BERITAALTERNATIF.COM – Sejak dimulainya agresi militer Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran, bukan hanya tujuan yang diumumkan dalam operasi tersebut yang tidak tercapai, tetapi berdasarkan pengakuan para pejabat Barat dan media-media Amerika, para penyerang juga menghadapi kebuntuan strategis serta kekalahan di medan perang dan politik.
Perang yang diawali dengan serangan besar-besaran dan pembunuhan warga sipil, termasuk para pelajar yang tidak bersalah, dengan cepat berkembang menjadi persoalan yang berdampak luas secara kemanusiaan, keamanan, dan ekonomi serta memunculkan berbagai reaksi dari media internasional.
Media-media dunia, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda, berupaya membentuk narasi mengenai perang tersebut. Menelaah pemberitaan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perang yang sebenarnya serta prospeknya.
Media Berbahasa Inggris
Surat kabar The New York Times, dalam laporan yang ditulis Erica Solomon, kepala biro Iran, menulis bahwa Republik Islam Iran telah menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan ketegangan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi AS dan kekhawatiran melemahnya kendali Iran atas Selat Hormuz.
Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator senior Iran, menyatakan bahwa era “respons proporsional” telah berakhir dan “setiap agresi terhadap kepentingan dan keamanan Iran akan menghadapi respons yang lebih cepat, lebih berat, dan lebih menyakitkan.”
Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, juga mengumumkan rencana pembentukan “zona terlarang” bagi pelayaran di Teluk Persia.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa setelah serangan rudal terhadap dua kapal perang AS, Iran mengambil pendekatan yang lebih ofensif dan berupaya merebut kembali inisiatif.
Farzaneh Sabet, analis dari Geneva Institute, menjelaskan bahwa Iran berharap peningkatan konflik dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia atau menyebabkan Selat Hormuz ditutup sepenuhnya.
Sementara itu, Hamidreza Azizi, analis International Crisis Group, menegaskan bahwa perhitungan Iran telah berubah dan serangan terhadap kapal-kapal perang Amerika merupakan “tanda dari perubahan tersebut”.
The New York Times menambahkan bahwa para pemimpin Iran menilai saat ini, sebelum pemilihan paruh waktu AS, merupakan waktu terbaik untuk meningkatkan tekanan. Mohammad Ali Shabani, analis regional, menyebut momentum tersebut sebagai “momen yang menentukan”.
Pada saat yang sama, perekonomian Iran berada di bawah tekanan berat dan pemerintah menaikkan sejumlah harga bensin. Namun, sejumlah analis berpendapat memburuknya kondisi ekonomi global pada akhirnya akan mendorong pemerintahan Trump menuju semacam kesepakatan terbatas.
Pada bagian akhir, The New York Times menyinggung meningkatnya serangan Ansarullah Yaman terhadap Arab Saudi serta ancaman timbal balik yang semakin menambah bara konflik regional tersebut.
Majalah The Economist melaporkan bahwa penutupan Selat Hormuz secara berkala dan serangan terhadap pelayaran di Laut Merah telah mendorong negara-negara Timur Tengah menghidupkan kembali koridor darat dan kereta api.
Menurut laporan tersebut, Irak setiap hari mengirim 1.300 truk minyak melalui Gurun Suriah menuju Pelabuhan Baniyas di Laut Mediterania. Jalur tersebut mencakup sekitar 5 persen ekspor minyak Irak.
Uni Emirat Arab juga mengalami peningkatan tajam dalam transportasi darat setelah lalu lintas kargo dan penumpang di Bandara Dubai turun 30 persen. Sebuah perusahaan logistik bahkan melaporkan bahwa pada Maret, bulan pertama perang, pendapatannya telah melampaui pendapatan sepanjang tahun sebelumnya.
Laporan tersebut menambahkan bahwa jaringan kereta api juga mulai dihidupkan kembali. Kereta api dari pelabuhan-pelabuhan Iran di Laut Kaspia menuju Teheran beroperasi setiap 20 menit, sementara perdagangan bulanan melalui jalur kereta api Iran-Afghanistan meningkat lebih dari dua kali lipat.
Negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk juga mempercepat penyelesaian jalur kereta api Kuwait-Oman sepanjang 2.100 kilometer dengan nilai 250 miliar dolar AS. Irak juga memprioritaskan pembangunan jalur pipa Basra-Haditha senilai 4,6 miliar dolar AS untuk mengangkut 2 juta barel minyak per hari.
The Economist, dengan merujuk pada proyek-proyek besar serat optik seperti Silk Link Arab Saudi-Suriah serta upaya menghidupkan kembali jaringan pipa Irak menuju Mediterania oleh Chevron, Aramco, dan Qatar, menegaskan bahwa perang sedang mengubah geografi ekonomi kawasan.
