BERITAALTERNATIF.COM – Hampir semua hal yang perlu dikatakan, ditulis, dan ditunjukkan untuk memahami asal-usul “Israel” dan penderitaan rakyat Palestina sebenarnya sudah banyak dibahas. Namun masih banyak yang bertanya: Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa yang salah?
Jawabannya: Tidak ada yang salah—sejak awal, semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan pandangan dunia Zionis.
Setelah Perang Dunia II, seluruh skala genosida Eropa terhadap orang-orang Yahudi perlahan mulai terungkap. Ketika “Israel” didirikan pada tahun 1948, para pendirinya mengangkat Holocaust menjadi mitos pendirian “negara Yahudi”: “Israel” dimaksudkan menjadi tempat di mana orang-orang Yahudi akan dilindungi dari penganiayaan di masa depan.
Namun mitos ini tidak hanya berfungsi sebagai kedok moral untuk menyembunyikan dan membenarkan sifat kolonial serta perebutan tanah dari Zionisme Eropa-Ashkenazi. Mitos ini juga menjadi sumber pembentukan identitas melalui indoktrinasi serta alat propaganda untuk melawan segala kritik terhadap “Israel”—Norman Finkelstein menyebutnya secara tepat sebagai “Industri Holocaust”.
Kesediaan gerakan Zionis untuk bekerja sama dengan apa yang disebut “anti-Semit” ketika hal itu sesuai dengan kepentingannya sudah terlihat bahkan sebelum negara itu berdiri.
“Perjanjian Haavara” (1933–1939) antara Badan Yahudi dan rezim Nazi memungkinkan 60.000 orang Yahudi Jerman beremigrasi ke Palestina—bersama sebagian aset mereka—sementara organisasi Yahudi di seluruh dunia menyerukan boikot terhadap Jerman Nazi.
Ideologi Zionis dan Akarnya
Generasi pertama Zionis sebagian besar adalah orang-orang sekuler dari berbagai aliran politik. Era mereka—akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20—adalah masa meningkatnya nasionalisme, yang mendorong perang anti-kolonial di wilayah-wilayah yang dijajah dan memuncak pada fasisme Barat serta pembunuhan massal yang dilakukan secara industri.
Para pendiri Zionisme sangat dipengaruhi oleh ideologi rasis tersebut—dan keyakinan agama lama mengenai supremasi Yahudi membuat mereka semakin mudah menerima cara berpikir semacam itu.
Meskipun Theodor Herzl dan pemikir Zionis lainnya mengangkat isu “anti-Semit” Eropa, pogrom, dan penderitaan selama berabad-abad, mereka justru mengadopsi pola pikir rasis para penindas mereka sebagai model untuk agenda mereka sendiri.
Perbedaannya adalah bahwa rasisme mereka diarahkan bukan kepada orang Yahudi, melainkan kepada orang Arab dan terutama warga Palestina Muslim serta Kristen—orang-orang yang selama berabad-abad hidup berdampingan secara damai dengan komunitas Yahudi.
Mereka menginginkan sebuah negara bagi orang Yahudi, tetapi memandang diri mereka sebagai orang Eropa kulit putih, sekutu mereka, dan perpanjangan tangan kekuasaan mereka.
Hanya dalam konteks ini seseorang dapat memahami pernyataan seperti yang dibuat pemimpin CDU Friedrich Merz (sekarang Kanselir Jerman): “Mereka [orang Israel] melakukan pekerjaan kotor untuk kita.”
Hal ini juga menjelaskan rasisme yang hingga kini diarahkan di “Israel” terhadap imigran Yahudi dari Afrika dan wilayah non-Barat—terhadap Yahudi Sephardic dan Mizrahi.
Bahwa “Israel” merupakan proyek kolonial menjadi jelas segera setelah pendiriannya.
“Rencana Dalet” (Maret 1948), yang disetujui David Ben-Gurion, merupakan rencana militer untuk pengusiran sistematis warga Palestina dari wilayah-wilayah strategis.
Antara Desember 1947 dan musim gugur 1948, sebanyak 531 desa dan kota Palestina dihancurkan atau dikosongkan penduduknya.
Sejak awal, “Israel” dirancang sebagai koloni Barat—namun dijual kepada dunia luar sebagai “negara sekuler”, “satu-satunya demokrasi di kawasan”, dan “satu-satunya tempat aman bagi orang Yahudi”.
