BERITAALTERNATIF – Permohonan pengampunan yang diajukan Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, kepada Isaac Herzog, presiden rezim tersebut, telah menempatkan rezim pendudukan itu dalam situasi yang sangat sensitif. Langkah ini diajukan di tengah proses persidangannya dalam berbagai kasus korupsi. Tidak hanya memperlihatkan semakin dalamnya jurang perpecahan politik dan sosial di Israel, tetapi juga membawa dampak serius bagi masa depan sistem pemerintahan, supremasi hukum, serta legitimasi politik Netanyahu sebagai perdana menteri.
Netanyahu, yang saat ini menghadapi tiga berkas perkara terpisah terkait tuduhan suap, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan publik, berusaha mengamankan posisinya di tampuk kekuasaan dengan mengajukan permohonan pengampunan sebelum vonis dijatuhkan. Permintaan ini langsung menuai reaksi keras dari kubu oposisi, para analis politik, serta opini publik. Perdebatan besar pun muncul mengenai wewenang presiden, legitimasi pemberian pengampunan, serta dampaknya terhadap prinsip supremasi hukum.
Kasus-Kasus Korupsi Netanyahu
Perdana menteri Israel tersebut didakwa dalam tiga kasus terpisah yang berkaitan dengan penerimaan suap dan hadiah sebagai imbalan atas pemberian fasilitas dan keuntungan negara. Ketiga kasus itu melibatkan hubungan dengan sebuah perusahaan telekomunikasi, seorang produser Hollywood, serta seorang pemilik media surat kabar.
Setelah bertahun-tahun melakukan penyelidikan, kejaksaan Israel pada 2019 secara resmi mengajukan dakwaan, dan persidangan dimulai pada Mei 2020. Netanyahu menolak seluruh tuduhan tersebut dan menamainya sebagai konspirasi politik untuk menjatuhkannya. Berlarut-larutnya proses persidangan dan berbagai penundaan yang terjadi dalam perjalanannya telah memicu kemarahan luas di kalangan warga wilayah pendudukan, termasuk keluarga para korban perang Gaza.
Permohonan Pengampunan dan Dampak Politiknya
Menurut keterangan kantor presiden rezim ini, permintaan pengampunan yang diajukan Netanyahu tergolong “tidak lazim” dan “memiliki dampak yang sangat besar”. Langkah ini berpotensi merusak kredibilitas lembaga peradilan Israel sekaligus memperkuat kedudukan Netanyahu di kursi kekuasaan.
Pihak oposisi mengingatkan bahwa pemberian pengampunan kepada seorang perdana menteri yang tidak mengakui kesalahan dan tidak menunjukkan penyesalan sama saja dengan melegitimasi korupsi dan menghancurkan prinsip persamaan di depan hukum. Para pemimpin oposisi seperti Yair Lapid dan Yair Golan menegaskan bahwa pengampunan hanya dapat diterima jika Netanyahu secara terbuka mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri dari dunia politik.
Di sisi lain, partai-partai koalisi penguasa serta sejumlah menteri kabinet, termasuk Yisrael Katz dan Bezalel Smotrich, mendukung penuh permohonan pengampunan tersebut dan menggambarkan Netanyahu sebagai “korban persekusi politik”. Dukungan dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga semakin menambah tekanan terhadap Herzog, yang oleh pihak oposisi dinilai sebagai bentuk intervensi asing yang terang-terangan.
Pandangan Hukum dan Sejarah Pengampunan Pra-Vonis
Mika Fetman, mantan pengacara Netanyahu, menegaskan bahwa pengampunan sebelum vonis dijatuhkan adalah sesuatu yang sangat langka dan hampir mustahil dilakukan tanpa adanya pengakuan kesalahan. Contoh sejarah yang kerap dikutip adalah kasus “Bus 300”, ketika para agen Shin Bet yang terlibat dalam pembunuhan dua warga Palestina harus memberikan pengakuan terlebih dahulu agar bisa memperoleh pengampunan.
Permohonan pengampunan Netanyahu sama sekali tidak disertai pengakuan kesalahan ataupun tanggung jawab hukum, bahkan justru berisi tudingan langsung terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama Netanyahu adalah mempertahankan kekuasaan dan mengamankan posisinya dari jerat hukum.
