BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Pusat Penelitian Ilmu Dasar Iran dan pakar hubungan internasional, Mohammad Javad Larijani dalam sebuah catatan eksklusif untuk kantor berita Tasnim dengan judul Kebijakan Luar Negeri pada Taraf yang Berbeda mengulas kondisi kebijakan luar negeri Iran serta menawarkan solusi.
Diplomasi saat ini masih berjalan dalam kerangka JCPOA (kesepakatan nuklir) dengan tiga pilar utama:
Pertama, asumsi kebuntuan, yakni anggapan bahwa urusan negara di bidang ekonomi, keamanan, dan lainnya telah buntu total, dan satu-satunya jalan keluar adalah jika Amerika mencabut sanksi.
Kedua, keyakinan akan kemungkinan kesepakatan dengan AS, yakni percaya bahwa bila Iran mengalah sedikit dan memenuhi tuntutan Amerika, maka sanksi akan dicabut, dan ini dianggap sebagai win-win solution.
Ketiga, soal kepercayaan. Setelah bersepakat, Iran bisa percaya AS akan tetap patuh. Bahkan, seperti dalam JCPOA, Iran harus melaksanakan bagiannya lebih dulu dengan harapan AS kelak akan memenuhi kewajibannya.
Inilah tiga dasar dari kebijakan luar negeri berorientasi JCPOA yang saat ini masih diikuti.
Kebijakan ini punya banyak kelemahan, baik di masa lalu maupun saat ini, yang menjelaskan kegagalannya.
Kritik pertama, teori kebuntuan. AS mengklaim telah menjatuhkan “sanksi melumpuhkan” selama hampir dua dekade. Namun, apakah Iran benar-benar lumpuh? Fakta membuktikan sebaliknya: Iran bisa meluncurkan satelit ke luar angkasa, menjadi salah satu negara paling maju di bidang nuklir di Asia Barat, menyediakan layanan dasar hingga ke desa-desa dengan cakupan lebih dari 90%, mandiri di bidang minyak, kedokteran, dan farmasi, serta memiliki kekuatan militer besar yang ditakuti kekuatan besar dunia. Semua ini menunjukkan teori kebuntuan tidak sesuai realita. Masalah utama Iran, khususnya di ekonomi, bukan hanya sanksi melainkan penyakit kronis internal.
Kritik kedua, anggapan bisa bernegosiasi secara bermartabat dengan AS. Ini dianggap naif. AS sudah jelas menuntut penghancuran fasilitas nuklir Iran, melemahkan kemampuan pertahanan, dan menerima dominasi Israel. Mereka bahkan mengancam dengan perang jika tuntutan itu ditolak. Bagaimana mungkin menyebut perjanjian seperti itu win-win?
Kritik ketiga, soal kepercayaan. Mengandalkan AS untuk setia pada janji adalah sikap polos. Kita ingat bagaimana Trump merobek JCPOA di depan televisi. Bahkan sekutu dekat AS pun dikhianati. Jadi, menaruh kepercayaan penuh pada AS adalah hal yang tidak masuk akal.
Karena itu, fondasi doktrin JCPOA sangat rapuh dan tidak realistis.
Larijani menawarkan doktrin resistensi sebagai paradigma baru:
Pertama, kepercayaan penuh pada kemampuan nasional. Iran tidak lumpuh, justru bisa mengurangi dampak sanksi lewat manajemen tepat, khususnya di bidang minyak, pangan, dan nilai mata uang.
Kedua, tidak ada negosiasi bermartabat dengan AS. Permusuhan AS terhadap negara merdeka adalah prinsip tetap. Iran tidak boleh terjebak ilusi win-win.
Ketiga, tidak percaya pada AS dan Eropa. Setiap kesepakatan dengan mereka harus bertahap, berbasis kepercayaan yang dibangun sedikit demi sedikit.
Keempat, agresi AS dan Israel membuka peluang. Justru dengan tekanan, Iran bisa mengubah perilaku, memperkuat kemampuan nasional, dan memanfaatkan “ledakan peluang.”
Kelima, sandaran utama adalah Tuhan dan nilai agama. Mengandalkan pertolongan ilahi untuk menjaga martabat bangsa tetap menjadi prinsip utama.
Langkah-Langkah Diplomasi Praktis
Pertama, soal kerja sama dengan IAEA (Badan Energi Atom Internasional). Setelah serangan militer AS dan Israel ke fasilitas nuklir, Larijani menekankan perlunya menghentikan semua kerja sama dengan IAEA, kecuali yang terkait dengan bahan bakar Pembangkit Nuklir Bushehr. Kewajiban Iran di bawah NPT harus ditangguhkan sementara agar IAEA tidak lagi menuntut Iran. Dengan begitu, Iran bisa kembali ke meja perundingan dari posisi nol dan punya banyak hal untuk dituntut.
Kedua, soal permintaan eksternal. Setiap negara boleh saja berkomentar tentang urusan Iran, tapi Iran tidak berkewajiban merespons. Permintaan AS untuk campur tangan di urusan dalam negeri adalah pelanggaran kedaulatan. Namun, karena Iran anggota PBB, wajar bila menjawab pertanyaan resmi lembaga-lembaga PBB dengan tetap menjaga kepentingan nasional.
Ketiga, mekanisme snapback. Setelah AS keluar dari JCPOA, kesepakatan itu mati. Maka istilah 1+4 hanyalah sikap politis tanpa dasar hukum. Karena itu, Eropa tak punya legitimasi menggunakan mekanisme JCPOA untuk menekan Iran.
Keempat, menolak memberi konsesi baru. Iran tidak boleh memberikan konsesi sekadar demi menyelamatkan warisan politik sebagian pihak. Semua upaya harus diarahkan untuk melindungi kepentingan nasional.
Kelima, evaluasi ulang kebijakan nuklir. Dewan Keamanan Nasional harus meninjau ulang kebijakan nuklir, memperluas kapasitas, dan mengumumkan garis besarnya. Iran juga berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan akibat serangan.
Keenam, mendukung poros perlawanan. Dukungan terhadap kelompok perlawanan di kawasan adalah kekuatan Iran yang harus dijaga. Ini bukan kelemahan, melainkan keunggulan strategis. Anggapan bahwa dukungan ini memicu perang adalah salah; justru kelemahanlah yang mendorong musuh menyerang.
Ketujuh, isu internasional. Iran harus aktif mengangkat isu-isu besar seperti terorisme negara, monopoli ilmu pengetahuan (AI, komunikasi, komputasi kuantum), serta pelanggaran HAM oleh Barat, termasuk penangkapan mahasiswa dan akademisi yang pro-Palestina di AS dan Eropa. Semua ini harus jadi agenda tetap diplomasi Iran di PBB, UNESCO, dan forum internasional lain.
Larijani menegaskan, melanjutkan paradigma JCPOA akan berbahaya dan merugikan kepentingan nasional. Saatnya Iran mengambil kebijakan luar negeri yang realistis, berbasis resistensi, dengan dukungan penuh pada kemampuan dalam negeri dan dukungan abadi terhadap poros perlawanan di kawasan. (*)
Sumber: Tasnim News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