Meskipun transportasi laut masih menjadi pilihan termurah, gangguan berkepanjangan membuat pelabuhan-pelabuhan pesisir semakin lemah dibandingkan pusat-pusat perdagangan di wilayah pedalaman.
“Perang telah melakukan sesuatu yang berkali-kali gagal dilakukan diplomasi: memaksa negara-negara tetangga di Timur Tengah kembali berdagang satu sama lain,” tulis media tersebut.
Jaringan NBC News melaporkan peningkatan konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Iran dan AS.
Menurut laporan tersebut, CENTCOM menyatakan bahwa sebagai respons terhadap dua serangan rudal Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) terhadap sebuah kapal perang Amerika, pihaknya menghancurkan lima kapal tanker Iran yang terkait dengan Garda Revolusi; empat di antaranya berada di Laut Oman dan satu lainnya di dekat Pulau Kharg.
Juru bicara CENTCOM mengklaim bahwa “tidak ada personel Amerika yang terluka”.
IRGC juga menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah menargetkan dua kapal perang Amerika dengan rudal balistik dan menyebabkan kerusakan. Setelah itu, Iran melancarkan serangan rudal terhadap Pangkalan Udara Al-Azraq milik Amerika di Yordania.
Angkatan Laut Garda Revolusi juga mengeluarkan peringatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bahwa awak kapal tanker yang berada di pelabuhan Kuwait dan Bahrain harus segera meninggalkan kapal mereka, karena kedua negara tersebut, sebagai tuan rumah pasukan Amerika dan mitra dalam tindakan mereka, akan menjadi sasaran.
NBC News menambahkan bahwa Selat Hormuz telah berubah menjadi medan utama pertempuran dan serangan timbal balik terhadap kapal-kapal tanker terus berlangsung.
Pemerintahan Trump juga memberlakukan sanksi baru terhadap industri penerbangan Iran dengan menargetkan lebih dari 24 perusahaan penerbangan komersial dan swasta serta penyedia layanan kargo asing.
Laporan tersebut menggambarkan sebuah siklus berbahaya berupa serangan dan serangan balasan, di mana kedua pihak terus menggeser garis merah satu sama lain. Iran menuntut kapal-kapal melintas melalui jalur yang disetujuinya, sedangkan Amerika mempromosikan jalur selatan yang berada di bawah pengawalannya.
National Public Radio (NPR) membahas masa depan pangkalan militer Amerika di Teluk Persia setelah serangkaian serangan besar Iran.
Menurut laporan tersebut, salah satu pertanyaan paling sensitif bagi Washington dan sekutu Arabnya saat ini adalah apakah pola penempatan ribuan tentara Amerika dengan alasan melindungi mereka dari Iran masih akan bertahan.
Koresponden NPR di Teluk Persia mengatakan: “Kenyataannya adalah tidak ada pengganti bagi pertahanan Amerika di Teluk Persia.”
Bilal Saab, mantan penasihat Pentagon, juga menekankan bahwa anggapan negara-negara Arab sedang melakukan peninjauan ulang secara mendasar merupakan sesuatu yang “berlebihan”.
Namun, Majed Al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, mengakui bahwa perang tersebut menunjukkan arsitektur keamanan Teluk Persia dibangun di atas “pencegahan yang rapuh”.
Ia mengatakan: “Sebuah drone mampu mengurangi kapasitas produksi gas alam cair Qatar sebesar 17 persen. Sebuah drone yang mungkin biaya keseluruhannya dalam seluruh rantai pasoknya tidak lebih dari 100 ribu dolar.”
Di Bahrain, Laksamana Daryl Caudle secara terang-terangan mengatakan: “Kami tidak akan kembali ke sana dalam waktu dekat.”
Laporan tersebut menyebutkan bahwa dari sekitar 8.000 personel militer yang berada di Bahrain sebelum perang, kini kurang dari 100 orang yang tersisa dan sebanyak 1.300 anggota keluarga telah dievakuasi.
Pada saat yang sama, negara-negara Arab Teluk, dengan mengandalkan perjanjian pertahanan baru, termasuk Kesepakatan Makkah dengan Turki dan Pakistan serta kerja sama dengan Ukraina di bidang drone, berusaha mengurangi ketergantungan mereka.
BBC melaporkan bahwa harga minyak untuk pertama kalinya sejak akhir Juli menembus angka 100 dolar AS per barel.
Kenaikan tersebut terjadi setelah serangan timbal balik Iran dan Amerika serta serangan Ansarullah Yaman terhadap fasilitas minyak Arab Saudi.
