BERITAALTERNATIF.COM – Jumlah dapur yang beroperasi dalam program penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kutai Kartanegara (Kukar) masih jauh dari target.
Hingga pertengahan Oktober 2025, tercatat baru 10 dapur yang beroperasi penuh, sementara enam dapur lainnya masih dalam tahap pembangunan dan penyiapan operasional.
Koordinator SPPG Wilayah Kukar, Syifa, menjelaskan bahwa dapur yang telah beroperasi tersebut sudah aktif membagikan paket makanan bergizi kepada para penerima manfaat di wilayah masing-masing.
“Beroperasional berarti sudah membagikan paket makanan MBG-nya. Kemudian yang masih dalam proses itu total ada 6—dua di antaranya masih menunggu dana operasional turun, sementara empat lainnya masih menunggu proses penunjukan,” ungkapnya kepada awak media Berita Alternatif baru-baru ini di Tenggarong.
Menurut dia, target pembangunan dapur di wilayah Kukar mencapai 74 unit. Namun, jumlah tersebut merupakan total target keseluruhan berdasarkan pemetaan dan kebutuhan setiap kecamatan.
“Targetnya sebenarnya ada 74. Hanya saja, 74 itu adalah target total untuk SPPG di Kukar. Tapi ada juga beberapa wilayah yang tidak bisa kita capai karena kondisi geografis yang sulit,” jelasnya.
Ia mencontohkan beberapa wilayah di Kecamatan Anggana seperti Desa Tani Baru, Sepatin, dan Muara Pantuan, yang memiliki tantangan tersendiri karena jarak antardesa lebih dari 30 menit perjalanan dan hanya bisa diakses menggunakan kapal atau ces.
“Meskipun masih satu kecamatan, tapi karena jaraknya cukup jauh dan aksesnya sulit, maka satu SPPG saja tidak cukup untuk mencakup seluruh penerima manfaat di tiga desa itu,” tambahnya.
Dalam menentukan jumlah dapur yang dibangun di setiap kecamatan, pihak koordinator menggunakan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar terkait jumlah siswa penerima manfaat dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA/sederajat.
Dari data tersebut, kemudian ditentukan kuota kecamatan yang akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di wilayah tersebut.
“Misalnya satu SPPG bisa mencakup sekitar 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat. Kalau di suatu kecamatan ada 8.000 penerima manfaat, berarti potensinya bisa dibangun sekitar dua hingga tiga SPPG,” terangnya.
Pembangunan SPPG ini dilakukan oleh yayasan mitra yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Proses kemitraan dilakukan melalui portal resmi mitra.bgn, di mana setiap yayasan wajib memenuhi persyaratan legalitas seperti NIB, akta notaris, dan sertifikat yayasan sebelum disetujui untuk membangun dapur SPPG.
Syifa menjelaskan, setiap yayasan yang ingin menjadi mitra harus terlebih dahulu mendaftar di portal mitra.bgn. Setelah itu, dilakukan verifikasi legalitas dan kelayakan lokasi sebelum dapur dapat dibangun.
Dia menyebut tahapannya mulai dari pendaftaran di portal, verifikasi legalitas yayasan, hingga pengajuan titik lokasi.
“Setelah itu, diverifikasi kembali apakah yayasan tersebut layak dan apakah lokasinya bisa menjangkau penerima manfaat dengan jarak maksimal 30 menit,” terangnya.
Namun, di lapangan masih ditemukan beberapa titik yang sudah terdaftar tetapi belum beroperasi, meskipun lokasinya sudah ditentukan. Kondisi ini, menurut Syifa, biasanya disebabkan oleh kendala internal yayasan.
“Ada beberapa dapur yang belum beroperasi karena masih ada kendala internal di pihak yayasan. Tapi secara sistem, semua titik sudah terdaftar,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan dan operasionalisasi SPPG di Kukar dilakukan untuk mendukung target nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan seluruh dapur MBG bisa beroperasi dalam satu tahun masa pemerintahannya.
“Sesuai dengan target Bapak Presiden Prabowo, dalam satu tahun masa periode pemerintahannya seluruh target pembangunan dapur MBG sudah harus tercapai,” tegasnya.
Ia mengakui tantangan terbesar dalam pembangunan SPPG justru berada di wilayah 3T, yang memiliki hambatan dari segi geografis dan transportasi. Namun, pemerintah pusat telah menyiapkan skema khusus untuk memastikan setiap penerima manfaat tetap terlayani.
“Beberapa wilayah memang tidak bisa terkaver oleh satu SPPG saja karena jaraknya terlalu jauh. Maka pemerintah memiliki kebijakan program 3T, agar dapur tetap bisa dibangun menyesuaikan kondisi medan di lapangan,” tutupnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
