BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas belanja daerah untuk memastikan setiap pengeluaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor, mengatakan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat serapan, tetapi juga dari dampak nyatanya terhadap pembangunan.
“Kita tidak mengejar angka 100 persen semata, yang lebih penting adalah anggaran terpakai untuk program yang tepat sasaran dan bermanfaat,” jelasnya pada awak media baru-baru ini.
Ia menambahkan, pemerintah melalui tim anggaran dan inspektorat daerah tengah melakukan audit internal untuk melihat efisiensi setiap kegiatan.
“Setiap program akan diukur hasilnya, bukan sekadar laporan. Kita ingin belanja daerah lebih produktif dan transparan,” kata Noviari pada awak media baru-baru ini.
Menurutnya, dalam situasi fiskal yang menurun, efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan. Pemerintah tidak ingin ada program yang menghabiskan anggaran besar tanpa dampak langsung.
Pemkab juga mendorong perubahan pola kerja dari berorientasi kegiatan menjadi berorientasi hasil. Setiap dinas akan diminta menetapkan indikator kinerja yang terukur.
“Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan punya cerita tentang manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar angka realisasi,” tegasnya.
Noviari menyebutkan, evaluasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menekan SILPA dan meningkatkan efisiensi fiskal daerah. Setiap dinas yang mampu menunjukkan efektivitas belanja akan menjadi contoh bagi OPD lain.
Ia mengajak seluruh pihak untuk berpikir lebih inovatif dalam mengelola anggaran. Langkah kreatif diperlukan agar hasil pembangunan tetap maksimal di tengah keterbatasan dana.
“Kita harus cerdas mengatur prioritas dan mencari terobosan agar setiap program efektif dan berkelanjutan,” ujarnya lagi pada awak media baru-baru ini.
Dengan evaluasi ini, pemerintah berharap tahun depan bisa lebih terukur dalam menyusun program serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah pondasi utama dalam mengelola anggaran publik. Itu yang terus kami perkuat,” tutupnya.
Penulis: Gaffar
Editor: Ufqil Mubi
