BERITAALTERNATIF – Sejak dimulainya pertempuran antara pasukan militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada April 2023, krisis ini telah memasuki tahun ketiganya. Perang tersebut bukan sekadar benturan internal antara pendukung dan penentang rezim; melainkan arena yang melibatkan lebih dari 15 negara regional dan internasional. Hingga November 2025, laporan menyebutkan lebih dari 200.000 orang tewas dan sekitar 15 juta orang mengungsi, sementara ancaman kelaparan meningkat dengan potensi kematian hingga 2,5 juta orang dalam beberapa skenario.
Situasi ini menunjukkan bahwa Sudan berubah menjadi ajang nyata “perang proksi”, yaitu ketika para aktor luar ikut campur demi kepentingan geopolitik, keamanan, atau ekonomi mereka—dan bukan untuk kepentingan perdamaian domestik. Artikel ini mengulas peran masing-masing aktor asing dalam krisis tersebut.
Uni Emirat Arab
Salah satu pendukung paling menonjol bagi RSF—yang belakangan dituding melakukan pembantaian massal di Kota al-Fashir, Darfur—adalah Uni Emirat Arab. Sejak 2023, Abu Dhabi disebut menyalurkan senjata canggih seperti rudal Kornet, drone buatan Tiongkok, serta kendaraan lapis baja melalui jalur Chad dan Uganda. Di saat yang sama, kerja sama dengan RSF untuk menguasai tambang-tambang emas Sudan menjadi dimensi lain dari intervensi UEA.
Proyek pengembangan pelabuhan di pesisir Laut Merah, seperti Pelabuhan “Abu Amama”, juga mencerminkan ambisi UEA untuk menguasai jalur perdagangan laut sekaligus sumber daya mineral. Laporan tertentu menyebutkan bahwa penyelundupan emas Sudan ke Dubai bernilai miliaran dolar dan berperan besar dalam pembiayaan RSF. Dengan kata lain, UEA memadukan alat ekonomi (emas dan pelabuhan) dengan dukungan militer (senjata dan pelatihan) untuk memperkuat pengaruhnya, sekaligus menyingkirkan kelompok Islamis yang dekat dengan militer Sudan.
Rusia
Rusia juga menjadi aktor utama dalam konflik Sudan. Moskow memiliki dua tujuan besar: pertama, memperkuat pembiayaan perang Ukraina melalui emas dan tambang-tambang Afrika; kedua, mengembangkan pengaruh di kawasan Laut Merah dengan cita-cita jangka panjang membangun pangkalan angkatan laut—khususnya di Port Sudan.
Dokumen yang beredar menunjukkan bahwa meski Rusia pada awalnya mendukung RSF, sejak April 2025 mereka juga melakukan pertemuan dengan pihak militer Sudan dan menjanjikan “bantuan penting”. Senjata dari Libya, Chad, dan basis militer Rusia dilaporkan masuk ke Sudan. Dengan demikian, peran Rusia bukan sekadar ekonomi, tetapi sangat strategis: memastikan akses militer ke Laut Merah, mengamankan jalur mineral, dan memenangkan kompetisi melawan Barat.
Mesir dan Arab Saudi
Di antara negara Arab, Mesir dan Arab Saudi memainkan peran penting. Mesir secara terbuka mendukung militer Sudan. Alasannya meliputi keamanan perbatasan, kekhawatiran terkait Bendungan Renaissance Ethiopia, dan hubungan historis antara kedua institusi militer. Mesir telah mengirim drone buatan Turki kepada militer Sudan serta memberikan pelatihan perwira. Pada Februari 2025, militer Sudan merebut kembali Kota Obeid dengan dukungan Mesir.
Arab Saudi juga secara tidak langsung mendukung militer Sudan. Stabilitas Laut Merah sangat penting untuk proyek ambisius “NEOM”. Riyadh berusaha menjadi mediator melalui “Pembicaraan Jeddah”, namun pada 2025, persaingannya dengan UEA mendorong Arab Saudi meningkatkan dukungan bagi militer Sudan.
