BERITAALTERNATIF – Resolusi hari Senin, yang diadopsi berdasarkan Bab VII, membentuk semacam perwalian internasional yang dipimpin AS untuk Gaza, sehingga pemerintahan mandiri Palestina ditangguhkan. Rencana yang dibahas dalam perundingan Sharm El-Sheikh itu mengusulkan pemerintahan sementara di bawah kendali besar Amerika Serikat dan Inggris, dengan gagasan bahwa stabilitas harus didahulukan sebelum kedaulatan. Para pengkritik, terutama analis Arab, mengatakan bahwa pengaturan ini mengganggu proses alami pembentukan negara dan berisiko menciptakan bentuk protektorat asing jangka panjang. Salah satu poin paling diperdebatkan adalah tuntutan resolusi agar seluruh faksi Palestina dilucuti senjatanya, dan kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina dicap sebagai organisasi teroris. Jika ini menguntungkan Israel dan negara-negara Barat, banyak warga Palestina memandangnya sebagai seruan untuk perdamaian sepihak yang mengabaikan hak mereka untuk melawan pendudukan sebagaimana diakui oleh hukum internasional.
Selain itu, para pengkritik menyebutkan bahwa rencana rekonstruksi—yang menyalurkan bantuan internasional melalui badan yang dikendalikan AS—menggunakan kondisi kemanusiaan yang buruk sebagai alat tekanan politik. Mereka berpendapat bantuan kemanusiaan dijadikan sarana menekan, sehingga rekonstruksi bisa ditunda hingga tujuan perlucutan senjata dan pengaturan pemerintahan tercapai. Resolusi ini juga memperkuat peran AS dan Inggris dalam keamanan serta administrasi sipil, sehingga memicu kecurigaan dari Rusia dan China yang melihatnya sebagai taktik neokolonial untuk mempertahankan pengaruh jangka panjang di kawasan.
Yang lebih penting, resolusi ini tidak menawarkan jalur yang jelas menuju negara Palestina berdaulat. Banyak pihak menilai hal ini mendukung kebijakan ekspansionis Israel. Dengan hanya mengatur tata kelola Gaza tanpa menegaskan kembali solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967, resolusi ini dapat membuka ruang bagi perluasan permukiman Israel. Ragam respons negara-negara Arab juga menunjukkan adanya perpecahan dalam Liga Arab soal dukungan terhadap kedaulatan Palestina. Pada akhirnya, resolusi ini berisiko melemahkan kedaulatan Palestina dengan menempatkan masa depan Gaza di tangan kekuatan asing sehingga kemungkinan besar memperpanjang krisis, bukan menyelesaikannya.
Apakah resolusi PBB ini berkaitan dengan kunjungan Mohammed bin Salman ke Washington—di mana Arab Saudi menawarkan pembelian jet F-35 dan sistem pertahanan udara serta masuk ke perjanjian pertahanan bersama dengan AS—karena khawatir skenario Qatar terulang? Seolah skenario Qatar digunakan sebagai “momok” Zionis untuk menguras negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk, dan juga untuk melindungi program nuklir damai Arab Saudi.
Di mana peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab dalam krisis Gaza?
OKI dan Liga Arab mendapat kritik keras karena dinilai tidak melakukan tindakan efektif dalam isu Gaza. Mereka sebagian besar hanya mengeluarkan pernyataan kecaman tanpa menawarkan rencana yang solid dan bersatu, sehingga merusak kredibilitas mereka. Kedua organisasi ini juga menghindari pembahasan soal siapa yang akan mengelola Gaza, menunjukkan adanya perpecahan internal dan kegagalan memimpin diplomasi. Sikap diam ini memberi ruang bagi pihak lain untuk menawarkan solusi yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan dunia Arab dan Islam.
Selain itu, OKI dan Liga Arab tidak menentang normalisasi hubungan dengan Israel, terutama melalui Abraham Accords. Jika bagi sebagian pihak perjanjian itu dianggap langkah menuju perdamaian, banyak pihak lainnya melihatnya sebagai bentuk pengkhianatan yang melemahkan hak-hak Palestina. Hal ini mengubah lanskap diplomatik kawasan tanpa konsensus di antara negara-negara Islam.
