BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Sopan Sopian, menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Bangun agar bisa memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat nelayan di wilayah hulu sekaligus menambah pendapatan daerah.
Menurutnya, saat ini banyak pengusaha ikan di wilayah hulu yang telah memiliki pangkalan pribadi, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah dan para pengusaha menjadi kunci untuk mengaktifkan kembali TPI di Kota Bangun.
“Permasalahannya, yaitu pengusaha ikan di wilayah hulu ini kan sudah mempunyai pangkalan-pangkalan pribadi-pribadi. Tinggal antara OPD dengan pengusaha ikan ini duduk bersama untuk membicarakan bagaimana memungsikan TPI yang ada di Kota Bangun itu,” ujar Sopian kepada awak media Berita Alternatif pada Jumat (7/11/2025).
Dia mengakui, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah persoalan jarak dan biaya angkutan ikan dari wilayah hulu. Untuk itu, ia mendorong adanya kebijakan subsidi yang dapat meringankan beban operasional para pengusaha ikan.
Masalah ini, kata Sopian, membutuhkan pembicaraan serius antara OPD dan pengusaha ikan. “Sehingga pengusaha ini bisa mendapatkan sejumlah subsidi itu untuk memperlancar operasional angkutan mereka,” terangnya.
Selain itu, dia menekankan pentingnya penataan sistem distribusi ikan dari wilayah hulu agar seluruh produksi tercatat melalui TPI Kota Bangun.
Hal ini penting untuk mendapatkan data akurat tentang volume produksi perikanan serta memastikan nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah.
Langkah tersebut, lanjut dia, dapat memudahkan pemerintah mengetahui proses distribusi dan jumlah ikan yang diperjualbelikan di TPI Kota Bangun.
“Dan akan ketahuan bahwa hasil perikanan itu berasal dari wilayah hulu itu adanya di TPI Kota Bangun. Kalau tidak melewati situ, kita tidak tahu,” jelasnya.
Ia menilai, mekanisme distribusi yang selama ini tidak terkontrol menyebabkan hasil ikan dari hulu justru langsung dikirim ke TPI di Samarinda tanpa melalui sistem pelelangan di Kota Bangun.
“Karena mereka kan, para tengkulak ini, dia langsung dengan pengantarannya ke TPI yang ada di Samarinda. Nah, itu yang harus kita atur mekanismenya. Kita perketat untuk bisa memungsikan sistem TPI yang ada di wilayah Kota Bangun,” tegasnya.
Terkait potensi peningkatan pendapatan daerah, Sopian optimistis bahwa TPI Kota Bangun dapat menjadi sumber ekonomi baru apabila dikelola dengan baik.
“TPI tersebut harus memiliki pelantaran. Pelantaran untuk pengolahan ikan tadi. Kemudian memiliki produksi batu esnya,” katanya.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah dengan Perusahaan Umum Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dilakukan untuk mengembangkan pengolahan hasil perikanan, baik ikan segar maupun ikan kering.
“Misalnya dalam hal kelebihan pengolahan ikan, TPI itu bisa bekerja sama dengan Perusda atau BUMDes untuk menjadikan pengolahan ikan yang kering tapi bisa langsung disimpan di TPI tersebut. Nah, ini juga bisa membuat marketing pasar ini untuk harga ikan nantinya bisa kita kendalikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, lahan TPI yang masih luas juga dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas tambahan seperti pelantaran dan ruang pendingin yang lebih besar agar dapat menampung hasil produksi dalam jumlah banyak.
Dalam pandangan Sopian, peran pemerintah daerah seharusnya lebih diarahkan pada aspek fasilitasi, bukan sebagai pelaku langsung.
Dia menjelaskan bahwa produksi ikan di wilayah Sungai Mahakam bersifat musiman dan sangat bergantung pada kondisi alam. “Kadang dia berlimpah, kadang dia hanya sedang saja sedikit atau tidak sama sekali,” katanya.
Kendati demikian, ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak nelayan di wilayah hulu yang mengeluhkan menurunnya hasil tangkapan.
“Dari Dinas Perikanan telah banyak memberikan sarana-sarana perikanan, namun keluhan para nelayan bahwa saat ini hasil pendapatan mereka sangat kurang,” ungkapnya.
Untuk itu, Sopian mendorong pemerintah agar tidak hanya fokus pada nelayan tangkap, tetapi juga memperkuat program budi daya ikan lokal seperti patin dan jelawat sebagai alternatif sumber penghasilan.
“Ini perlu juga disikapi bagaimana nelayan-nelayan kita ini juga diberdayakan melalui budi daya ikan. Jadi, mereka tidak hanya tergantung pada bagaimana mencari ikan liar, tapi bagaimana budi daya ini lebih ditingkatkan melalui budi daya ikan lokal, misalnya ikan patin dan jelawat,” katanya.
Namun demikian, ia juga menyoroti rendahnya harga jual ikan di pasaran yang membuat para petani ikan sulit bertahan.
“Ini juga menjadi kendala. Jadi, pemerintah juga harus mencarikan solusi kenapa pasar ikan ini bisa jualannya terlalu rendah sekali di wilayah. Tentunya wilayah-wilayah yang merasakan panen ikan mas atau ikan nilai,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin
