BERITAALTERNATIF.COM – Washington dan kesepakatan minyak barunya yang sangat luas dengan Venezuela merupakan sebuah “kesepakatan luar biasa” yang telah “membingungkan para analis dan membuat warga Venezuela marah” di berbagai spektrum politik, demikian dilaporkan BBC. Namun, keadaan di mana kesepakatan tersebut dicapai menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar, yang sebagian besar tidak ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut: apakah kesepakatan ini benar-benar dapat dipisahkan dari intervensi militer AS yang mendahuluinya.
Kesepakatan itu ditandatangani beberapa bulan setelah pasukan AS menyerbu Venezuela, menyerang sejumlah sasaran di dalam negeri tersebut, dan secara paksa menyingkirkan Presiden Nicolás Maduro dari kekuasaan pada Januari. Washington kemudian mengumumkan bahwa mereka bermaksud mengawasi transisi politik Venezuela dan mengendalikan penggunaan pendapatan minyak negara tersebut. Presiden AS Donald Trump saat itu mengatakan bahwa AS akan “menjalankan” Venezuela.
Kesepakatan terbaru kini memberikan sebuah perusahaan yang dipimpin AS konsesi selama satu abad atas 17 ladang minyak Venezuela yang diperkirakan memiliki cadangan 65 miliar barel minyak mentah, setara dengan lebih dari seperlima cadangan terbukti negara tersebut.
Trump menyebutnya sebagai “kesepakatan minyak terbesar dalam sejarah dunia”, sementara Presiden sementara Venezuela Delcy Rodríguez menggambarkannya sebagai sesuatu yang “bersejarah” dan mengatakan bahwa kesepakatan tersebut dapat mendatangkan investasi sebesar 100 miliar dolar AS dan lebih dari 200 miliar dolar AS dalam pendapatan pajak.
Namun, besarnya kendali AS yang tercantum dalam kesepakatan tersebut, ditambah dengan kondisi militer yang mendahuluinya, telah memicu tuduhan bahwa Washington pada dasarnya menggunakan kekuatan koersif yang luar biasa untuk memperoleh akses istimewa terhadap sumber daya alam Venezuela.
“Ini kesepakatan yang buruk. [Rodríguez] telah memberikan 20% kekayaan nasional secara cuma-cuma,” kata Elliott Abrams, mantan utusan khusus Trump untuk Venezuela dan Iran. “Saya pikir dia hanya memenuhi tuntutan yang datang dari Washington.”
Dari Intervensi Militer hingga Penguasaan Minyak
Gedung Putih mengungkapkan rincian tambahan mengenai kesepakatan tersebut minggu ini. Pemerintah AS mengatakan akan bekerja sama dengan North American Blue Energy Partners (Nabep), perusahaan produsen milik swasta yang telah beroperasi di Venezuela.
Salah satu ketentuan paling tidak lazim adalah keterlibatan langsung Washington dalam tata kelola perusahaan tersebut.
Menurut Gedung Putih, pemerintah AS akan memiliki “hak veto atas penunjukan anggota mana pun dalam dewan direksi, dan mayoritas anggota dewan direksi Nabep harus merupakan warga negara AS.”
Ketentuan lain yang telah diumumkan kepada publik memberikan Washington pengaruh komersial dan strategis yang luas atas produksi dan penggunaan minyak mentah Venezuela.
Jika dilihat semata-mata sebagai kesepakatan energi, pakta ini memberikan AS akses terhadap sumber minyak yang sangat besar pada saat perang AS terhadap Iran telah mengganggu pasokan dan mendorong kenaikan harga energi.
Menteri Dalam Negeri AS Doug Burgum mengatakan kepada Fox Business bahwa kesepakatan tersebut “menggeser pusat geopolitik pasar energi global” dari apa yang ia sebut sebagai “titik-titik rawan di Timur Tengah” menuju Belahan Barat.
