BERITAALTERNATIF.COM – “Kesepakatan kerangka” antara pemerintah Lebanon dan rezim Zionis merupakan dokumen untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Lebanon dan mengukuhkan pencapaian militer Israel. Kesepakatan ini, lebih dari sekadar menjamin keamanan Lebanon, telah menjadikan keamanan Israel sebagai prioritas utama pemerintah Beirut. Sebaliknya, kedaulatan nasional Lebanon, posisi perlawanan, dan bahkan persatuan internal negara ini berada dalam ancaman serius.
Mungkin pertanyaan terpenting adalah mengapa Lebanon sampai pada titik seperti ini? Jawabannya harus dicari dalam sebuah kesalahan strategis; kesalahan yang terbentuk sejak awal perundingan. Pemerintah Lebanon, alih-alih memanfaatkan kapasitas kesepahaman 14 poin antara Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang, berusaha menunjukkan bahwa mereka dapat mengelola persoalan perang secara langsung dan mandiri tanpa Hizbullah dan Republik Islam Iran.
Pendekatan ini merupakan upaya politik untuk menjauh dari poros perlawanan dan membuktikan independensi pemerintah Lebanon; sebuah upaya yang pada akhirnya tidak mempertahankan kemerdekaan dan tidak pula menjamin keamanan, melainkan justru menghasilkan dampak yang sepenuhnya berlawanan.
Pemerintah Lebanon mengira bahwa dengan mengesampingkan peran perlawanan dan masuk langsung ke dalam perundingan, mereka dapat memperoleh konsesi yang lebih besar, namun hasilnya benar-benar berbeda.
Teks kesepakatan menunjukkan bahwa hampir seluruh tuntutan utama rezim Zionis telah dimasukkan di dalamnya; mulai dari pelucutan senjata Hizbullah hingga monopoli penuh senjata di tangan pemerintah, pembentukan mekanisme keamanan bersama dengan dukungan Amerika, perundingan langsung antara Lebanon dan Israel, bahkan persiapan untuk kesepakatan damai permanen dan pada akhirnya pengakuan terhadap pendudukan.
Pada kenyataannya, apa yang tidak mampu diperoleh Israel melalui kekuatan militer selama beberapa dekade perang dan agresi, kini sedang dikejar melalui sebuah kesepakatan politik. Cukup memperhatikan pernyataan Benjamin Netanyahu. Setelah kesepakatan ini, ia secara terbuka menyatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil dari pukulan berat yang diberikan tentara Israel kepada Hizbullah, dan menegaskan bahwa kesepakatan ini akan melemahkan Iran dan Hizbullah serta memperkuat Israel.
Ia bahkan berterima kasih kepada pemerintah Lebanon atas “keberanian” menerima proses ini. Retorika semacam ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tel Aviv menganggap kesepakatan ini bukan sebagai kompromi, melainkan sebagai kemenangan strategis.
Yang lebih penting, kesepakatan ini pada dasarnya memberikan legitimasi terhadap pendudukan Israel. Berbeda dengan klaim berakhirnya perang, teks kesepakatan tidak menjamin penarikan segera pasukan Israel dari wilayah Lebanon, melainkan menjadikan penarikan tersebut bergantung pada pelaksanaan penuh proses pelucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan.
Dengan kata lain, keberadaan militer Israel akan terus berlangsung sampai Tel Aviv merasa puas dengan pelaksanaan penuh komitmen Lebanon. Ini berarti pendudukan telah berubah dari sebuah tindakan ilegal menjadi alat untuk memberikan tekanan politik dan keamanan.
Hal inilah yang dianggap sebagai salah satu dampak paling berbahaya dari kesepakatan tersebut. Dalam hukum internasional, pendudukan merupakan tindakan ilegal, namun ketika keberadaan lanjutan pihak penjajah diterima dalam bentuk sebuah kesepakatan bilateral, secara praktis akan tercipta legitimasi politik terhadapnya. Inilah tepatnya yang telah diperingatkan oleh Hizbullah.
Syekh Naim Qassem menyebut kesepakatan ini sebagai “memalukan” dan tidak memiliki validitas, serta menegaskan bahwa mengaitkan keluarnya Israel dengan pelucutan senjata perlawanan berarti melewati semua garis merah dan menjadi jalan menuju pendudukan jangka panjang di Lebanon Selatan.
Namun mungkin yang lebih berbahaya daripada pengukuhan pendudukan adalah dampak internal dari kesepakatan ini. Israel tidak lagi perlu berperang secara langsung dengan Hizbullah; karena tanggung jawab untuk melucuti perlawanan telah diserahkan kepada tentara Lebanon.
Dengan kata lain, kesepakatan baru ini menyerahkan misi yang selama bertahun-tahun tidak mampu dilakukan Israel kepada pemerintah Lebanon. Inilah skenario yang juga diakui oleh media-media Israel; bahwa tentara Lebanon akan berhadapan dengan Hizbullah sementara Israel hanya menjadi pengamat.
