BERITAALTERNATIF – Gelombang pengusiran di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki kini mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah, dengan pola yang menyerupai kehancuran besar-besaran yang terjadi di Jalur Gaza. Laporan yang dirilis pekan lalu oleh Human Rights Watch menyebutkan bahwa pasukan Israel telah mengusir sekitar 32.000 warga Palestina hanya dari tiga kamp pengungsi sepanjang tahun ini. HRW menemukan bahwa operasi militer Israel di kamp pengungsi Jenin, Nur Shams, dan Tulkarem yang dimulai pada Januari lalu telah menghasilkan pengusiran paksa terbesar di Tepi Barat sejak tahun 1967. Para pejabat senior dalam rezim Israel secara terbuka menyatakan tujuan mereka, yakni aneksasi penuh wilayah Tepi Barat.
Pada Oktober lalu, parlemen Israel mengajukan rancangan undang-undang untuk memperluas kedaulatan Israel atas wilayah pendudukan tersebut, sebuah langkah yang secara luas dikecam sebagai perampasan tanah ilegal. Menteri Keuangan garis keras Israel, Bezalel Smotrich, yang tinggal di sebuah permukiman ilegal, berulang kali mengungkapkan rencana-rencananya atas tanah yang diduduki itu. Dalam pidatonya di hadapan Partai Zionisme Religius yang ia pimpin tahun lalu, Smotrich mengatakan bahwa ia sedang “menciptakan fakta di lapangan agar Yudea dan Samaria (Tepi Barat) menjadi bagian utuh dari ‘negara’ Israel”. “Kami akan menegakkan kedaulatan… pertama di lapangan, lalu melalui perundang-undangan,” katanya seperti dikutip oleh Haaretz.
Smotrich juga menambahkan, “Saya berniat melegalkan permukiman-permukiman muda (pos-pos ilegal),” sambil menegaskan bahwa “misi hidup saya adalah menggagalkan berdirinya negara Palestina”. Saat ini, lebih dari 700.000 warga Israel tinggal di permukiman ilegal yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki di Tepi Barat dan Yerusalem Timural-Quds. Pada Agustus lalu, Smotrich mengumumkan rencana pembangunan permukiman baru yang dikenal sebagai proyek “E1”, yaitu pembangunan 3.000 unit rumah bagi pemukim yang dirancang untuk memutus hubungan Yerusalem Timural-Quds dari wilayah Tepi Barat lainnya—sebuah langkah yang menurutnya akan “mengubur gagasan negara Palestina”. Otoritas Israel berusaha membenarkan pengusiran massal ini dengan berdalih pada aturan perencanaan tata ruang atau dengan menetapkan rumah-rumah warga Palestina sebagai bagian dari “zona militer tertutup”, yaitu wilayah yang disita untuk kepentingan rezim, pasukan keamanan, atau para pemukim.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan bahwa bagi warga Palestina, “hampir mustahil” untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan di bawah kendali Israel. Di Jenin, Nur Shams, dan Tulkarem, rezim Israel mengklaim bahwa pengusiran tersebut merupakan bagian dari “Operasi Tembok Besi”, yang katanya bertujuan memberantas perlawanan di dalam kamp-kamp pengungsi. Berbulan-bulan setelah pasukan Israel memasuki kamp-kamp itu pada akhir Januari, para warga Palestina masih dilarang kembali ke rumah mereka, sementara buldoser telah meratakan sejumlah besar rumah.
Juru bicara militer Israel menyebut aksi pembongkaran itu sebagai “kebutuhan operasional”, dengan mengatakan bahwa para warga bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke Mahkamah Agung Israel. Namun, setiap gugatan—termasuk yang menyertakan bukti pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional—seluruhnya ditolak. Pada saat yang sama, kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel juga terus meningkat, didorong oleh keberadaan para sekutu mereka yang kini menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan.
Pada Oktober lalu, OCHA mencatat lebih dari 260 serangan pemukim yang menyebabkan korban luka, perusakan properti, atau keduanya—rata-rata delapan serangan per hari, yang merupakan tingkat tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 2006. Selama musim panen zaitun, para pemukim Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap para petani Palestina, sementara tentara Israel hanya menyaksikan tanpa bertindak. Serikat Petani Palestina menyatakan bahwa serangan-serangan ini “bukanlah kejadian acak, melainkan upaya yang disengaja untuk menghancurkan kehidupan pedesaan Palestina”. Masyarakat Palestina mengatakan bahwa gelombang agresi para pemukim ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk membuat kehidupan menjadi tidak tertahankan bagi penduduk asli, sehingga mereka terpaksa meninggalkan tanah mereka sendiri. (*)
Sumber: Tasnim News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