Para intelektual Yahudi yang berpikiran kritis telah melihat hal ini sejak awal.
Dalam surat terbuka tahun 1948 yang ditandatangani Hannah Arendt, Albert Einstein, dan lainnya serta diterbitkan di New York Times, mereka memperingatkan adanya “fasisme” dalam gerakan Zionis dan menggambarkan Partai Cherut pimpinan Menachem Begin sebagai “teroris” dan “memiliki struktur seperti Nazi”.
Fungsi “Israel” bagi Barat
Bagi kekuatan kolonial yang sedang menurun, Inggris dan Prancis, pendirian “Israel” memberikan kesempatan untuk mundur dari kawasan tersebut tanpa kehilangan kekuasaan dan pengaruh.
Bagi pewaris Kerajaan Inggris, yaitu Amerika Serikat, “Israel” adalah tangan panjang mereka dan pangkalan militer terbesar di kawasan tersebut—atau seperti yang berulang kali ditekankan pejabat AS, “kapal induk Amerika yang tidak dapat ditenggelamkan di Timur Tengah”.
“Israel” adalah satu-satunya negara berkekuatan nuklir di kawasan tersebut, dengan perkiraan memiliki 90 hingga 400 hulu ledak nuklir.
Amerika Serikat dan Prancis membantu membangun persenjataan ini.
Jerman memasok kapal selam kelas Dolphin yang diduga mampu membawa rudal jelajah berkemampuan nuklir—sebuah keterlibatan langsung Jerman dalam pencegahan nuklir Israel.
Pada tahun 2024 saja, pemerintah Jerman menyetujui ekspor senjata ke “Israel” senilai lebih dari 300 juta euro—di tengah perang Gaza.
Bagi Jerman dan semua negara Barat lainnya yang secara aktif berpartisipasi dalam Judeophobia, penganiayaan, dan akhirnya pembantaian sistematis terhadap orang Yahudi di bawah kepemimpinan Jerman, “Israel” menjadi pelepasan moral—bagi Jerman, pembersih terbaik bagi hati nurani mereka yang ternoda.
Bagi negara-negara sekitarnya, “Israel” menjadi pedang Damocles.
Bagi rakyat Palestina, hal itu menjadi Nakba—malapetaka yang terus berlangsung sejak kedatangan pertama Zionis Eropa dan berlanjut hingga hari ini.
Kita semua saat ini menyaksikan puncaknya yang terus berlangsung: Genosida di Gaza.
Narasi Pembelaan Diri dan Legitimasi Agama
Mengingat kekejaman yang dialami selama pogrom rasis di Eropa Kristen—khususnya kejahatan Nazi Jerman dan sekutu fasisnya—dapat dipahami bahwa para penyintas mengalami trauma dan kehilangan kepercayaan.
Hal ini juga berlaku bagi mereka yang pergi ke Palestina untuk mendirikan apa yang mereka yakini sebagai tanah air yang aman.
Dari trauma tersebut muncul legenda: apa pun yang dilakukan orang Israel merupakan hak alami mereka untuk membela diri.
Narasi ini berhasil disampaikan kepada masyarakat dunia dan hingga hari ini sebagian besar orang menerimanya.
Ditambah lagi dengan narasi keagamaan: Tuhan memilih orang-orang Yahudi dan menjanjikan tanah tersebut kepada mereka.
Dengan demikian, “Israel” tidak hanya memiliki legitimasi sekuler, hukum, sejarah, dan moral—yang berasal dari isu “anti-Semitisme” dan Holocaust—tetapi juga legitimasi ilahi.
Kerangka pemikiran ini dapat dibandingkan dengan ideologi “darah dan tanah”, konsep “manusia unggul Arya”, serta keyakinan Hitler bahwa dirinya dipilih oleh “Providensi”—sebuah pengganti Tuhan dalam pandangan Nazi.
Hal ini mungkin terdengar kasar dan naif. Namun memang demikian cara para Zionis menggambarkan “Israel”.
Ingat kembali Netanyahu di PBB yang menggunakan gambar bom bergaya komik lama untuk menggambarkan ancaman nuklir Iran yang diklaim.
Ingat juga mantan Kanselir Jerman Scholz yang, bahkan ketika berhadapan dengan pembantaian genosida di Gaza, tetap menyatakan “hak Israel untuk membela diri”.
