BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Dr. Saipul Bahtiar, menilai keputusan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri bergabung ke Partai Gerindra merupakan bagian dari tradisi politik kepala daerah di Indonesia, sekaligus langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal dan dinamika politik lokal.
Menurutnya, fenomena perpindahan kepala daerah ke partai penguasa nasional bukan hal baru dalam politik Indonesia, bahkan sudah terjadi sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo.
“Kalau kita lihat tradisi politik para kepala daerah, bahkan juga tokoh-tokoh partai di jaman SBY misalnya, itu ada beberapa kepala daerah yang tadinya ketika pemilihan atau dia terpilih menjadi kepala daerah itu dari partai tertentu. Kemudian pada saat di masa Pak SBY jadi presiden, banyak di antara mereka itu yang berpindah ke Partai Demokrat,” ungkap Saipul kepada awak media Berita Alternatif pada Senin (24/11/2025).
Hal yang sama juga terjadi saat PDI Perjuangan menjadi partai penguasa bersama Jokowi.
“Waktu Pak Jokowi jadi presiden, itu juga beberapa tokoh bahkan juga kepala-kepala daerah di daerah yang berpindah atau masuk ke PDIP. Misalnya seperti Pak Edi Damansyah,” jelasnya.
Kini, dengan Partai Gerindra menjadi partai pengusung utama Presiden Prabowo Subianto, kepindahan kepala daerah dianggap sebagai langkah logis.
Tekanan Anggaran Daerah Jadi Faktor Kunci
Saipul menilai situasi keuangan daerah, khususnya Kukar, yang mengalami penurunan drastis akibat kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, menjadi alasan strategis Aulia merapat ke partai penguasa.
“Pada saat paceklik anggaran seperti sekarang, keuntungan bergabung ke Partai Gerindra itu realistis. APBD Kukar itu hampir separuh hilang jika dibandingkan dengan 2024. Kepala daerah harus memutar otak agar program-program yang dijanjikan tetap jalan,” tegasnya.
Potensi Resistensi PDI Perjuangan
Meski demikian, kepindahan ini dinilai tidak akan mudah diterima oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Aulia pada Pilkada 2025.
“Apakah PDIP mengikhlaskan begitu saja? Itu menurut saya tidak semudah itu. Bisa saja PDIP dengan terpaksa harus melepas kadernya, tapi resistensi bisa muncul melalui DPRD,” ujarnya.
Saipul menilai, meski konfrontasi terbuka tidak mungkin, potensi hambatan politik tetap ada.
“Program prioritas Bupati bisa saja diveto atau tidak diberi ruang maksimal terutama dalam persetujuan anggaran. Itu berpotensi terjadi,” katanya.
Namun, ia meyakini Aulia telah menyiapkan langkah antisipatif. “Aulia Rahman sebagai seorang Bupati yang sudah matang di partai tentu mempunyai strategi-strategi yang bisa dikembangkan untuk menghadapi potensi-potensi yang akan terjadi,” tambahnya.
Dia tidak menampik anggapan bahwa perpindahan ke partai penguasa juga berkaitan dengan stabilitas politik dan perlindungan hukum.
“Kemungkinan besar dia lebih safety ketika masuk partai penguasa nasional. Jadi, tidak diganggu masalah hukum. Pelanggaran samar-samar itu bisa saja digunakan sebagai alat pukul kepada kepala daerah yang tidak satu haluan,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai langkah Aulia merupakan bagian dari proyeksi politik jangka panjang.
“Kalau saya berhitung, Rendi sudah pasti maju di Kukar 1. Kalau Aulia tetap mau bertarung di pilkada atau punya opsi mencalonkan diri legislatif atau bahkan calon gubernur, maka kepindahan ini adalah bagian dari pemasangan kuda-kuda politik,” jelasnya.
Fenomena perpindahan partai juga dinilai sebagai indikator melemahnya ikatan ideologis dalam politik Indonesia.
“Ikatan ideologis itu dulu muncul di era Orde Lama dan Orde Baru. Tapi pasca 1999, dengan banyaknya partai, ideologisme itu menjadi tipis bahkan bisa hilang,” jelasnya.
Penutup
Saipul menegaskan bahwa langkah politik Aulia merupakan bagian dari kalkulasi jangka pendek dan jangka panjang.
“Menurut saya itu realistis, ada rasa nyamannya, ada safety, dan proyeksi politik ke pilkada nanti. Potensi resistensi pasti ada dari PDIP, tetapi Aulia seharusnya punya cara untuk mengatasinya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin
