BERITAALTERNATIF.COM – Pada Rabu dini hari, 1 Oktober 2025, pemerintah federal AS resmi menghentikan sebagian besar operasinya setelah Kongres gagal meloloskan rancangan undang-undang anggaran baru.
Kini hampir tiga minggu telah berlalu sejak penutupan dimulai. Situasi ini menjadi penutupan ketiga terpanjang dalam sejarah AS, menyebabkan penangguhan sebagian besar layanan publik, cuti paksa bagi ratusan ribu pegawai federal, dan gangguan besar pada aktivitas lembaga-lembaga pemerintah.
Banyak pengamat dan pejabat, termasuk Ketua DPR Mike Johnson, memperingatkan bahwa jika kebuntuan ini tidak segera berakhir, penutupan kali ini bisa menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS.
Sebelumnya, rekor penutupan terlama dipegang oleh masa pemerintahan Bill Clinton selama 21 hari, sebelum akhirnya dipecahkan oleh pemerintahan Donald Trump pada 2018–2019 yang berlangsung selama 35 hari. Kini, di masa jabatan kedua Trump, bukan tidak mungkin rekor tersebut kembali terpecahkan.
Akar dan Penyebab
Penutupan saat ini berawal dari kegagalan Senat dalam meloloskan dua rancangan anggaran yang diajukan oleh masing-masing partai. DPR sebelumnya telah menyetujui resolusi sementara pendanaan pemerintah dengan hasil voting 217 berbanding 212, namun Senat tidak mencapai kesepakatan. Akibatnya, pemerintah federal secara otomatis berhenti beroperasi pada tengah malam 1 Oktober.
Salah satu titik utama perbedaan adalah sikap Partai Demokrat yang bersikeras memperpanjang subsidi tambahan dalam Affordable Care Act (ACA)—undang-undang asuransi kesehatan yang berlaku hingga akhir 2025. Subsidi ini digunakan oleh sekitar 22 juta warga Amerika untuk menurunkan biaya premi asuransi kesehatan mereka. Jika diperpanjang selama satu dekade, kebijakan ini diperkirakan menelan biaya sekitar 1,5 triliun dolar AS.
Trump, yang kembali menjabat pada Januari 2025, mengambil pendekatan agresif untuk memangkas ukuran dan anggaran pemerintah federal. Ia menyebut penutupan ini sebagai “kesempatan untuk memangkas proyek-proyek berhaluan kiri” dan menyederhanakan birokrasi.
Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, Russ Vought, menjadi tokoh utama di balik strategi ini. Ia bahkan mengatakan kepada anggota Partai Republik bahwa pemerintah dapat memulai pemutusan hubungan kerja bagi pegawai federal selama penutupan berlangsung. Menurut laporan, hingga 10 ribu pegawai mungkin akan menerima surat pemberitahuan pemutusan kerja.
Kebijakan “efisiensi pemerintah” ini oleh para pengkritik dianggap bermuatan politis. Data dari Kantor Manajemen Personalia AS pada Agustus 2025 menunjukkan bahwa sekitar 300 ribu pegawai federal akan meninggalkan pekerjaan mereka pada akhir tahun, di mana 80 persen dilakukan secara sukarela, namun sisanya—sekitar 60 ribu orang—akan diberhentikan secara paksa.
Dampak Penutupan Pemerintah
Penutupan ini berdampak langsung pada para pegawai federal. Berdasarkan perkiraan Kantor Anggaran Kongres (CBO), sekitar 750 ribu pegawai menjalani cuti paksa tanpa bayaran, sementara 700 ribu pegawai lainnya—yang dikategorikan sebagai pekerja layanan penting—harus tetap bekerja tanpa menerima gaji hingga anggaran baru disetujui. Baru-baru ini, untuk pertama kalinya para pegawai federal tidak menerima gaji mereka tepat waktu, memicu tekanan keuangan besar bagi jutaan keluarga.