Pada Hari Peringatan Holocaust tahun 2023, ia menulis di Die Zeit bahwa “never again” (tidak akan pernah lagi) adalah setiap hari, bahkan ketika Israel terus melakukan Holocaust-nya di Gaza.
Ungkapan ini terus digunakan oleh politisi Jerman setiap kali menyangkut “Israel”.
Ketika berhadapan dengan genosida di Gaza, mereka memilih diam atau kembali menggunakan klise “pembelaan diri”—yang menunjukkan ketidakjujuran, kemunafikan, dan standar ganda mereka.
Dari Korban Menjadi Pelaku
Dapat dipahami bahwa para penyintas Holocaust mengidentifikasi diri sebagai korban dan dipandang demikian oleh orang lain.
Ketidakpercayaan, perasaan sebagai korban, bahkan paranoia dapat dipahami sebagai konsekuensi psikologis dari Holocaust.
Namun, konsekuensi lain yang sama logisnya seharusnya adalah penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, penganiayaan, dan penindasan terhadap semua manusia—yang diwujudkan dalam seruan tulus “never again”, sebagaimana selalu disuarakan oleh sebagian penyintas dan para anti-fasis sejati. Namun bagi “Israel”, pilihan pertama justru dieksploitasi.
Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang telah begitu menderita dapat berubah dalam waktu yang begitu singkat menjadi sebuah negara yang mengadopsi dan mempraktikkan ideologi serta metode para penyiksanya?
Bahkan mantan Zionis kini bertanya: “Apa yang salah?” Jawabannya: Tidak ada.
Para pendiri laki-laki dan perempuan melihat diri mereka sejak awal sebagai penjajah kolonial di wilayah asing.
“Sebuah tanah tanpa rakyat untuk rakyat tanpa tanah” dan “tidak ada yang namanya orang Palestina”—itulah prinsip panduan mereka.
Pengusiran, pencabutan hak, dan penghancuran fisik penduduk lokal dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Untuk melaksanakan hal tersebut, rakyat mereka sendiri harus diindoktrinasi menjadi kelompok fasis yang keras, sementara warga Palestina digambarkan sebagai manusia yang lebih rendah.
Penyebutan tentang Palestina sebagian besar dianggap tabu; jika mereka disebut, mereka disebut sebagai orang Arab, teroris, atau sejak Oktober 2023, sebagai “binatang yang menyerupai manusia” dan “Amalek”.
Indoktrinasi dan Rasisme dalam Masyarakat dan Hukum
Gambaran yang disampaikan negara Israel tentang warga Palestina dalam buku-buku pelajaran mereka tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan Nazi kepada masyarakat Jerman tentang orang Yahudi.
Ilmuwan Israel Nurit Peled-Elhanan telah mendokumentasikan bagaimana warga Palestina secara sistematis digambarkan sebagai “primitif”, “bermusuhan”, dan “lebih rendah secara budaya”—jika mereka diakui keberadaannya sama sekali dan tidak hanya digambarkan sebagai ancaman teroris.
Para korban masa lalu selalu memiliki kedekatan yang mengerikan dengan para penindas rasis mereka.
Dalam logika indoktrinasi ini, dunia di luar “Israel” sepenuhnya terdiri dari “anti-Semit” yang menunggu untuk menghancurkan orang Yahudi.
Musuh utama bukanlah para “anti-Semit” historis yang berakar di Eropa Kristen, melainkan terutama warga Palestina, orang Arab, dan Muslim.
Dengan demikian, selama lebih dari 70 tahun pencucian otak, telah dibentuk sebuah masyarakat fasis di mana hingga 80 persen penduduknya mendukung penghancuran total terhadap warga Palestina.
Rasisme juga dilembagakan secara hukum. “Undang-Undang Negara Bangsa” tahun 2018 menyatakan “Israel” sebagai “negara-bangsa bagi rakyat Yahudi”, menurunkan status bahasa Arab dari bahasa resmi menjadi bahasa yang hanya memiliki “status khusus”, serta menyatakan permukiman Yahudi sebagai “aset nasional”.
Lebih dari 65 undang-undang Israel secara langsung maupun tidak langsung melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina.
Namun “Israel” dan para pelindung Baratnya—yang disebut sebagai anti-Semit sebenarnya—melakukan segala cara untuk mempertahankan anti-Semitisme tetap hidup di dunia dan bahkan mendorongnya.
Sebab tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk membungkam kritik terhadap “Israel” atau pernyataan yang mendukung Palestina selain menggunakan tuduhan anti-Semitisme sebagai senjata.