Ketiadaan tindakan juga terlihat dalam aspek ekonomi, di mana negara anggota OKI seperti Kazakhstan dan Azerbaijan merupakan pemasok utama minyak ke Israel. Dukungan finansial semacam ini secara langsung membiayai operasi militer terhadap warga Palestina, menciptakan kontradiksi moral dan politik. Keengganan OKI mengkritik negara-negara anggotanya sendiri menunjukkan kelemahan mereka, yang lebih mengutamakan prinsip non-intervensi ketimbang standar etika.
Situasi ini memunculkan keraguan atas loyalitas negara-negara tersebut dalam aliansi global seperti BRICS atau SCO, yang seharusnya menjadi penyeimbang pengaruh Barat. Hubungan dekat mereka dengan Barat membuat keandalan mereka dipertanyakan oleh negara seperti China dan Rusia.
Bahkan Turki—yang sering vokal membela Palestina—tetap mempertahankan hubungan dagang yang kuat dengan Israel saat di saat bersamaan mengecamnya secara retorik. Sikap kompleks ini menunjukkan betapa sulitnya mencapai aksi bersama yang nyata. Kepentingan nasional sering kali mengalahkan solidaritas umat, membuat OKI dan Liga Arab menjadi wadah pernyataan tanpa tindakan nyata.
Apakah resolusi ini bertepatan dengan kunjungan Mohammed bin Salman ke Washington?
Arab Saudi kini berfokus membentuk perjanjian pertahanan resmi dengan AS serta memperoleh persenjataan canggih, termasuk jet tempur F-35 dan sistem pertahanan udara. Dorongan besar ini dipicu oleh insiden hipotetis pada September 2025 ketika serangan sepihak Israel terhadap Qatar memperlihatkan kerentanan negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk meskipun kaya dan memiliki sistem pertahanan modern.
Insiden 2025 itu dipandang sebagai pertunjukan kekuatan strategis untuk melemahkan GCC dengan menciptakan ancaman permanen. Situasi ini memaksa negara-negara GCC meningkatkan belanja pertahanan dan mencari jaminan keamanan eksternal, sehingga mengalihkan sumber daya besar dari agenda pembangunan ekonomi.
Tujuan utama Arab Saudi adalah mencegah ancaman serupa di wilayahnya. Riyadh ingin mendapatkan jaminan keamanan kuat dari AS agar setiap serangan terhadap infrastruktur vitalnya dianggap setara dengan serangan terhadap kepentingan Amerika. Pengaturan ini juga terkait perlindungan program nuklir damai Saudi yang penting untuk Visi 2030. Riyadh khawatir fasilitas nuklirnya dapat menjadi target dengan alasan proliferasi, sehingga perjanjian pertahanan dengan AS dianggap sangat penting.
Dengan memberi dukungan terbatas terhadap rencana AS untuk Gaza, Arab Saudi membantu AS memperoleh leverage diplomatik. Dukungan ini mempermudah pemerintahan Trump mendapatkan persetujuan dari Kongres untuk pendanaan pertahanan dan kesepakatan militer tersebut. Negosiasi ini menandai perubahan penting dalam kebijakan luar negeri Saudi, di mana kerajaan kini menggunakan pengaruhnya untuk memastikan jaminan keamanan yang mengikat.
Apakah keberadaan pasukan penjaga perdamaian internasional atau administrasi internasional di Gaza bisa bertahan dalam jangka panjang?
Keberlanjutan ekonomi Israel dalam operasi militernya semakin tak stabil bagi negara-negara Barat yang mendukungnya. Kampanye Gaza sangat mahal dan menyedot sumber daya besar tanpa mencapai tujuan strategis seperti membongkar Hamas atau melucuti perlawanan. Hal ini memunculkan pertanyaan besar soal efektivitas investasi finansial yang membebani ekonomi sekutu-sekutunya.
Tekanan fiskal paling terasa di Amerika Serikat, pendukung utama Israel. Dengan utang publik melampaui 120 persen dari PDB, pemberian bantuan militer besar-besaran ke Israel sambil mendanai perang di Ukraina menjadi tantangan ekonomi yang serius. Kondisi ini menekan anggaran yang sudah defisit dan memaksa Washington membuat keputusan sulit tentang prioritas strategisnya. Posisi Eropa juga tidak jauh berbeda. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