Abrams mengakui alasan strategis untuk meningkatkan produksi di Belahan Barat ketika pasokan dari kawasan Teluk tetap tidak stabil. Namun, bahkan ia menggambarkan ketentuan yang diberikan kepada Washington sebagai “semacam mimpi demam tentang seperti apa kolonialisme itu.”
Paksaan Militer Membayangi Kesepakatan
Karakterisasi tersebut semakin sulit diabaikan ketika kesepakatan komersial ini ditempatkan dalam konteks peristiwa selama delapan bulan sebelumnya.
Sebelum Maduro diculik, Washington meningkatkan tekanan ekonomi dan militer terhadap Venezuela, termasuk pembatasan yang menyasar sektor perminyakan serta blokade terhadap pengiriman minyak yang dikenai sanksi.
Kemudian, pada 3 Januari, pasukan AS melakukan agresi di wilayah Venezuela dan menculik Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, lalu membawa mereka ke dalam tahanan AS.
Penilaian AS kemudian menyebut jumlah korban tewas dalam operasi tersebut sekitar 75 orang, termasuk personel keamanan Venezuela dan Kuba serta warga sipil. Sementara itu, pihak berwenang Venezuela mengatakan sekitar 100 orang tewas.
Para pakar hukum internasional mempertanyakan legalitas intervensi tersebut, dengan mencatat bahwa Washington tidak memperoleh persetujuan Venezuela maupun otorisasi dari Dewan Keamanan PBB.
Sekretaris Jenderal PBB juga menyatakan keprihatinan bahwa hukum internasional tidak dihormati, dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang telah mapan mengenai kedaulatan, integritas wilayah, dan larangan penggunaan kekuatan.
Dalam konteks tersebut, menggambarkan kesepakatan minyak yang dihasilkan semata-mata sebagai kesepakatan komersial yang sangat menguntungkan berisiko mengaburkan ketimpangan kekuasaan yang sangat besar di bawah bayang-bayang kesepakatan itu dinegosiasikan.
Bentuk Modern Diplomasi Kapal Perang?
Urutan peristiwa tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan apa yang secara historis disebut diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy): penggunaan atau ancaman kekuatan militer oleh negara yang kuat untuk memaksa negara yang lebih lemah memberikan konsesi politik atau ekonomi.
Istilah tersebut muncul pada masa ketika negara-negara besar mengirimkan armada laut untuk menekan pemerintah agar menerima penyelesaian utang, hak istimewa perdagangan, konsesi wilayah, atau tuntutan lainnya.
Serangan terhadap Venezuela pada Januari bahkan jauh melampaui ancaman penggunaan kekuatan militer yang secara tradisional dikaitkan dengan istilah tersebut. Washington benar-benar melancarkan agresi terhadap negara itu, menewaskan puluhan orang, dan menyingkirkan presiden yang sedang menjabat.
Tidak ada bukti yang tersedia untuk publik yang menunjukkan bahwa Rodríguez secara eksplisit diancam dengan tindakan militer lanjutan apabila menolak menandatangani kesepakatan minyak tersebut.
Perbedaan ini penting secara hukum. Namun secara politik, konteks militer tersebut sulit dipisahkan dari proses negosiasi. Rodríguez berunding dengan pemerintah yang sama yang beberapa bulan sebelumnya menggunakan kekuatan untuk menyingkirkan pendahulunya.
Karena itu, kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya dapat dilihat melalui bahasa investasi, tetapi juga sebagai contoh restrukturisasi ekonomi yang berlangsung di bawah bayang-bayang kekuatan militer yang sangat dominan.
Washington Menghidupkan Kembali Doktrin Monroe
Retorika Washington sendiri semakin memperkuat interpretasi tersebut. Gedung Putih merayakan kesepakatan ini sebagai sesuatu yang telah “menegakkan kembali Doktrin Monroe”, merujuk pada doktrin abad ke-19 yang kemudian menjadi dasar bagi klaim AS atas kewenangan khusus di Belahan Barat.