Tekanan Politik dan Gejolak Sosial
Seusai pengajuan permohonan pengampunan, gelombang aksi protes besar-besaran pecah di Tel Aviv. Para demonstran meneriakkan slogan “Pengampunan sama dengan republik pisang”, yang dimaknai sebagai “pengampunan tanpa pertanggungjawaban adalah simbol negara hukum yang runtuh”. Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa simbol-simbol satir seperti buah pisang dan mengenakan pakaian menyerupai baju tahanan.
Sebagian demonstran juga mengenakan topeng Netanyahu dan menudingnya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Mereka menuntut agar permohonan pengampunan itu ditolak. Di sisi lain, mantan perdana menteri Naftali Bennett menyatakan dukungan terhadap pengampunan bersyarat, asalkan Netanyahu mundur dari politik dan seluruh perkara hukumnya dihentikan secara resmi. Benturan sikap ini memperlihatkan betapa dalamnya krisis politik dan sosial yang tengah melanda Israel.
Analisis Media dan Para Pakar
Sejumlah jurnalis dan analis Israel menyebut permohonan pengampunan Netanyahu sebagai “penggunaan alat pengampunan secara berbahaya”. Mereka menilai langkah ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi mencerminkan krisis struktural dalam sistem politik dan peradilan Israel.
Gidi Weitz, jurnalis investigasi, menyebut permohonan ini sebagai “rencana yang busuk” karena memperkuat budaya impunitas dan menyampaikan pesan bahwa elite berkuasa bisa lolos dari hukum tanpa pertanggungjawaban. Sementara itu, Moran Azoulay, jurnalis Yedioth Ahronoth, menyatakan bahwa langkah Netanyahu merupakan tanda kelemahan dan ketakutan, karena ia ingin memperoleh pembebasan penuh tanpa mengakui kesalahan dan tanpa mengundurkan diri dari jabatannya.
Pilihan-Pilihan di Tangan Herzog
Isaac Herzog kini memegang peran kunci dalam menentukan nasib permohonan pengampunan Netanyahu. Sesuai hukum yang berlaku, ia terlebih dahulu harus meminta pertimbangan hukum dari Kementerian Kehakiman dan jaksa agung.
Pilihan yang kini ada di hadapan Herzog meliputi:
- Menerima sepenuhnya permohonan pengampunan tanpa syarat;
- Menolak permohonan dan membiarkan proses persidangan berjalan;
- Menawarkan pengampunan bersyarat melalui kesepakatan hukum yang mencakup pengakuan kesalahan, penyesalan, serta pengunduran diri dari politik.
Para analis menilai bahwa keputusan apa pun yang diambil Herzog akan berdampak langsung terhadap jadwal pemilu, stabilitas koalisi pemerintah, serta masa depan politik Netanyahu.
Jika permohonan diterima, Netanyahu akan meraih kemenangan terbesar atas lembaga peradilan dan budaya impunitas akan semakin mengakar. Jika ditolak, persidangan akan terus berlanjut dan Netanyahu diperkirakan akan melancarkan kampanye politik yang lebih agresif. Pemilu mendatang pun dipastikan akan berlangsung jauh lebih panas dan terpolarisasi.
Sementara itu, pengampunan bersyarat juga tidak lepas dari risiko. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa meskipun ada perjanjian tertulis, peluang kembalinya seorang politikus ke panggung kekuasaan tetap terbuka dan berpotensi melahirkan krisis hukum baru.
Penutup
Berdasarkan laporan media-media rezim ini, Israel kini berada pada sebuah titik yang sangat menentukan. Persoalannya bukan lagi semata-mata soal kasus korupsi, melainkan pertarungan mengenai identitas sistem politik, kekuatan hukum dalam menghadapi pengaruh elite politik, serta masa depan pemerintahan.
Pemberian pengampunan tanpa adanya tanggung jawab hukum tidak hanya akan merusak wibawa lembaga peradilan, tetapi juga berpotensi memicu gelombang besar ketidakpercayaan publik dan krisis kelembagaan. Para pengamat di Israel menyimpulkan bahwa masyarakat kini dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah seorang perdana menteri yang didakwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih bisa dibebaskan dari kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan politik, hukum, dan sosial Israel. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
