BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan penggratisan sekolah swasta yang dinilai tidak adil dan tidak sesuai realitas di lapangan.
Menurutnya, keberadaan sekolah swasta di Kaltim saat ini memperlihatkan dua sisi yang sangat kontras.
“Saya rasa sekolah swasta sekarang ini banyak yang representatif, tapi banyak juga yang sebenarnya tidak pantas mendirikan sekolah namun memaksakan diri,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Dia menilai banyak sekolah swasta yang sudah mampu berjalan secara mandiri dengan standar kualitas yang baik. Namun upaya mereka justru terganggu oleh kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak, terutama dalam hal pembiayaan.
“Di saat sekolah swasta beroperasi dengan baik dan orang tuanya tidak keberatan membayar, negara malah hadir melarang pemerintah daerah membiarkan sekolah swasta memungut biaya. Harus digratiskan. Solusinya apa?” tanyanya.
Ia mengungkapkan bahwa pendekatan seragam terhadap semua sekolah swasta justru menyamaratakan kualitas dan kebutuhan yang berbeda-beda.
Agusriansyah menyebut Muhammadiyah dan Sekolah Islam Terpadu sebagai contoh lembaga yang memerlukan dukungan operasional untuk mempertahankan mutu.
“Sekolah swasta yang berkualitas ini perlu didukung juga oleh pemerintah daerah. Ya, ukur dong kemampuan dan kapasitas dulu sebelum membuat kebijakan,” imbuhnya.
Dia mengkritisi proses perumusan kebijakan pendidikan yang dianggapnya terburu-buru dan tidak berbasis pada kajian yang matang.
“Jangan hanya bikin kebijakan yang terkesan simpel dan murah. Ukur kemampuan kapasitas dulu. Apa sih susahnya? Menurut saya, kebijakan ini dibuat tanpa analisis yang memadai,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ali
Editor: Ufqil Mubin