Pemerintahan AS mengatakan tujuannya adalah “membersihkan pengaruh asing yang merugikan dari halaman belakang kami dan memastikan dominasi Amerika di belahan bumi kami tidak pernah lagi dipertanyakan.”
Alih-alih menjauhkan diri dari tuduhan mengenai kontrol hegemonik, bahasa tersebut justru secara terbuka menempatkan sektor minyak Venezuela dalam proyek yang lebih luas untuk menegaskan dominasi AS di seluruh Amerika Latin.
Ada pula ironi sejarah yang sangat spesifik terkait Venezuela. Pada 1902, kekuatan-kekuatan Eropa memberlakukan blokade laut terhadap Venezuela untuk memaksa Caracas memenuhi tuntutan utang luar negeri. Peristiwa tersebut turut membentuk Roosevelt Corollary terhadap Doktrin Monroe dan era intervensi AS di Amerika Latin yang dikenal sebagai kebijakan “Big Stick”.
Lebih dari satu abad kemudian, Washington kembali secara eksplisit menggunakan Doktrin Monroe sembari memperoleh akses yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sumber daya Venezuela setelah intervensi militer.
Janji-Janji Ekonomi
Bahkan jika mengesampingkan kondisi politik di balik kesepakatan tersebut, masih ada pertanyaan besar mengenai apakah janji ekonominya dapat direalisasikan.
Trump mengatakan bahwa keuntungan besar dapat mulai mengalir dalam waktu dua atau tiga tahun. Namun, para pakar industri berpendapat bahwa pemulihan infrastruktur minyak Venezuela yang telah mengalami kerusakan kemungkinan akan membutuhkan waktu jauh lebih lama.
Luis Pacheco dari Baker Institute, Rice University, mengatakan kepada BBC Mundo bahwa sekitar 100 miliar dolar AS investasi selama delapan tahun diperlukan agar Venezuela sekadar dapat kembali ke tingkat produksi yang dicapai tiga dekade lalu.
“Penting untuk mengetahui siapa yang akan mengelola sumber daya tersebut dan untuk tujuan apa,” kata Pacheco. “Apakah mereka akan menempatkan orang yang sama untuk mengelola uang tersebut, orang-orang yang sebelumnya telah menyia-nyiakan ledakan minyak terbesar pada abad ini?”
Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbukti terbesar di dunia. Namun, puluhan tahun kurangnya investasi, sanksi, infrastruktur yang memburuk, serta kegagalan manajerial telah mengurangi produksi secara drastis.
Besarnya investasi yang dibutuhkan berarti manfaat ekonomi yang dijanjikan baik oleh Washington maupun Caracas masih belum pasti.
Kesepakatan tersebut juga menimbulkan kemarahan di kalangan warga Venezuela yang selama ini menentang pemerintahan Maduro.
Selama bertahun-tahun, Washington menggambarkan pemerintahan Maduro sebagai “tidak sah” dan “kriminal”, serta membenarkan peningkatan tekanan terhadap Caracas antara lain dengan alasan untuk memulihkan demokrasi Venezuela.
Namun, setelah menyingkirkan Maduro, pemerintahan Trump dengan cepat mulai bernegosiasi dengan Rodríguez, mantan wakil presiden Maduro dan tokoh penting dalam pemerintahan yang sama.
Hal ini membuat sebagian kelompok oposisi mempertanyakan apa sebenarnya tujuan akhir intervensi Washington.
“Anda memilih menggunakan kekuatan Amerika Serikat bukan untuk membebaskan rakyat Venezuela, tetapi untuk bersekutu dengan para penindas kami,” tulis ekonom Venezuela Ricardo Hausmann dalam pernyataannya yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Ia menambahkan bahwa Washington memilih “memaksakan penyitaan aset, sebuah kesepakatan inkonstitusional dengan pemerintahan yang tidak sah dan represif, daripada menggunakan kepemimpinan Amerika Serikat untuk terlebih dahulu memulihkan tatanan konstitusional dan demokrasi.”
