BERITAALTERNATIF.COM – Seiring menguatnya perdebatan politik di Prancis mengenai kemungkinan pelarangan atau pemberian denda terhadap penggunaan hijab Islam di ruang publik, sejumlah perempuan yang biasanya tidak berhijab menyatakan solidaritas mereka terhadap perempuan Muslim berhijab melalui foto dan video yang mereka unggah di media sosial.
Menurut laporan kantor berita Anadolu, beberapa perempuan yang biasanya tidak mengenakan hijab dalam beberapa hari terakhir mengunggah video di media sosial. Dalam video-video tersebut, mereka menutupi rambut sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang mereka anggap sebagai “stigmatisasi terhadap perempuan Muslim”.
Sebagian perempuan tersebut dalam pesan mereka menegaskan dukungan terhadap perempuan berhijab dan membela hak setiap orang untuk memilih pakaian yang dikenakan. Dalam beberapa video bahkan muncul pesan yang kurang lebih menyatakan bahwa jika larangan tersebut disahkan, mereka juga akan mengenakan hijab.
Gelombang reaksi sosial ini muncul setelah pernyataan Jean-Philippe Tanguy, anggota parlemen dari partai National Rally (RN).
Pada 30 Agustus, dalam wawancara dengan jaringan BFMTV, Tanguy menyatakan bahwa jika partainya berkuasa, penggunaan hijab Islam di ruang publik dapat dikenai denda.
Ia mengatakan bahwa National Rally bermaksud melawan apa yang disebutnya sebagai “ideologi Islamisme”. Ia juga menyebut denda bagi penggunaan hijab sebagai langkah untuk mendukung perempuan yang, menurutnya, di sejumlah negara dipaksa mengenakan hijab.
Tanguy juga mengklaim bahwa usulan tersebut mendapat dukungan 60 hingga 70 persen masyarakat Prancis. Namun, meskipun klaim tersebut disampaikan dalam pernyataannya, sumber survei yang mendasarinya tidak disebutkan dalam laporan-laporan yang tersedia.
Dia menegaskan bahwa jika hijab dilarang, perempuan yang tetap mengenakannya di ruang publik akan dikenai denda.
Gagasan melarang hijab di ruang publik bukanlah hal baru dalam agenda politik National Rally dan sebelumnya juga pernah muncul dalam program kampanye Marine Le Pen. Namun, pernyataan terbaru Tanguy kembali menjadikan isu tersebut sebagai salah satu pokok perdebatan politik menjelang pemilihan presiden Prancis 2027.
Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM), sebagai tanggapan terhadap pernyataan tersebut, pada 1 September menerbitkan pernyataan yang meminta para politisi untuk menghindari apa yang disebut dewan tersebut sebagai “penargetan terhadap umat Muslim”.
Dewan tersebut memperingatkan dampak sosial dari sikap politik semacam itu terhadap perempuan berhijab. Mereka menyatakan bahwa pernyataan politik baru-baru ini dapat membuat perempuan Muslim menghadapi penghinaan, ancaman, intimidasi, dan serangan.
CFCM juga menegaskan hak perempuan untuk memilih mengenakan atau tidak mengenakan hijab serta menyatakan penolakannya terhadap pelarangan hijab di ruang publik. Lembaga tersebut berpendapat bahwa larangan semacam itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti kebebasan hati nurani, kebebasan individu, dan prinsip sekularisme di Prancis.
Persoalan hijab di Prancis selama bertahun-tahun selalu berada di persimpangan antara perdebatan mengenai sekularisme, kebebasan beragama, hak-hak perempuan, dan identitas sosial.
Namun, perlu dibedakan antara hukum yang sudah berlaku dan usulan politik terbaru. Saat ini, hijab Islam secara umum tidak dilarang di ruang publik Prancis. Hukum Prancis memang memberlakukan pembatasan di bidang-bidang tertentu, antara lain melalui undang-undang tahun 2004 mengenai penggunaan simbol-simbol keagamaan yang mencolok oleh siswa di sekolah negeri.
Selain itu, pegawai sektor publik ketika menjalankan tugas diwajibkan mematuhi prinsip netralitas agama dan tidak boleh menunjukkan afiliasi keagamaan mereka melalui simbol-simbol agama yang mencolok di lingkungan kerja.
Sementara itu, usulan baru National Rally untuk melarang hijab di ruang publik masih berupa proposal politik dan pelaksanaannya akan membutuhkan proses hukum serta politik. Bahkan di dalam partai tersebut sendiri terdapat perdebatan mengenai bagaimana kebijakan itu akan diterapkan. Jordan Bardella, ketua National Rally, telah berbicara mengenai gagasan mengadakan referendum untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan “ideologi Islamisme”.
Gelombang terbaru unggahan foto perempuan yang tidak mengenakan hijab tetapi menutupi rambut mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap perempuan berhijab menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hijab di Prancis tidak lagi terbatas pada komunitas Muslim.
Bagi sebagian pihak yang menentang pelarangan, persoalan utamanya bukanlah pilihan jenis pakaian, melainkan hak setiap individu untuk menentukan sendiri apa yang ingin dilakukan terhadap tubuh dan penampilannya.
Sebaliknya, para pendukung pembatasan hijab berpendapat bahwa pemerintah harus melawan berbagai bentuk Islamisme dan melindungi perempuan yang berada di bawah tekanan untuk mengenakan hijab.
Dengan demikian, perdebatan terbaru di Prancis kembali menghadapkan masyarakat negara tersebut pada sebuah pertanyaan lama: di manakah batas antara prinsip sekularisme, intervensi negara, dan kebebasan individu dalam memilih pakaian?
Reaksi terbaru di media sosial menunjukkan bahwa menjelang pemilihan presiden 2027, pertanyaan ini sekali lagi dapat menjadi salah satu isu penting dalam konflik politik dan sosial di Prancis. (*)
Penulis: Amirhossein Moghimi
Sumber: Mehr News
