BERITAALTERNATIF.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono memaparkan penyebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2026 mengalami penurunan drastis.
Dia menyebutkan APBD Kukar tahun 2026 diperkirakan akan berkisar sekitar Rp 7,3 triliun. Namun, nominal tersebut belum termasuk dana alokasi khusus.
Sementara itu, tahun ini APBD Kukar jauh lebih tinggi: Rp 12 triliun. Pada 2024, APBD Kukar mencapai Rp 14,3 triliun.
Ia mengatakan bahwa penurunan APBD Kukar disebabkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun drastis.
“APBD Kukar tidak sedang baik-baik saja karena sebagian besar komponen penyumbang APBD berasal dari DBH, khususnya dari sektor migas dan batu bara,” jelasnya saat dihubungi awak media ini via telepon seluler, Kamis (7/8/2025).
Ketika migas dan batu bara mengalami penurunan, baik dari sisi produksi maupun harga di tingkat global, dampaknya sangat besar terhadap penerimaan DBH Kukar.
Dalam situasi seperti ini, kata Sunggono, Pemda Kukar akan memprioritaskan program-program utama yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Itu yang pasti,” tegasnya.
Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemerintah pusat dan provinsi serta mandatory spending seperti pendidikan, kesehatan, pengawasan, dan infrastruktur juga akan tetap diprioritaskan oleh Pemda Kukar.
“Besaran persentasenya, termasuk dana desa, sudah ditetapkan oleh pusat,” terangnya.
Dia membuka kemungkinan bagi Pemda Kukar melakukan pemangkasan belanja pegawai dan program non-fisik. Hal tersebut akan menyesuaikan secara otomatis saat APBD Kukar mengalami penurunan.
“Belanja pegawai itu kan maksimal 30% dari APBD. Itu sudah ketentuannya,” ujarnya.
Meskipun APBD Kukar mengalami penurunan, ia meyakinkan bahwa belanja dan pelayanan publik tidak akan terganggu. Hal ini menjadi prioritas utama dalam berbagai program Pemda Kukar.
“Karena fungsi pemerintahan ada di situ, dan itu juga melekat di belanja-belanja yang saya sebutkan tadi. Jadi, insyaallah itu tidak akan terganggu,” tegasnya.
Sedangkan pembangunan infrastruktur akan dilakukan koreksi berdasarkan skala prioritas yang didasarkan pada RPJMD Kukar. Program prioritas akan dijalankan meski anggaran Pemda Kukar berkurang dibandingkan tahun ini.
“Misalnya, jalan antarkecamatan atau jalan usaha tani, itu yang tetap harus kita anggarkan. Infrastruktur lainnya juga, kalau itu prioritas, akan tetap dianggarkan,” jelasnya.
Selama ini, pembangunan di Tenggarong menjadi prioritas karena dianggap sebagai wajah Kukar. Namun dengan keterbatasan anggaran, Pemkab Kukar akan melakukan penyesuaian.
“Kita lihat lagi prioritas yang memang harus kita kerjakan untuk penataan kota,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Ufqil Mubin
