BERITAALTERNATIF – Sudan, negara luas di kawasan Tanduk Afrika yang terbagi oleh Sungai Nil Biru dan Nil Putih, dalam beberapa tahun terakhir menghadapi krisis kemanusiaan dan politik yang mendalam. Sejak April 2023, perselisihan antara militer Sudan yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan dan pasukan paramiliter RSF yang dipimpin oleh Muhammad Hamdan Dagalo (Hemeti) berubah menjadi perang saudara. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 20 ribu orang, membuat 13 juta orang mengungsi, dan menyebabkan 30 juta lainnya membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Jatuhnya kota Al-Fashir, ibu kota Darfur Utara, pada 26 Oktober 2025 bukan hanya mengubah keseimbangan militer, tetapi juga memunculkan kekhawatiran akan terulangnya genosida seperti yang terjadi pada dekade 2000-an.
Krisis Sudan saat ini bukan sekadar konflik internal, tetapi hasil dari kombinasi intervensi asing, rivalitas suku, dan warisan sejarah panjang. Uni Emirat Arab (UEA) dituduh menjadi pendukung utama RSF, sementara tekanan internasional terhadap Khartoum semakin memperumit persoalan kedaulatan nasional negara tersebut.
Akar Perang dan Meluasnya Konflik ke Darfur
Perang Sudan berawal dari perebutan kekuasaan di antara elit militer. Setelah jatuhnya rezim Omar al-Bashir pada 2019, al-Burhan dan Hemeti—yang sebelumnya sekutu—berselisih mengenai pembagian kekuasaan dan sumber daya. RSF, yang berasal dari milisi Janjaweed di Darfur dan dikenal memiliki sejarah kekerasan terhadap kelompok etnis tertentu, awalnya menyerang ibu kota Khartoum dan kemudian meluas ke wilayah barat negara itu.
Darfur, yang pada tahun 2000-an menjadi lokasi genosida dengan lebih dari 300 ribu korban tewas, kini kembali menjadi pusat kekerasan. Kota Al-Fashir, dengan populasi sekitar 800 ribu orang, selama 18 bulan berada di bawah pengepungan RSF. Runtuhnya kota itu pada Oktober 2025 bukan hanya kekalahan militer, tetapi juga bencana kemanusiaan besar. Laporan menunjukkan adanya serangan malam ke permukiman warga, penculikan perempuan dan anak-anak, serta penghancuran rumah-rumah penduduk. Ribuan warga terpaksa melarikan diri sejauh 70 kilometer ke kota Tawila, menyaksikan pembantaian warga sipil dan penguburan massal di sepanjang jalan.
Kejahatan Perang dan Pembersihan Etnis
Jatuhnya Al-Fashir menjadi simbol pelanggaran hak asasi manusia yang masif. Dalam tiga hari pertama saja, lebih dari 1.500 warga sipil tewas—kebanyakan berasal dari etnis Masalit—yang menjadi target pembersihan etnis. Enam tenaga medis diculik dan dimintai tebusan besar, menyebabkan sistem kesehatan di wilayah tersebut lumpuh total. Rumah sakit dijadikan sasaran militer, sementara peralatan medis dijarah.
Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB mencatat adanya eksekusi massal, kekerasan seksual sistematis terhadap perempuan, serta kekerasan antarsuku yang memperparah perpecahan sosial. Pemerintah Sudan menyebut tindakan RSF sebagai aksi terorisme dan berupaya melindungi militer dari serangan kelompok bersenjata itu.
Keterlibatan Dukungan Asing
Peran Uni Emirat Arab dalam mendukung RSF semakin disorot. Berbagai laporan menunjukkan bahwa negara Teluk itu memasok kendaraan lapis baja dan senjata ringan kepada pasukan Hemeti. Para analis menilai, dukungan ini bermotif ekonomi—terkait penguasaan tambang emas di Darfur serta akses ke pelabuhan Suakin di Laut Merah. Dukungan asing tersebut tidak hanya memperpanjang perang, tetapi juga memunculkan pertanyaan soal tanggung jawab internasional atas kejahatan perang yang terjadi.
Krisis Kemanusiaan yang Memburuk
Krisis kemanusiaan di Sudan kini termasuk yang terburuk di dunia. PBB melaporkan 30 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan, 25 juta di antaranya menghadapi kelaparan ekstrem, dan 13 juta orang telah mengungsi dari rumah mereka. Sebagian besar pengungsi melarikan diri ke negara tetangga seperti Chad, Mesir, dan Ethiopia.