Penutupan juga menyebabkan gangguan dalam berbagai layanan publik. Sektor pengendalian lalu lintas udara mengalami kekacauan, sementara Asosiasi Industri Dirgantara memperingatkan bahwa krisis ini dapat memperlambat program penelitian, inovasi teknologi, dan memperburuk kinerja Federal Aviation Administration (FAA). Layanan paspor dan visa pun mengalami penundaan yang signifikan.
Dampak ekonomi juga terasa. Para ekonom memperkirakan bahwa setiap minggu penutupan dapat menurunkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS sekitar 0,15 persen. Jika penutupan terus berlanjut, angka ini bisa meningkat. Di sisi lain, defisit anggaran federal yang telah mencapai 1,775 triliun dolar AS pada tahun fiskal 2025 menambah kekhawatiran publik. Pemerintahan Trump menggunakan angka defisit ini untuk menjustifikasi kebijakan pemangkasan anggaran dan perampingan birokrasi.
Salah satu aspek paling kontroversial dari kebijakan Trump adalah keputusan untuk menangguhkan atau memangkas dana proyek infrastruktur di wilayah-wilayah yang dikuasai Demokrat. Di hari pertama penutupan, Russ Vought mengumumkan penangguhan 18 miliar dolar proyek infrastruktur di New York, termasuk proyek Terowongan Hudson dan jalur metro Second Avenue.
Selain itu, 8 miliar dolar untuk proyek terkait perubahan iklim di 16 negara bagian pendukung Kamala Harris juga dihentikan, serta 2,1 miliar dolar dana proyek infrastruktur di Chicago.
Penutupan ini juga berdampak besar pada kebijakan luar negeri dan posisi internasional AS. Di tengah krisis ini, Trump masih melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih dan melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ironisnya, saat itu banyak staf Departemen Luar Negeri yang sedang menjalani cuti tanpa bayaran.
Selain memperlambat aktivitas diplomatik, penutupan juga mengganggu program bantuan luar negeri, operasi militer, serta respons Amerika terhadap krisis global. Banyak analis memperingatkan bahwa hal ini dapat merusak reputasi AS dan mengurangi kepercayaan sekutu terhadap kemampuan Washington menjaga stabilitas internasional.
Tiga Skenario
Dengan hampir tiga minggu penutupan berlalu, terdapat tiga kemungkinan untuk mengakhiri krisis ini:
Pertama, tercapainya kesepakatan dua partai. Skenario paling realistis adalah terbentuknya kesepakatan bipartisan antara senator Demokrat dan Republik untuk meloloskan pendanaan sementara, sambil melanjutkan negosiasi tentang perpanjangan subsidi ACA. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda kemajuan berarti.
Kedua, salah satu pihak mundur. Jika tekanan publik dan dampak ekonomi semakin besar, salah satu pihak mungkin terpaksa mundur. Namun melihat kegagalan Senat dalam sepuluh kali pemungutan suara terakhir, kemungkinan ini masih kecil.
Ketiga, penutupan berlanjut. Jika kebuntuan berlanjut, maka penutupan dapat melampaui rekor 35 hari. Krisis ini mencerminkan jurang politik yang semakin dalam di Amerika—bukan hanya soal anggaran, tetapi soal perpecahan ideologis yang tajam antara dua partai besar.
Pemerintahan Trump menggunakan penutupan ini sebagai alat tekanan politik untuk mendorong agenda “pemerintahan ramping”, bahkan dengan konsekuensi sosial dan ekonomi yang berat.
Di sisi lain, Partai Demokrat bersikeras mempertahankan subsidi ACA dengan alasan bahwa kebijakan itu vital untuk menjaga akses kesehatan bagi jutaan warga.
Secara keseluruhan, penutupan ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi ekonomi, politik, dan tatanan sosial AS. Semakin lama penutupan berlangsung, semakin besar risiko terhadap pertumbuhan ekonomi, kepercayaan publik, serta posisi Amerika di dunia. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
