Situasi Politik Sudan; dari Akar Sejarah hingga Kebuntuan Saat Ini

BERITAALTERNATIF – Sudan adalah negeri di jantung Afrika dengan keberagaman masyarakat dan sejarah yang penuh revolusi, kudeta, serta perang saudara. Sejak meraih kemerdekaan pada 1956, negara ini hampir tidak pernah mengalami stabilitas politik yang benar-benar bertahan lama. Dari revolusi Desember 2018 yang menjatuhkan Omar al-Bashir pada April 2019 hingga pecahnya perang saudara pada April 2023, Sudan bergerak dari harapan akan kebebasan menuju jurang konflik berdarah. Untuk memahami krisis saat ini, perlu melihat kembali akar sejarah, perkembangan politik, serta aktor domestik dan asing yang berperan di dalamnya.

Masa Pra-Kolonial dan Kolonial; Pembentukan Identitas Politik

Sebelum kekuasaan Inggris dan Mesir pada tahun 1898, Sudan tidak memiliki struktur politik yang terpusat. Komunitas-komunitas lokal hidup berdasarkan suku dan kelompok tarekat keagamaan. Dengan munculnya pendidikan modern pada 1930-an, lahirlah gerakan intelektual awal. “Konferensi Lulusan” pada 1938 menjadi titik awal pembentukan arus politik modern:

1. Arus pro-kemerdekaan dengan slogan “Sudan untuk rakyat Sudan”, dipimpin Partai Umma yang berbasis religius.
2. Arus persatuan melalui Partai Persatuan Nasional yang mengusung ide penyatuan dengan Mesir.
3. Arus ideologis seperti Islamis, komunis, dan nasionalis Arab.

Pada era kolonial, militer modern mulai dibentuk dan pusat kekuasaan terkonsentrasi di ibu kota. Hal ini memperdalam jurang antara pusat dan daerah pinggiran, terutama Darfur dan Sudan Selatan. Pola ketimpangan ini terus berlanjut hingga hari ini, tercermin pada pertarungan antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Kemerdekaan hingga 1960-an; Koalisi yang Rawan Pecah

Sudan merdeka pada 1956. Namun, kurangnya pengalaman pemerintahan serta ketegangan etnis membuat stabilitas politik cepat goyah. Dua partai besar bergantian memimpin, tetapi perang saudara di selatan yang pecah pada 1955 terus berlanjut. Revolusi rakyat Oktober 1964 menggulingkan pemerintahan militer pertama dan memberi harapan baru bagi demokrasi. Namun, persaingan partai dan konflik ideologis membuat era ini berlangsung singkat. Kebangkitan kelompok Islamis dan penghapusan Partai Komunis pada 1960-an menjadi pemicu kudeta-kudeta berikutnya.

Era Jaafar Nimeiri (1969–1985); dari Revolusi hingga Kejatuhan

Kudeta Jaafar Nimeiri pada 1969 membuka babak baru pemerintahan militer yang kental dengan ideologi. Nimeiri awalnya didukung kelompok kiri dan nasionalis Arab, tetapi kemudian mendekat ke kelompok Islamis. Ia menandatangani perjanjian damai 1972 yang menghentikan perang selatan selama satu dekade. Namun, ketika ia menerapkan hukum syariat dan membatalkan perjanjian tersebut pada awal 1980-an, perang meletus kembali. Pada 1985, akibat krisis ekonomi dan gelombang demonstrasi massal, Nimeiri tumbang. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada ideologi tunggal serta mengabaikan keragaman etnis dan agama hanya membawa Sudan pada ketidakstabilan.

Revolusi Islamis dan Era Omar al-Bashir (1989–2019)

Pada 1989, militer dengan dukungan kelompok Islamis pimpinan Hassan al-Turabi mengambil alih kekuasaan. Omar al-Bashir memimpin Sudan selama tiga dekade. Rezimnya dimulai dengan slogan penerapan syariat dan “reformasi umat”, tetapi berakhir dengan represi politik, korupsi, dan konflik berkepanjangan.