Proses seperti ini dapat membawa Lebanon memasuki salah satu periode paling berbahaya dalam sejarah modernnya. Pengalaman negara ini menunjukkan bahwa setiap kali perpecahan antara pemerintah, tentara, dan perlawanan berubah menjadi konflik keamanan, maka terbuka jalan menuju perang saudara.
Kini juga ada risiko bahwa perbedaan politik mengenai senjata perlawanan akan berubah menjadi konfrontasi militer antara kekuatan-kekuatan Lebanon; sebuah konflik yang pemenang terbesarnya adalah Israel.
Di sisi lain, Amerika juga dalam kesepakatan ini tidak hanya memainkan peran sebagai mediator yang netral, tetapi telah menjadi aktor utama dalam pelaksanaan kesepakatan. Hampir seluruh pasal kesepakatan terkait dengan pengawasan, dukungan, atau jaminan Amerika; mulai dari pengaturan keamanan hingga pembangunan kembali Lebanon, bantuan ekonomi, pembentukan kelompok kerja bersama, bahkan pengawasan terhadap cara penggunaan sumber daya keuangan.
Ketergantungan yang luas ini juga menghadapkan independensi pengambilan keputusan pemerintah Lebanon pada pertanyaan serius. Negara yang seharusnya membuktikan kemerdekaannya dari poros perlawanan, kini justru mengikat hampir seluruh mekanisme keamanan dan ekonominya kepada Washington. Pada kenyataannya, pemerintah Lebanon untuk menjauh dari satu aktor regional, malah membuat dirinya semakin bergantung kepada aktor luar kawasan.
Hal lain yang patut diperhatikan adalah perubahan bertahap dalam bahasa kesepakatan. Teks yang diterbitkan secara jelas menyatakan bahwa kerangka ini dapat mengarah pada kesepakatan damai menyeluruh antara Lebanon dan Israel.
Artinya, apa yang hari ini dimulai dengan nama mengakhiri konflik, besok mungkin akan berujung pada normalisasi penuh hubungan dengan rezim Zionis; sebuah jalan yang hingga kini ditentang oleh sebagian besar masyarakat Lebanon.
Dari sudut pandang strategis, kesepakatan ini juga memiliki pesan jelas bagi kawasan. Jika sebuah negara setelah mengalami agresi militer akhirnya menerima pendudukan sebagian wilayahnya, melucuti perlawanan internal, dan menempatkan keamanan musuh di atas keamanannya sendiri, maka secara praktis akan terbentuk sebuah pola berbahaya bagi masa depan; sebuah pola di mana agresi militer dapat berubah menjadi pencapaian politik.
Faktanya, pemerintah Lebanon telah melakukan kesalahan mendasar dalam perhitungannya. Pemerintah Lebanon mengira bahwa menjauh dari perlawanan dan memasuki perundingan secara mandiri akan memperkuat posisi negara ini, namun hasilnya justru sebaliknya.
Hari ini, bukan hanya Israel yang menyebut kesepakatan ini sebagai kemenangan bersejarah, tetapi teks kesepakatan juga menunjukkan bahwa hampir seluruh tujuan strategis Tel Aviv, mulai dari melemahkan Hizbullah hingga mengubah struktur keamanan Lebanon, telah dimasukkan di dalamnya.
Lebanon sebenarnya dapat memilih jalan lain; jalan yang berlandaskan penghentian perang, keluarnya pasukan penjajah tanpa syarat, dan mempertahankan keseimbangan daya tangkal. Namun pemerintah negara ini lebih memilih, dengan tujuan menunjukkan independensi politik, menjauh dari kapasitas kesepahaman sebelumnya dan mengambil jalan perundingan langsung.
Hasil dari pilihan ini bukan penguatan kedaulatan nasional, melainkan memberikan legitimasi terhadap kehadiran penjajah, menyerahkan pelucutan senjata perlawanan kepada tentara Lebanon, meningkatkan peran Amerika dalam pengambilan keputusan internal, dan membuka jalan bagi perpecahan internal yang mendalam.
Pada akhirnya, mungkin pelajaran terpenting dari pengalaman ini adalah bahwa dalam politik luar negeri, keputusan emosional dan simbolis tidak dapat menggantikan perhitungan strategis. Kemerdekaan tidak semata-mata didefinisikan dengan menjauh dari seorang sekutu; kemerdekaan memiliki makna ketika sebuah pemerintah mampu tanpa menerima tuntutan pihak agresor, mempertahankan integritas wilayah, kedaulatan nasional, dan keamanan rakyatnya.
Jika hasil sebuah kesepakatan adalah penjajah menganggap dirinya sebagai pemenang, perlawanan melemah, risiko perang saudara meningkat, dan jalan menuju normalisasi hubungan dengan musuh terbuka, maka sangat menggelikan untuk menyebutnya sebagai sebuah pencapaian bagi Lebanon. (*)
Sumber: Mehr News