Belum ada pemilihan presiden dalam waktu dekat yang diumumkan, dan hingga kini belum terdapat jadwal yang jelas mengenai transisi politik.
Tokoh oposisi María Corina Machado, yang masih bergantung pada dukungan politik AS, lebih berhati-hati dalam mengkritik Trump secara terbuka.
Namun, semakin banyak pihak yang melihat akomodasi Washington dengan Rodríguez sebagai bukti bahwa akses terhadap minyak Venezuela pada akhirnya lebih diprioritaskan daripada tujuan demokrasi yang sebelumnya secara terbuka dijadikan alasan sebelum intervensi Januari.
Warisan Chávez Berbalik Arah
Kesepakatan tersebut juga mendapat penolakan keras dari sejumlah tokoh yang terkait dengan gerakan sosialis Venezuela.
Partai berkuasa PSUV mendukung Rodríguez. Namun, para pengkritik dari kubu kiri Venezuela mengatakan bahwa ketentuan kesepakatan tersebut merusak salah satu prinsip dasar proyek Bolivarian: kedaulatan nasional atas sumber daya minyak negara.
“Kesepakatan ini menyerahkan [minyak] dan membuka pintu bagi kolonialisme baru Amerika Serikat,” kata Rafael Ramírez, yang pernah memimpin perusahaan minyak negara PDVSA dan menjabat sebagai menteri perminyakan pada masa Presiden Hugo Chávez.
Kontradiksi ini sangat mencolok mengingat konfrontasi Chávez dengan perusahaan-perusahaan minyak asing.
Setelah Venezuela mengambil alih aset yang sebelumnya dioperasikan ExxonMobil di kawasan Orinoco Belt, Chávez menyiarkan sebuah episode program Aló Presidente dari fasilitas yang telah dinasionalisasi tersebut pada 2008.
Chávez mengatakan: “Kendali ada di tangan kita dan kita tidak akan pernah melepaskannya lagi.”
Ia menuduh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang berpihak kepada Washington telah mengubah Venezuela menjadi “bangsa milik orang-orang Amerika.”
“Itu adalah pencurian terhadap bangsa kita, tetapi Revolusi Bolivarian telah menghentikannya,” tegas Chávez.
Hampir dua dekade kemudian, pemerintahan yang secara politik merupakan penerus gerakan yang didirikan Chávez menyetujui sebuah kesepakatan yang memberikan Washington pengaruh luar biasa atas sebagian besar sumber daya Venezuela yang paling berharga.
Lebih dari Sekadar Sengketa Komersial
BBC terutama menggambarkan hasil tersebut sebagai kesepakatan minyak yang luar biasa, dengan ketentuan yang mengejutkan para pakar dan memecah opini masyarakat Venezuela.
Namun, jika dilihat dalam konteks blokade, intervensi militer, pemaksaan pengunduran Maduro, tingginya jumlah korban jiwa, serta pernyataan Washington mengenai kembalinya supremasi Doktrin Monroe, kesepakatan tersebut juga dapat dipahami melalui perspektif sejarah yang jauh lebih tua: sebuah negara kuat menggunakan dominasi militernya untuk membentuk kembali urusan ekonomi negara yang lebih lemah.
Dalam pengertian tersebut, kontroversi ini melampaui pertanyaan apakah kesepakatan tersebut merupakan tawar-menawar yang baik atau buruk.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah Venezuela benar-benar memasuki kesepakatan tersebut sebagai mitra negosiasi yang setara—atau apakah konsesi selama satu abad itu merupakan hasil ekonomi dari sebuah bentuk diplomasi kapal perang abad ke-21. (*)
Sumber: Al Mayadeen