Turki dan Tiongkok
Turki membangun pengaruhnya di Tanduk Afrika melalui penjualan drone Bayraktar kepada militer Sudan, menyusul kunjungan Jenderal Burhan ke Ankara pada November 2023. Turki juga terlibat dalam proyek infrastruktur, pelatihan militer, serta operasi untuk membantu militer merebut kembali wilayah-wilayah tertentu pada 2025.
Sementara itu, Tiongkok lebih fokus pada ekonomi, tetapi tetap menjadi penopang penting bagi militer Sudan. Beijing memberikan pinjaman, kontrak minyak, serta dukungan diplomatik di PBB. Tiongkok tidak memiliki kehadiran militer langsung, tetapi menjaga kepentingannya di sektor tambang membuatnya menjadi pemain signifikan.
Etiopia, Eritrea, Chad, dan Sudan Selatan
Negara-negara tetangga juga memainkan peran ganda. Etiopia dan Eritrea condong mendukung RSF—Etiopia demi kepentingan geopolitik terhadap Mesir dan isu Bendungan Renaissance, sementara Eritrea untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Chad menjalankan peran ganda: memfasilitasi jalur senjata dari UEA sekaligus menampung pengungsi Sudan. Sudan Selatan tidak berperan langsung, tetapi membuka jalur tertentu bagi RSF sembari menjaga stabilitas kerja sama minyak.
Peran negara tetangga ini memperlihatkan bahwa konflik Sudan tidak hanya disulut oleh aktor domestik, tetapi juga negara-negara sekelilingnya yang masing-masing memiliki kepentingan politik, ekonomi, atau keamanan.
Qatar, Aljazair, dan Rezim Zionis
Beberapa aktor lain yang lebih tersembunyi juga terlibat. Qatar sering tampil sebagai mediator dan memiliki hubungan dekat dengan kelompok Islamis Sudan. Aljazair, meski jarang disebut, dilaporkan pernah mengirim drone untuk mendukung salah satu pihak.
Sementara rezim Zionis (Israel), setelah perjanjian normalisasi 2020, menjalin hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak konflik. Tujuannya adalah memperluas pengaruh dan memperkuat posisi di Afrika. Israel diketahui memiliki kontak dengan RSF dan militer Sudan, dan beberapa laporan menyebut upayanya untuk menyeimbangkan hubungan demi keuntungan strategis.
Amerika Serikat dan Barat
Selain aktor regional dan Rusia, Amerika Serikat dan negara Barat juga memainkan peran penting. Washington berulang kali memperingatkan tentang campur tangan asing yang memperluas dimensi konflik. Amerika Serikat telah menjatuhkan berbagai sanksi terhadap RSF, kelompok bersenjata, dan perusahaan yang terkait. Namun para pengamat menilai bahwa tekanan Barat terhadap aktor regional masih belum cukup dan tidak diterapkan secara menyeluruh.
Hingga kini, kehadiran Barat lebih tampak dalam bentuk diplomasi dan sanksi, bukan intervensi langsung. AS pun dinilai memandang konflik Sudan dari kacamata kepentingan strategisnya sendiri.
Kesimpulan
Krisis Sudan kini semakin menyerupai perang proksi yang melibatkan banyak negara dengan berbagai kepentingan—mulai dari senjata, emas, tambang, hingga jalur pelabuhan. Campur tangan lebih dari 10 aktor asing memperpanjang konflik dan memperburuk krisis kemanusiaan. Tanpa langkah internasional yang terkoordinasi seperti pengawasan ketat atas jalur senjata, penindakan terhadap aliran dana ilegal, serta tekanan diplomatik pada negara-negara pendukung, ada kemungkinan Sudan akan berubah menjadi “Libya baru”: negara yang terpecah, sulit dipulihkan, dan menjadi arena persaingan geopolitik.
Hanya jika para aktor asing menghentikan perhitungan jangka pendek demi kepentingan mereka sendiri dan memusatkan perhatian pada nasib rakyat Sudan, peluang untuk mencapai perdamaian sejati dapat muncul. Tetapi selama logika “kontrol dan eksploitasi” masih dominan, kemungkinan tersebut akan tetap sangat kecil. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