Menurut laporan tersebut, Amerika merespons serangan rudal Iran terhadap salah satu kapal perangnya dengan menargetkan lima kapal tanker Iran yang terkait dengan IRGC. Empat kapal berada di Laut Oman dan satu lainnya berada di dekat Pulau Kharg.
CENTCOM mengklaim bahwa kapal-kapal tersebut merupakan bagian dari “jaringan bayangan bernilai miliaran dolar untuk pendanaan Garda Revolusi”.
Teheran kemudian merespons dengan meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika di Yordania serta menyerang dua kapal perang Amerika dan delapan kapal tanker di Selat Hormuz, sehingga siklus aksi balasan terus berlanjut.
Pada saat yang sama, Ansarullah Yaman melancarkan serangan drone dan rudal terhadap fasilitas energi serta infrastruktur sipil Arab Saudi. Serangan tersebut menyebabkan 73 orang terluka dan memicu kebakaran di fasilitas minyak negara tersebut.
BBC mengingatkan bahwa sebelum perang, harga minyak Brent berada di sekitar 70 dolar AS. Penutupan Selat Hormuz, yang menjadi jalur bagi 20 persen minyak dan gas alam cair dunia, menjadi faktor utama lonjakan harga tersebut.
Media Arab
Al Jazeera dalam sebuah artikel membahas “kontradiksi peran Qatar sebagai mediator sekaligus target serangan militer”.
Media tersebut menulis bahwa pada September 2025, Israel menyerang lokasi tempat para pemimpin Hamas berada di Doha. Serangan itu terjadi ketika Qatar menjadi tuan rumah perundingan yang didukung AS untuk gencatan senjata di Gaza.
Setahun kemudian, Qatar kembali menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran setelah pecah perang AS dan Israel terhadap Iran.
Meskipun mengalami serangan tersebut, Doha tidak meninggalkan peran mediasinya dan tetap berupaya memajukan perundingan Gaza serta mengurangi ketegangan regional.
Artikel tersebut menekankan bahwa Qatar bukan menjadi sasaran karena keterlibatan langsung dalam perang, melainkan karena “posisinya dalam jaringan hubungan dan peran mediasinya” membuat negara tersebut rentan.
Penulis menyimpulkan bahwa mediasi merupakan bagian dari strategi “penyeimbangan” Qatar. Namun, untuk mempertahankan peran tersebut, hubungan yang beragam dan jaminan keamanan saja tidak cukup. Diperlukan kerangka internasional yang lebih efektif untuk melindungi negara-negara mediator.
Al Mayadeen dalam sebuah artikel membahas meningkatnya ketegangan antara Yaman dan Arab Saudi.
Penulis laporan menyebutkan bahwa Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir melancarkan lebih dari 120 serangan udara terhadap lima provinsi di Yaman.
Sebagai tanggapan, pasukan Yaman meluncurkan puluhan rudal balistik dan drone untuk menyerang sejumlah target militer dan ekonomi penting di wilayah selatan Arab Saudi, termasuk fasilitas Aramco di Jizan, Abha, dan Najran serta Pangkalan Udara King Khalid.
Menurut penulis, serangan tersebut menunjukkan kemampuan Yaman memperluas jangkauan respons sekaligus memperlihatkan kerentanan sistem pertahanan udara Arab Saudi.
Artikel tersebut juga menekankan bahwa pasukan Yaman berhasil menghancurkan sebagian pergerakan dan peralatan militer yang didukung Riyadh serta menembak jatuh beberapa drone Saudi.
Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa berlanjutnya pendekatan militer, blokade, dan kebuntuan politik menghadapkan Arab Saudi pada “dilema strategis” serta biaya yang semakin besar. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kedua pihak memasuki tahap konfrontasi yang lebih luas.
Rai al-Youm dalam sebuah artikel mengecam keras kebijakan AS dan membahas serangan negara tersebut terhadap warga sipil di Iran, khususnya sebuah sekolah di Minab dan sebuah pesta pernikahan di Sirik.
Penulis menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari strategi “shock and awe” atau “kejutan dan ketakutan”, yang bertujuan menciptakan rasa takut, melemahkan moral masyarakat, dan menekan pemerintah Iran.
Menurutnya, pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak bukan hanya tidak akan menghancurkan tekad masyarakat Iran, tetapi justru akan meningkatkan solidaritas nasional dan memperkuat semangat perlawanan.
Artikel tersebut juga mengecam sikap diam masyarakat internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta menyebut serangan tersebut sebagai tindakan yang memenuhi kategori kejahatan perang.