Di era Bashir, tiga krisis utama berkembang:

1. Perang Sudan Selatan yang berakhir pada 2005 dan menghasilkan kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011.
2. Konflik Darfur yang meletus pada 2003 akibat pemberontakan kelompok lokal terhadap diskriminasi pemerintah, yang kemudian melahirkan milisi Janjaweed dan menjadi cikal bakal RSF.
3. Keruntuhan ekonomi dan meningkatnya aksi protes yang sejak 2013 menguat hingga akhirnya menjatuhkan Bashir pada 2019.

Dengan kehilangan pendapatan minyak setelah Sudan Selatan merdeka, ekonomi negara terhimpit. Ketidakpuasan publik meningkat, dan akhirnya al-Bashir dilengserkan lewat gelombang protes besar dan persatuan kelompok sipil.

Masa Transisi (2019–2021); Harapan Demokrasi dan Tantangan Berat

Setelah jatuhnya Bashir, Dewan Militer di bawah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengambil alih. Namun karena tekanan masyarakat, tercapai kesepakatan dengan kelompok sipil “Pasukan Kebebasan dan Perubahan”. Dewan transisi gabungan militer-sipil dibentuk dengan Abdullah Hamdok sebagai perdana menteri. Targetnya adalah pemilu bebas, reformasi militer, dan perjanjian damai. Kesepakatan Juba 2020 berhasil merangkul kelompok-kelompok bersenjata dari Darfur dan wilayah lain.

Namun pembagian kekuasaan antara militer, sipil, dan kelompok bersenjata menciptakan kompetisi baru. Korupsi, perpecahan internal, serta tekanan kelompok bersenjata melemahkan pemerintahan.

Kudeta 2021 dan Kembalinya Pemerintahan Militer

Pada Oktober 2021, Burhan dan Hemedti (komandan RSF) melakukan kudeta terhadap pemerintah Hamdok. Hamdok ditahan dan kemudian dibebaskan, tetapi pemerintahan hasil kudeta gagal meraih legitimasi publik. Upaya mediasi internasional, termasuk dari PBB dan Uni Afrika, tidak membuahkan hasil. Pada Desember 2022, perjanjian “kerangka politik” ditandatangani sebagai jalan kembali menuju demokrasi, namun perbedaan pandangan soal integrasi RSF ke dalam militer memicu perseteruan yang akhirnya berubah menjadi perang terbuka.

Perang Saudara 2023 hingga 2025

Pertempuran SAF dan RSF yang dimulai di Khartoum pada April 2023 meluas ke seluruh negara. SAF dengan sekitar 130 ribu tentara dan kekuatan udara menguasai wilayah utara dan timur. RSF dengan sekitar 100 ribu prajurit bergerak cepat di Khartoum, Darfur, dan Kordofan.

Akibatnya, negara praktis terbelah menjadi dua: pemerintahan resmi di Port Sudan di bawah kontrol SAF dan administrasi lokal yang didominasi pasukan Hemedti di wilayah barat.

Kelompok politik dan sipil merespons dengan berbagai sikap:

1. Pasukan Kebebasan dan Perubahan awalnya diam, kemudian menuntut kembali ke jalur politik.
2. Partai Islamis dan kelompok tradisional mendukung militer.
3. Pemberontak Darfur mengambil posisi tengah, namun mengutuk kekejaman RSF.
4. Gerakan pemuda dan komite perlawanan menilai kedua pihak sama-sama bertanggung jawab atas kehancuran negara.

Secara keseluruhan, masa depan Sudan bergantung pada beberapa skenario. Pertama, kemenangan militer yang mungkin memulihkan stabilitas Khartoum tetapi menghambat transisi menuju pemerintahan rakyat. Kedua, terpecahnya negara menjadi wilayah-wilayah kekuasaan, mirip kondisi Libya—skenario yang paling berbahaya bagi masa depan Sudan. (*)

Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf