BERITAALTERNATIF.COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tenggarong mengembangkan program
Sinergi Pemasaran dan Pelatihan Lahan Terpadu atau Simpul Berdaya untuk menghubungkan pelatihan keterampilan, produksi, pekerjaan, hingga pemasaran hasil usaha warga binaan.
Program tersebut diperkenalkan dalam peresmian Kampung Pemasyarakatan Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE Pastarung dan Cafe Nahlok Lapas Kelas IIA Tenggarong, Selasa (20/10/2026).
Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, I Wayan Nurasta Wibawa, menjelaskan Simpul Berdaya dirancang untuk menjawab persoalan yang kerap dihadapi lembaga pemasyarakatan, terutama dalam memasarkan produk hasil pembinaan kemandirian.
Ia menyebut lahan seluas 3.000 meter persegi di lingkungan lapas akan dimanfaatkan untuk mendukung program tersebut. Berbagai kegiatan produktif disiapkan dengan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pelatihan pertanian hingga penciptaan akses pasar.
“Intinya Simpul Berdaya ini menghubungkan pelatihan, pekerjaan, produksi, sampai pasar,” ujarnya.
Salah satu kegiatan yang sudah berjalan adalah peternakan ayam petelur dengan populasi sekitar 8.000 ekor. Hasil produksi telur mulai dipanen dan jalur pemasarannya telah disiapkan.
“Sekarang kita sudah panen telur. Ayamnya ada 8.000 ekor dan pasarnya juga sudah ada,” kata Wayan.
Selain peternakan, pihaknya bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mengembangkan usaha kafe yang dikelola melalui program pemberdayaan. Lapas juga merencanakan layanan pencucian mobil sebagai bagian dari kegiatan ekonomi produktif.
Menurut Wayan, keterlibatan mitra usaha penting agar pembinaan tidak berhenti pada pemberian keterampilan, tetapi berlanjut hingga warga binaan memiliki pengalaman kerja dan produk yang bisa dipasarkan.
“HIPMI siap membantu. Itu yang mendasari kita menjalankan program ini,” tuturnya.
Kata Wayan, program tersebut juga akan menyasar anak-anak melalui kegiatan edukasi pertanian dan pembuatan tempe. Untuk pelaksanaannya, Lapas Tenggarong berencana bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Yan Rusmanto, menilai lembaga pemasyarakatan memiliki potensi besar untuk menghasilkan sumber daya manusia yang produktif apabila pembinaan dilakukan secara tepat.
Menurutnya, warga binaan tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.
“Potensi pemasyarakatan itu luar biasa kalau kita melihat dari sisi positifnya,” ungkap Yan.
Ia menjelaskan Simpul Berdaya merupakan program yang mengintegrasikan pembinaan kemandirian dari tahap awal hingga pemasaran. Dengan pola tersebut, hasil pembinaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga binaan dan masyarakat luas.
“Bukan sulit membuat produk, tetapi persoalannya produk itu mau dibawa ke mana. Nah, itu yang sedang kita cari solusinya,” jelasnya.
Yan menyebut peternakan ayam petelur yang dikelola warga binaan Lapas Tenggarong menjadi salah satu contoh kegiatan yang perlu didukung dengan sistem pemasaran yang terencana. Dengan populasi 8.000 ekor, produksi telur berpotensi mencapai sekitar 7.000 butir per hari ketika peternakan beroperasi maksimal.
Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah produk yang dihasilkan. Ketersediaan pasar dan keberlanjutan usaha juga harus menjadi perhatian.
“Produksinya harus berjalan, hasilnya harus terserap. Jadi pembinaan ini betul-betul bisa dimanfaatkan,” katanya.
Yan berharap program tersebut dapat terus dijalankan secara sistematis, meskipun nantinya terjadi pergantian kepala lapas.
“Siapa pun yang menjabat sebagai Kalapas nanti harus tetap menjalankan program ini. Sistemnya sudah dibangun, jadi jangan sampai berhenti,” tegasnya.
Yan menilai pembinaan kemandirian perlu diperkuat agar warga binaan memiliki bekal untuk menjalankan fungsi sosial setelah menyelesaikan masa pidana.
Ia mengakui salah satu tantangan yang dihadapi mantan narapidana adalah stigma negatif ketika kembali ke lingkungan masyarakat.
Karena itu, kata dia, upaya pemberdayaan perlu dibarengi dukungan masyarakat agar mereka memperoleh kesempatan untuk bekerja dan menjalani kehidupan secara produktif.
“Persoalan yang berat itu label mantan narapidana. Ini yang harus kita ubah bersama,” ujarnya.
Menurut Yan, tanggung jawab pembinaan memang berada pada lembaga pemasyarakatan. Namun, penerimaan kembali warga binaan setelah bebas juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Ia turut mendorong pemerintah daerah agar memberikan dukungan lebih besar terhadap pengembangan program tersebut, terutama melalui penyediaan lahan dan tempat kerja.
Yan menyebut fasilitas yang tersedia saat ini masih terbatas, karena dari sekitar seribu orang penghuni lapas belum semuanya diberdayakan.
“Kalau kita ingin menjangkau lebih banyak warga binaan, tentu perlu lahan dan tempat kerja yang lebih luas,” pungkasnya. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor:Ufqil Mubin
