis, misalnya dengan mematahkan blokade atau bahkan sekadar meringankannya secara signifikan.
Dengan kata lain, tujuan kampanye ini bukan sekadar menghukum Iran, tetapi menciptakan kondisi akhir di mana Iran keluar dari konflik dalam posisi lemah sehingga kehilangan daya tawar dalam proses politik berikutnya, sementara pihak penyerang tetap memiliki kebebasan untuk meningkatkan eskalasi di masa depan.
Pendekatan ini secara implisit meniru Irak setelah Perang Teluk pertama pada awal 1990-an: sebuah pukulan militer besar di awal yang kemudian diikuti fase panjang pengekangan, pengikisan kekuatan, dan tekanan ekonomi hingga kapasitas negara melemah secara bertahap.
Bagi Iran, pelajaran strategis dari model ini adalah bahwa “gencatan senjata” sering kali bukan benar-benar de-eskalasi, melainkan mekanisme untuk mengunci ketimpangan kekuatan dan mengubah kerusakan militer menjadi pengaruh politik jangka panjang.
Namun bahkan jika itu memang niat strategisnya, rencana tersebut menghadapi dua kendala utama. Pertama adalah strategi balasan Iran, sebagaimana terlihat dari tindakan Iran sendiri dan perilaku sekutunya dalam Poros Perlawanan.
Kedua adalah lingkungan internasional yang lebih luas, yang kini berbeda secara signifikan dibanding akhir abad ke-20, terutama karena posisi yang lebih kuat dari China dan Rusia.
Sikap militer dan politik Iran sejauh ini menunjukkan kecenderungan untuk mengelola eskalasi dengan syaratnya sendiri, bukan menerima gencatan senjata cepat “dengan harga apa pun”. Pendekatan ini berbeda dari sikap Iran selama “Perang 12 Hari” pada Juni 2025.
Perluasan lingkup konflik oleh pasukan Iran, penggunaan kekuatan mematikan yang meningkat, serta laporan bahwa Teheran menolak proposal gencatan senjata segera dari Amerika—yang disampaikan melalui mediator yang disebut sebagai Italia menurut media Ibrani Yedioth Ahronoth/Ynet—menjadi indikator utama penilaian ini.
Jika sinyal-sinyal tersebut diambil apa adanya, tujuan Teheran tampaknya bukan sekadar menghindari kekalahan cepat dalam jangka pendek, melainkan memaksakan biaya yang cukup besar kepada lawan sehingga mengubah keseimbangan politik dan deterrence setelah perang.
Dengan kata lain, tujuan strategis Iran adalah menciptakan keseimbangan regional yang lebih menguntungkan, di mana kemampuan pencegahan diperkuat dan harga agresi di masa depan menjadi jauh lebih tinggi, bukan sekadar bertahan dari konflik saat ini.
Logika ini juga menjelaskan apa yang tampaknya menjadi taruhan utama bagi Teheran. Iran dan sekutunya memandang tujuan lebih dalam dari perang ini sebagai upaya jangka panjang untuk menempatkan Iran dalam posisi lemah yang nantinya dapat dimanfaatkan secara politik dan ekonomi.
Karena itu, tujuan balasannya adalah memastikan bahwa Republik Islam Iran—dan aliansi regionalnya—keluar dari perang dalam posisi strategis lebih kuat daripada sebelum serangan terjadi.
Hal tersebut akan memungkinkan Teheran mengubah hasil di medan perang menjadi daya tawar politik dalam konteks geopolitik yang terus berkembang, termasuk melalui koordinasi dengan China dan Rusia, alih-alih menerima gencatan senjata cepat yang hanya memberikan keuntungan simbolis sementara tanpa mengubah kondisi strategis yang mendasar.
Dari perspektif ini, hasil perang bukan sekadar persoalan bilateral antara Iran dan lawannya. Konflik ini kemungkinan akan membentuk arah strategis dunia Arab dan Asia Barat secara lebih luas, sekaligus terkait dengan munculnya tatanan internasional yang semakin multipolar.
Dalam kerangka tersebut, para aktor regional menghadapi pilihan: apakah tatanan keamanan Israel akan semakin menguat dalam beberapa tahun ke depan—yang menormalisasi penggunaan kekuatan militer ilegal sebagai alat pengaturan kawasan—atau apakah langkah pertama menuju keseimbangan regional yang lebih mandiri akan tercapai, sebuah ambisi yang telah hidup sejak pembagian kawasan melalui perjanjian Sykes–Picot.
Karena itu, negara-negara Arab yang memilih bersikap netral atau bahkan berpihak pada agresi tersebut pada akhirnya harus menghadapi konsekuensi strategis dari posisi mereka, apa pun hasil akhir perang ini. (*)
Sumber: Al Mayadeen