Penulis berargumentasi bahwa meskipun Amerika memiliki keunggulan teknologi dan informasi, negara tersebut telah melakukan kesalahan strategis dalam memahami semangat serta respons masyarakat Iran.
Pada akhirnya, artikel tersebut menekankan bahwa tekanan militer dan pembunuhan warga sipil, alih-alih membuat Iran menyerah, justru akan meningkatkan perlawanan dan penolakan terhadap tuntutan Washington.
Media China
People’s Daily China dalam sebuah tulisan berjudul China Mengusulkan Jalan Praktis bagi Timur Tengah untuk Keluar dari Situasi Keamanan yang Sulit menulis bahwa Presiden China Xi Jinping, dalam pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, menekankan perlunya membangun arsitektur keamanan baru di Timur Tengah berdasarkan keamanan bersama, komprehensif, berbasis kerja sama, dan berkelanjutan.
Xi mengusulkan empat hal untuk mencapai tujuan tersebut: memperkuat kemampuan negara-negara kawasan dalam menjaga keamanan mereka sendiri; mengambil pendekatan komprehensif untuk menyelesaikan krisis yang saling berkaitan; menghubungkan keamanan dengan pembangunan, serta meningkatkan koordinasi internasional.
Tulisan tersebut menekankan bahwa negara-negara Timur Tengah harus menentukan sendiri persoalan keamanan kawasan mereka dan melalui dialog serta kerja sama menciptakan kerangka yang sesuai dengan realitas kawasan.
Menurut China, berbagai krisis di Timur Tengah saling berkaitan sehingga penyelesaian secara terpisah tidaklah cukup.
Dalam konteks ini, persoalan Palestina tetap berada di pusat berbagai krisis kawasan. Penerapan solusi dua negara dan pencapaian solusi yang adil harus menjadi prioritas.
Penulis memandang pembangunan ekonomi sebagai fondasi keamanan yang berkelanjutan serta menekankan pentingnya menjaga keamanan jalur pelayaran internasional dan kebebasan navigasi.
China menyatakan siap bekerja sama dengan negara-negara kawasan untuk melindungi jalur-jalur tersebut, mengembangkan kerja sama ekonomi, dan meningkatkan rasa saling percaya.
Media tersebut pada bagian lain juga menekankan peran PBB dan hukum internasional dalam menyelesaikan krisis Timur Tengah.
Sanksi sepihak dan “yurisdiksi ekstrateritorial” tanpa mandat PBB dinilai tidak efektif.
Tulisan tersebut, dengan menekankan penolakan China terhadap hegemoni dan konfrontasi blok, menggambarkan pendekatan Beijing sebagai upaya menciptakan tatanan keamanan baru di Timur Tengah yang menempatkan dialog, pembangunan, kedaulatan negara, dan keamanan bersama sebagai landasan.
Xinhua dalam sebuah laporan berjudul Apa yang Kita Ketahui tentang Markas Perang Ekonomi Iran? menulis bahwa Kementerian Urusan Ekonomi dan Keuangan Iran, di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan kondisi perang, membentuk “Markas Perang Ekonomi” untuk mempercepat koordinasi antarlembaga dan menangani persoalan ekonomi yang ditimbulkan oleh perang.
Menurut laporan tersebut, langkah ini dilakukan ketika Iran secara bersamaan menghadapi sanksi selama beberapa dekade, dampak ekonomi akibat serangan Amerika dan Israel, blokade laut Amerika, serta tekanan baru dari Washington.
Tugas utama markas tersebut adalah mengidentifikasi gangguan ekonomi yang disebabkan oleh perang dan memberikan solusi praktis terhadap persoalan perdagangan, pembiayaan, serta aktivitas perusahaan.
Xinhua, mengutip pejabat dan pakar Iran, menambahkan bahwa markas tersebut dapat mencegah birokrasi dengan mengoordinasikan berbagai lembaga sekaligus menjamin keberlangsungan rantai pasok, impor dan ekspor, penyediaan kebutuhan pokok, obat-obatan dan bahan baku, serta dukungan terhadap unit-unit produksi.
Para pakar yang dikutip Xinhua menilai pembentukan lembaga tersebut sebagai tanda kesiapan Iran menghadapi tekanan Amerika dalam jangka panjang.
Mereka berpendapat bahwa setelah lebih dari empat dekade menghadapi sanksi, perekonomian Iran telah membangun sejumlah kapasitas untuk beradaptasi dengan berbagai pembatasan eksternal.
Pada saat yang sama, kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk memperbaiki sistem nilai tukar dan anggaran, memperkuat sektor swasta, mengendalikan inflasi, serta mengurangi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. (*)
Sumber: Mehr News