Penyimpangan Konsep anti-Semitisme
Bagaimana sebuah istilah yang sejak awal sudah diperdebatkan kemudian semakin diselewengkan dan digunakan kembali sebagai senjata untuk melawan kritik terhadap “Israel”.
Herzl menulis dalam The Jewish State: “Orang-orang anti-Semit akan menjadi sahabat terdekat kita … karena kita akan membentuk benteng melawan kaum barbar [orang Arab] dengan negara Yahudi…”
Dengan istilah “anti-Semit”, yang dimaksudnya adalah mereka yang benar-benar demikian: kaum rasis Kristen-Eropa yang pada zamannya sedang menentukan arah sejarah umat manusia.
Dalam pengertian ini, Zionisme dapat dipahami sebagai perpanjangan dari rasisme Kristen-Eropa—dan para pendukungnya, dari Herzl hingga Netanyahu, sebagai kelompok rasis.
Mereka memandang warga Palestina khususnya, serta orang Arab dan Muslim secara umum, sebagai kaum barbar dan makhluk yang lebih rendah.
Cara berpikir ini kemudian dibentuk menjadi sebuah alat politik.
“Definisi Kerja Anti-Semitisme” IHRA tahun 2016 mencantumkan 11 contoh—7 di antaranya berkaitan dengan “anti-Semitisme” yang diarahkan kepada “Israel”, termasuk “mempertanyakan hak Israel untuk berdiri”.
Para akademisi Yahudi terkemuka, termasuk sejarawan Israel Moshe Zimmermann, memperingatkan bahwa definisi ini mengkriminalisasi kritik yang sah terhadap “Israel” dan menekan ekspresi yang mendukung Palestina.
Bagaimana penyensoran ini bekerja terlihat pada tahun 2012, ketika penulis Jerman Günter Grass dalam puisinya berjudul What Must Be Said menggambarkan “Israel” sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia.
“Israel” segera memberlakukan larangan masuk terhadap peraih Nobel tersebut; di Jerman, ia dicemarkan sebagai seorang “anti-Semit”.
“Never Again”—Sebuah Ungkapan yang Diputarbalikkan
Slogan “never again” (tidak akan pernah lagi) menjadi prinsip utama di Jerman pascaperang bagi kelas politik yang “telah mengalami denazifikasi”, para pendukungnya, dan masyarakat yang dianggap telah “dibebaskan”.
Dengan gerakan mahasiswa tahun 1968, slogan ini menjadi seruan politik dan bagian dari identitas nasional yang terluka bagi generasi Jerman pascaperang.
Walaupun awalnya benar-benar dimaksudkan setelah kejahatan Jerman terungkap, seiring waktu slogan tersebut ditafsirkan ulang dan diubah menjadi alat yang dapat digunakan sesuai kepentingan.
Pada tahun 2008, Angela Merkel menyatakan di hadapan Knesset bahwa keamanan “Israel” adalah “bagian dari raison d’état Jerman” (alasan keberadaan negara Jerman)—sebuah formula yang tidak pernah secara resmi diadopsi parlemen atau didefinisikan secara hukum, namun sejak saat itu telah mengikat kebijakan Jerman secara tidak bersyarat kepada kepentingan Israel.
Pada tahun 2023, Olaf Scholz kembali mengulang hal tersebut dalam konteks Perang Gaza—sementara para menteri Israel berbicara secara terbuka tentang “pemindahan sukarela” warga Palestina dari Gaza.
Sejak tahun 1999, Menteri Luar Negeri Jerman dari Partai Hijau, Joschka Fischer, telah mengurangi makna ungkapan tersebut menjadi sesuatu yang absurd ketika ia menyalahgunakannya untuk membenarkan invasi Jerman ke Yugoslavia.
Masyarakat Jerman, khususnya, pada suatu saat nanti akan menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah ikut terlibat dalam sebuah genosida untuk kedua kalinya dalam satu abad.
Hari ini, di tengah berlangsungnya genosida terhadap rakyat Palestina dan Lebanon, makna ungkapan tersebut menjadi lebih jelas dari sebelumnya: “Never again” hanya berlaku bagi orang Yahudi Zionis. Semua yang lain dapat dibantai dan dimusnahkan tanpa hukuman. (*)
Penulis: Tariq Marzbaan
Sumber: Al Mayadeen
