BERITAALTERNATIF.COM – Presiden Mahasiswa Unikarta Muhammad Ibnu Ridho menyoroti kinerja DPRD Kukar selama satu tahun terakhir.
Ibnu menyebut DPRD Kukar belum maksimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran, penyelesaian persoalan infrastruktur, serta keberpihakan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan.
Dia memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar mencapai Rp 12 triliun pada tahun 2025.
“Melihat angka yang cukup fantastik itu, tentu saja kita hari ini bertanya: sudah sejauh mana penggunaan akan APBD?” ucapnya kepada awak media Berita Alternatif pada Jumat (13/6/2025).
Anggaran sebesar itu, sambungnya, mesti dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Kukar.
Hingga pertengahan tahun ini, ungkap dia, serapan APBD Kukar belum mencapai 20 persen.
Hal ini memunculkan kekecewaan sekaligus pertanyaan di benaknya. Pasalnya, sejumlah masalah seperti banjir, jalan rusak, dan ketimpangan infrastruktur masih dirasakan masyarakat Kukar.
Ia menyinggung persoalan jalan yang menghubungkan kecamatan-kecamatan di wilayah hulu Kukar.
Kata Ridho, jalan penghubung antara Kecamatan Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang sudah puluhan tahun belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Kondisi serupa juga terjadi di jalur Kota Bangun-Muara Wis, yang disebutnya sangat memprihatinkan. Padahal, jalur tersebut menjadi akses vital untuk pendistribusian barang, mobilitas masyarakat, dan jalur ekonomi, termasuk penyaluran hasil perikanan yang menjadi komoditas andalan wilayah hulu Kukar.
Dia pun mendorong DPRD Kukar memaksimalkan fungsi legislasi dan pengawasannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Kukar.
Ia menyebut fungsi ini terlihat lemah di tangan wakil rakyat Kukar karena belum ada aturan tegas terkait penggunaan jalan umum oleh truk-truk perusahaan besar yang kerap menjadi penyebab kerusakan jalan.
Ridho juga menyoroti Danau Semayang, Jempang, dan Melintang yang berstatus danau konservasi, kini terancam aktivitas pertambangan pasir silika.
Peraturan yang menguatkan perlindungan terhadap kawasan tersebut, sambung dia, belum dibuat oleh DPRD Kukar.
Ia juga mendorong DPRD Kukar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persoalan Kukar.
Ridho mendesak DPRD Kukar mengambil sikap tegas agar pembangunan dan pelayanan publik di Kukar benar-benar berdampak positif terhadap masyarakat.
Dia juga menyoroti perhatian DPRD Kukar yang minim terhadap dunia pendidikan, khususnya Unikarta yang terkesan dianaktirikan.
Pemda Kukar dinilainya lebih banyak berkolaborasi dengan kampus-kampus dari luar daerah dibandingkan mendukung dan melibatkan Unikarta, yang sejatinya menjadi salah satu pilar utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kukar.
“Saya sebagai Presiden Mahasiswa sendiri itu merasa Unikarta kurang diperhatikan,” ucapnya.
Ia pun berharap DPRD Kukar lebih serius memperhatikan sarana dan prasarana Unikarta, seperti pembangunan ruang perkuliahan, auditorium, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Peningkatan sarana dan prasarana Unikarta disebutnya sangat mudah, mengingat Unikarta sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh yang kini berkiprah di pemerintahan daerah, baik di legislatif maupun eksekutif.
“Harapannya lebih banyak hal-hal yang bisa menunjang dunia pendidikan di Unikarta,” ucapnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
