BERITAALTERNATIF.COM – Keterlibatan perempuan dalam jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih jauh dari proporsi yang ideal dibanding laki-laki.
Meski jumlah perempuan dan laki-laki dalam populasi hampir setara, pengambilan keputusan sebagian besar masih didominasi dan dipegang kaum Adam.
Hal ini terlihat dari komposisi pejabat di 59 organisasi perangkat daerah di Kukar. Perempuan hanya menduduki sebagian kecil posisi tertinggi di pemerintahan.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang jabatan, semakin minim pula keterwakilan perempuan.
Menurut Kepala Kesbangpol Kukar Rinda Desianti, persoalan ini tidak semata-mata terletak pada jumlah, tetapi lebih pada akses dan keberanian perempuan untuk mengambil peran di ruang publik.
Ia menggarisbawahi bahwa ada ketimpangan struktural dan budaya yang menghambat perempuan untuk bisa tampil sebagai pengambil kebijakan di pemerintahan daerah.
Rinda menilai bahwa kesadaran politik perempuan sejatinya cukup tinggi. Hal ini tercermin dari data KPU yang menyebutkan tingginya angka partisipasi perempuan dalam pemilu.
Hal ini disebutnya sebagai penanda kesadaran politik perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
“Kalau kita bicara tentang kepentingan perempuan mestinya harus ada perempuan loh yang duduk dalam pengambilan keputusan,” jelasnya pada Jumat (26/4/2025).
Namun, kata dia, kesadaran tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat keterlibatan mereka dalam politik praktis maupun jabatan di pemerintahan.
Banyak perempuan, jelas Rinda, masih enggan mengambil peran karena terbentur budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa budaya patriarki bukan hanya soal jumlah laki-laki yang lebih besar dari perempuan, melainkan lebih mengarah pada siapa yang dominan dalam pengambilan keputusan.
Dalam berbagai kebijakan yang seharusnya menyentuh kebutuhan masyarakat, dasar kebijakan dari perspektif perempuan sering kali diabaikan.
Padahal, ungkap Rinda, dalam isu-isu strategis seperti pertambangan dan lingkungan, kelompok perempuan justru paling terkena dampak besar.
Ia melihat kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari pola asuh dalam keluarga yang sudah memberi perlakuan berbeda antara laki-laki dan perempuan sejak dini.
Rinda mencontohkan pilihan warna baju, mainan, hingga ekspektasi sosial yang diberikan pada anak-anak berdasarkan gender.
Ketika anak perempuan tumbuh dalam sistem yang mengarahkan mereka untuk tetap di belakang layar sebagai penopang dan pelengkap, maka tak heran jika pada akhirnya mereka ragu untuk tampil dan bersuara di ruang publik.
“Ternyata memang ada beberapa faktor yang memengaruhi misalnya kebijakan yang kemudian diskriminatif,” terangnya.
Dia mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan besar lain adalah penilaian publik terhadap perempuan yang tampil di lingkungan politik.
Bahkan untuk hal sederhana seperti pemilihan warna baju pun bisa dimaknai secara politis oleh masyarakat.
Bagi sebagian orang, warna merah atau ungu yang dikenakan perempuan bisa diasosiasikan dengan partai politik tertentu, bahkan dengan status sosial tertentu, seperti warna ungu diartikan “warna janda”.
Pola pikir semacam ini, menurutnya, turut menyumbang tekanan dan diskriminasi psikologis terhadap perempuan.
“Jadi, pemaknaan itu lahir dari proses yang menjadi keinginan masyarakat sehingga wajar di dalam masyarakat itu ada perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan,” lanjutnya.
Di bidang politik, negara sebenarnya sudah mengambil kebijakan yang memaksa setiap partai politik agar mencalonkan minimal 30 persen perempuan dalam daftar calegnya.
Namun kenyataannya, jelas Rinda, implementasi di lapangan masih jauh dari kata optimal.
Tanggung jawab menciptakan kesetaraan politik ini, lanjut dia, bukan hanya diperuntukkan bagi pemerintah, tetapi juga partai politik.
Para fungsionaris dan petinggi partai mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan politik, baik kepada laki-laki maupun perempuan.
Anggaran pun sudah digelontorkan oleh pemerintah, termasuk lewat Kesbangpol agar dialokasikan untuk mendukung program partai politik. Minimal 60 persen harus digunakan untuk pendidikan politik. Sisanya untuk pendidikan administratif.
Perempuan, kata Rinda, kerap dijadikan pelengkap syarat administratif dalam daftar calon anggota legislatif, tanpa benar-benar diberikan ruang dan dukungan konkret untuk memenangkan kompetisi tersebut.
Ia menegaskan, pembagian kerja berbasis gender lebih kental terjadi di kelas menengah ke atas.
Penelitian pada tahun 1990-an menunjukkan bahwa di kalangan buruh, khususnya di Kota Surabaya, tidak ada sekat yang kaku antara laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga. Buruh laki-laki juga bisa memasak, mencuci, serta melakukan pekerjaan rumah lainnya.
Fakta sebaliknya justru ditunjukkan masyarakat kelas menengah ke atas: pembagian peran ini jauh lebih kaku. Hal ini dipertahankan secara turun-temurun.
“Kalau masyarakat menengah ke atas kan sudah. Laki-laki sebagai kepala rumah tangganya, perempuan sebagai penopangnya,” jelas dia.
Lebih lanjut, Rinda mengingatkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan bukan hanya dalam wujud fisik, seksual, dan psikologis.
Rinda memetakan bentuk kekerasan lainnya yang jarang disorot dan diperhatikan oleh masyarakat, yang disebutkannya sebagai kekerasan ekonomi.
Kekerasan semacam ini sering kali menimpa perempuan di berbagai aspek.
Ia mencontohkan seorang suami merasa tanggung jawabnya selesai setelah perceraian sehingga tidak lagi memenuhi kebutuhan anak.
Situasi seperti itu merupakan bentuk kekerasan ekonomi yang kerap terjadi, namun masih belum banyak disadari sebagai masalah serius.
Kondisi ini diperparah oleh tren perkawinan anak yang meningkat di Kukar serta angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi.
Di tengah berbagai tekanan sosial dan ketimpangan struktural, Rinda tetap memilih untuk berdiri tegak.
Dia percaya bahwa perempuan perlu memiliki keberanian untuk menentukan arah hidupnya sendiri tanpa harus tunduk pada penilaian yang disampaikan oleh orang lain.
Rinda yang duduk sebagai pimpinan Kesbangpol Kukar, semata-mata diperoleh dari hasil kerja keras dan proses pembelajaran yang telah dilaluinya selama ini.
Karena itu, ia percaya bahwa perempuan perlu memiliki keberanian untuk menentukan arah hidupnya sendiri tanpa harus tunduk pada penilaian orang lain.
“Hidup saya ini tidak ditentukan oleh kata orang. Hidup ini ditentukan oleh diri saya sendiri. Dari akumulasi pengalaman, pendidikan yang saya terima dan proses pembelajaran yang saya lakukan, itu yang membentuk saya seperti sekarang,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