Di wilayah Darfur, lebih dari 250 ribu warga hidup dalam kepungan tanpa akses terhadap makanan, obat-obatan, dan keamanan. Pemblokiran jalur bantuan oleh RSF menjadikan kelaparan sebagai senjata perang. Beberapa laporan juga menyebut adanya upaya mengubah struktur demografi wilayah melalui pembersihan etnis, yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi stabilitas sosial dan politik Sudan.
Aktor-Aktor Domestik
Konflik ini didominasi dua kekuatan utama: militer Sudan dan RSF. Namun di balik itu, terdapat lapisan kompleks lain seperti kelompok Islamis dan komite rakyat lokal yang berperan dalam melindungi warga sipil dan mendokumentasikan kejahatan perang.
Koalisi sipil dan militer seperti “Tagadom” diyakini dapat berperan penting dalam masa pascaperang, meski masih menghadapi masalah koordinasi dan soliditas internal. Komite-komite lokal, meskipun dengan sumber daya terbatas, menjadi satu-satunya bentuk perlindungan bagi warga di banyak wilayah.
Respons Internasional
Respon global terhadap krisis ini datang terlambat, meski mulai menunjukkan perkembangan. PBB, Uni Afrika, dan Uni Eropa telah mengutuk kekerasan tersebut. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada sejumlah komandan RSF, sementara Sekjen PBB menyerukan penghentian pasokan senjata ke pihak-pihak yang berperang.
Negara-negara kawasan juga berupaya menjadi mediator antara militer dan RSF, namun sejauh ini belum menghasilkan kemajuan berarti. Di tingkat masyarakat sipil, kampanye internasional dan aksi solidaritas terus dilakukan untuk menekan negara-negara pendukung RSF serta memperkuat upaya kemanusiaan. Meski demikian, bantuan yang terkumpul masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan para korban.
Prospek Perdamaian
Masa depan perdamaian Sudan masih rapuh. Terdapat tiga jalur utama yang tengah dibahas:
- Jalur militer-keamanan, yaitu gencatan senjata, integrasi RSF ke dalam militer, dan pembentukan pemerintahan transisi.
- Jalur politik-sipil, yang meliputi dialog nasional, pembentukan pemerintahan sementara, dan pemilihan umum.
- Jalur sosial-kemanusiaan, berupa rekonsiliasi nasional, rekonstruksi, serta penegakan keadilan sosial.
Keberhasilan dari ketiga jalur tersebut bergantung pada saling pengertian antar pihak, pengurangan campur tangan asing, serta penerapan keadilan yang mencegah aksi balas dendam. Pemerintah Sudan perlu memperkuat lembaga negara dan membentuk parlemen transisi untuk memulihkan legitimasi, meski tantangannya besar—terutama perpecahan di tubuh militer, ambisi berlebihan RSF, dan tekanan luar negeri.
Kesimpulan
Runtuhnya Al-Fashir, kejahatan yang dilakukan oleh RSF, dan campur tangan asing menjadikan krisis Sudan semakin kompleks dan berdimensi ganda. Meski begitu, keteguhan rakyat, dukungan terhadap militer nasional, serta upaya diplomatik internasional dapat menjadi dasar bagi rekonstruksi dan perdamaian di masa depan.
Masa depan Sudan hanya dapat dibangun melalui rekonsiliasi nasional, keadilan yang menyeluruh, dan pembatasan pengaruh asing. Di balik konflik ini, Uni Emirat Arab berperan sebagai pemasok utama senjata dan pendanaan bagi RSF, memperpanjang perang melalui perdagangan emas ilegal dan bantuan militer. Amerika Serikat, meskipun mengklaim netral, disebut terlibat secara tidak langsung melalui perusahaan keamanan swasta dan fasilitas militernya di Tanduk Afrika. Uni Eropa pun dinilai turut berperan secara pasif dengan terus melanjutkan perdagangan emas dari kawasan tersebut.
Upaya diplomatik untuk gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan, termasuk pembentukan komite kuartet internasional, sejauh ini masih terbatas dan belum mampu menghentikan penderitaan rakyat Sudan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf.
